RIBUAN GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH BELUM TERSENTUH OLEH SISTEM TRK KEPEGAWAIAN JABAR

Oleh Juli Wahyu Pari Dunda

(Ketua MKPS SMA Jawa Barat/KACI)

Pemprov Jabar mulai tahun 2020 menerapkan aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja atau TRK. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Yerry Yanuar, TRK adalah aplikasi untuk mengukur kinerja ASN yang berujung kepada tunjangan ASN yang bersangkutan.

"Jadi para ASN harus mengisi laporan harian dalam aplikasi itu apa saja yang dikerjakan sesuai tugasnya, bagaimana capaiannya dan lain-lain. Setiap bulan laporan itu direkap dan akan berbanding lurus degan jumlah tunjangan yang akan didapatkan," ujar Yerry di Gedung Sabuga ITB, Jumat (10/1/2020).

Menurut Yerry, TRK adalah format lebih lengkap dan adil dari sistem Tunjangan Perbaikan Penghasilan atau TPP yang selama ini diberlakukan.

"Dengan TRK itu lebih adil, karena tunjangan yang didapatkan ASN berbasis kinerja dirinya. Yang rajin akan mendapatkan tunjangan lebih dibanding yang malas," tegas Yerry.

Pernyataan Kepala BKD Provinsi Jawa Barat dengan TRK-nya yang disebut berkeadilan ternyata tidak adil. Karena, itu hanya berlaku di OPD lain dan khusus OPD dinas pendidikan hanya pada pegawai struktural. Bagi tenaga fungsional guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak berlaku. Hal ini mengundang pertanyaan apakah ASN Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah itu bukankah ASN Pemprov Jabar? Kenapa dibedakan dengan ASN Jabar lainnya?

Sangat ironis sebuah kebijakan yang tidak menyentuh seluruh ASN. Kami berharap Gubernur Jawa Barat melalui BKD dapat meninjau ulang regulasi yang tidak berkeadilan. Jangan ada dusta di antara kita. #PASTI BISA#