REVITALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH DI MASA COVID-19

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

(Dosen Fisip Unpad dan Anggota Komunitas Cinta Indonesia/KACI)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah memiliki peranan dalam peningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong, baik dalam penggalangan dana, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Komite Sekolah membantu sekolah merancang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Komite Sekolah juga melakukan pengawasan pelayanan pendidikan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

Namun yang paling penting di masa covid-19 ini peran Komite Sekolah memerlukan berbagai upaya revitalisasi agar memiliki kinerja yang lebih optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada para siswa, guru dan sekolah itu sendiri. Sesungguhnya berbagai upaya untuk merevitalisasi Komite Sekolah di masa covid-19 ini dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap kinerja Komite Sekolah secara berkelanjutan. Secara umum dapat diketahui bahwa pada dasarnya Komite Sekolah memiliki tiga prioritas kebijakan pendidikan di masa covid-19, yaitu 1) Mutu dan Relevansi Pendidikan. Dalam kaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan, beberapa indikator keberhasilan pendidikan perlu dimonitor sebagai kinerja Komite sekolah. Mutu dapat diukur dari seberapa efektif pengelolaan sistem pendidikan, melalui Manajemen Berbasis Sekolah, dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa secara optimal melalui pembelajaran jarak jauh. Yang paling tepat untuk mengukur mutu pendidikan sebenarnya adalah hasil evaluasi ujian akhir yang diukur melalui Ujian Akhir Sekolah maupun Nasional. Namun, sistem ini mungkin lebih tepat untuk memantau sejauh mana Komite sekolah  dapat memberikan pengaruh atau dorongan terhadap situasi belajar yang kondusif bagi peningkatan mutu serta relevansi pendidikan.

Beberapa indikator mutu dan relevansi pendidikan yang dapat dipantau oleh sistem ini antara lain adalah sebagai berikut (a) Peningkatan persentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian (b) Pendayagunaan sarana-prasarana belajar yang lebih optimal di sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran, perpusatakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar, dan (c) Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti.

Indikator yang ke dua adalah pada aspek Pemerataan dan Perluasan. Pemerataan dan perluasan pendidikan terkait dari seberapa banyak jumlah sarana-prasarana belajar. Hal ini akan menyangkut prinsip keadilan di dalam pendidikan di mana setiap perserta didik dapat memperoleh akses terhadap sarana pendidikan yang sama. Pemerataan dan perluasan pendidikan juga akan berkaitan dengan tingkat partisipasi pendidikan bagi semua perserta didik dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Sedangkan beberapa indikator pemerataan dan perluasan pendidikan yang dapat dipantau Komite sekolah  adalah sebagai berikut. (a) Peningkatan angka partisipasi kasar (APK), yaitu persentase jumlah murid pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa (b) Angka partisipasi Murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan yang bersangkutan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa (c) Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terrepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa (d) Jumlah penerima beasiswa pada suatu satuan pendidikan atau suatu daerah tertentu, dengan tanpa membedakan beberapa variabel karakteristik siswa seperti: jenis kelamin, daerah, status sosial-ekonomi, dan sejenisnya, dan (e) Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dari masyarakat.

Adapun yang menjadi indikator ketiga dalam revitalisasi Komite Sekolah di masa covid-19 ini adalah indikator Manajemen Pendidikan. Sampai saat ini masalah yang paling mendasar dalam sistem pendidikan nasional adalah efisiensi dalam manajemen pendidikan. Oleh karena itu berbagai ukuran efisiensi dan optimasi dalam manajemen pendidikan perlu dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus dan dalam waktu yang teratur. Mengingat Komite sekolah  berkaitan secara langsung dengan manajemen pendidikan maka ukuran-ukuran efisiensi dan efektivitas pendidikan perlu dijadikan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sekolah atau satuan pendidikan terkait. Beberapa indikator manajemen pendidikan yang dapat dipantau secara terus-menerus oleh komite sekolah adalah sebagai berikut (a) Besarnya (kenaikan) anggaran pendidikan sekolah yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sumber lain seperti dunia usaha (b) Kemampuan pengadaan sarana-prasarana pendidikan di sekolah yang diperoleh dari masyarakat (c) Kemampuan pengadaan sumberdaya manusia (guru dan tenaga kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat (d) Perubahan dalam tingkat efisiensi pendayagunaan tenaga guru di sekolah yang diukur dengan tingkat “turn-over” (e) Penurunan persentase mengulang kelas rata-rata pada suatu satuan pendidikan atau sekolah (f) Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan pendidikan atau sekolah yang bersangkutan, dan (g) Peningkatan angka melanjutkan sekolah (transition rate) dari sekolah yang bersangkutan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa revitalisasi komite sekolah di masa covid-19 ini merupakan suatu keharusan sehubungan covid-19 telah menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kualitas pendidikan yang juga disertai dengan penurunan kualitas lainnya seperti penurunan kesehatan (mata, punggung dan leher), tidak adanya kontak langsung antara peserta didik dengan pengajar sehingga sulit mengukur tingkat pemahaman perserta didik maupun guru yang mayoritas kurang mengenal pembelajaran daring/online yang sangat ditentukan oleh masalah jaringan dan kuota internet. Masalah fasilitas jaringan dan pengadaan fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi komite sekolah di masa covid-19 ini.