Revitalisasi Sekolah: Ketika Bangunan Diperbaiki, Tata Kelola Harus Diperkuat

Oleh Dr. H. Toto Warsito, S.Ag., M.Ag., CT

Revitalisasi sekolah bukan sekadar memperbaiki ruang kelas yang rusak, mengganti atap yang bocor, atau membangun toilet baru. Lebih dari itu, revitalisasi adalah investasi negara untuk memastikan anak-anak belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan bermartabat.

Karena itu, ketika pelaksanaan revitalisasi sekolah dilakukan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) maupun pihak ketiga, pertanyaan yang penting bukan semata-mata siapa yang mengerjakan, tetapi seberapa baik mekanisme tersebut menjamin kualitas, transparansi, efisiensi, dan kebermanfaatan bagi sekolah.

Di satu sisi, pelibatan P2SP memiliki kelebihan. Sekolah dan masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan. Mereka lebih memahami kebutuhan nyata di lapangan, mulai dari kondisi bangunan hingga prioritas ruang yang harus diperbaiki. Partisipasi tersebut dapat membangun rasa memiliki. Bangunan yang dibangun bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan aset bersama yang harus dijaga.

P2SP juga memiliki peluang menghadirkan pengawasan sosial secara lebih dekat. Masyarakat, komite sekolah, guru, dan warga sekolah dapat ikut mencermati perkembangan pekerjaan. Dalam konteks tertentu, pola ini dapat membuat pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan satuan pendidikan.

Namun, kelebihan tersebut sekaligus menyimpan tantangan.

Tidak semua anggota P2SP memiliki kompetensi teknis konstruksi, pengelolaan anggaran, administrasi pekerjaan, maupun pengawasan mutu. Di sinilah potensi persoalan muncul. Pembangunan fisik membutuhkan pengetahuan mengenai spesifikasi material, struktur bangunan, volume pekerjaan, keselamatan kerja, hingga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.

Jika kompetensi tersebut tidak memadai, partisipasi masyarakat dapat berubah menjadi beban baru bagi sekolah.

Pilihan menggunakan pihak ketiga pun mempunyai sisi positif. Penyedia jasa profesional umumnya memiliki tenaga teknis, pengalaman, peralatan, serta kemampuan mengelola pekerjaan konstruksi secara lebih sistematis. Untuk pekerjaan yang kompleks, keahlian profesional tentu sangat diperlukan.

Tetapi profesionalisme tidak boleh hanya diukur dari kemampuan membangun. Pihak ketiga juga harus ditempatkan dalam sistem pengawasan yang kuat. Sekolah jangan sampai hanya menjadi penerima bangunan tanpa mengetahui proses, spesifikasi, dan standar mutu yang digunakan.

Masalah yang harus dihindari adalah munculnya jarak antara pelaksana pembangunan dan pengguna bangunan. Sebuah ruang kelas mungkin selesai secara fisik, tetapi belum tentu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Demikian pula gedung yang tampak megah belum tentu memiliki kualitas konstruksi dan fungsi yang baik.

Karena itu, revitalisasi sekolah seharusnya tidak berhenti pada ukuran output, yaitu berapa ruang yang selesai dibangun. Ukuran keberhasilannya harus bergerak menuju outcome: apakah ruang tersebut aman, nyaman, sehat, inklusif, dan benar-benar meningkatkan kualitas proses belajar.

Di sinilah kepala sekolah memiliki posisi strategis. Kepala sekolah bukan kontraktor dan bukan pula pelaksana teknis konstruksi. Namun, kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang paling memahami kebutuhan sekolah. Karena itu, keterlibatan kepala sekolah harus berada pada posisi yang tepat: memberikan informasi kebutuhan, memastikan pembangunan tidak mengganggu proses pendidikan, melakukan koordinasi, serta memastikan hasil pembangunan dapat digunakan sesuai fungsi.

Transparansi juga menjadi kata kunci.

Setiap program revitalisasi yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai perencanaan, anggaran, spesifikasi, tahapan pekerjaan, dan hasil pembangunan perlu dikelola secara terbuka sesuai ketentuan. Transparansi bukan berarti semua pihak mengambil alih pekerjaan, tetapi memastikan setiap rupiah memiliki jejak pertanggungjawaban.

Pengawasan pun sebaiknya tidak dilakukan setelah bangunan selesai. Pengawasan harus berjalan sejak tahap perencanaan. Pemeriksaan dokumen, kesesuaian spesifikasi, progres pekerjaan, mutu material, hingga serah terima perlu dilakukan secara berjenjang.

Kita perlu menghindari paradigma lama bahwa keberhasilan proyek cukup ditandai dengan gedung yang selesai dan diresmikan. Sekolah bukan proyek konstruksi. Sekolah adalah ruang masa depan.

Karena itu, revitalisasi seharusnya menghasilkan lebih dari sekadar bangunan baru. Ia harus melahirkan ekosistem belajar yang lebih baik.

P2SP memiliki keunggulan pada aspek partisipasi dan kedekatan dengan kebutuhan sekolah. Pihak ketiga memiliki keunggulan pada aspek profesionalisme teknis. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang diperlukan adalah pembagian peran yang jelas, standar mutu yang terukur, pengawasan yang independen, serta akuntabilitas yang dapat diuji.

Pada akhirnya, pilihan model pelaksanaan bukanlah tujuan. Tujuannya adalah memastikan anak-anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan dalam lingkungan yang aman dan layak.

Revitalisasi sekolah akan benar-benar bermakna apabila bangunan yang diperbaiki berjalan seiring dengan tata kelola yang diperbaiki. Sebab, sekolah yang hebat bukan hanya sekolah dengan gedung yang bagus, tetapi sekolah yang mampu mengubah ruang fisik menjadi ruang tumbuh bagi generasi masa depan.