RIWAYAT DAN SURAT PENGINGAT BUAT WAKIL RAKYAT (DPR OH DPR???)

Oleh Hendrius Candra, M.Si.

(Tim SMAN 1 Ciampea Bogor)

Sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berjoget ketika Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD menjadi sorotan publik belakangan ini. Ratusan legislator Senayan itu berjoget-joget mengikuti iringan lagu daerah, Sajojo dan Fa Mi Re di sesi penutupan sidang yang dihelat pada Jumat, 15 Agustus 2025. Warganet menilai tindakan itu tidak etis. "Lagi enggak elok joget-joget di tempat yg sakral. Itu gedung DPR tempat para anggota dewan berolah pikir, menyumbangkan pikirannya untuk aspirasi rakyat," tulis pemilik akun X @BintangkuChika. Ada apa dengan DPR? Sepertinya perlu dipaparkan lagi beberapa riwayat dan surat-surat sebagai pengingat bagi mereka yang sudah diangkat sebagai wakil rakyat.

Riwayat Pengingat 1 (Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga legislatif tinggi negara di Indonesia yang bertugas membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang, serta menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari partai politik, mewakili rakyat, dan bersama-sama dengan DPD membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Fungsi Utama DPR dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada Fungsi Legislasi, di mana DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang dan membahas rancangan undang-undang bersama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ada juga Fungsi Anggaran, mengelola dan menentukan anggaran negara. Juga ada Fungsi Pengawasan, yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan kinerja pemerintah.

Anggota DPR berasal dari partai politik dan dipilih oleh warga negara melalui pemilihan umum. DPR merupakan majelis rendah yang bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Tugas dan Wewenang Lain dari DPR antara lain meminta keterangan dari pejabat negara atau masyarakat mengenai hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara (hak interpelasi), menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang berdampak negatif, dan juga mewakili suara dan kepentingan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Surat Pengingat 2 (Tingginya Gaji DPR dan Ekspektasi Masyarakat)

Dari sebuah sumber, Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute [email protected]) telah menulis bahwa media sosial kembali diramaikan dengan kemarahan netizen setelah mengetahui besarnya komponen tunjangan yang didapatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mendapatkan kenaikan. Beredar luas daftar infografis serupa dengan slip gaji yang menjabarkan besaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya yang didapatkan anggota DPR. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dam Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan melekat seperti istri/suami dan anak, uang sidang/paket, jabatan, beras, pajak penghasilan pasal 21. Namun, ada juga tunjangan lainnnya seperti tunjangan kehormatan, komunikasi, peningkatan fungsi, bantuan listrik dan telepon, dan asisten anggota.

Yang menambah pertanyaan publik ialah informasi terbaru bahwa akan diberikan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta untuk menggantikan rumah dinas yang sebelumnya diberikan kepada anggota DPR (nasional.kompas.id, 18/8/2025). Walaupun Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar harus terus menegaskan bahwa nominal total Rp100 juta yang diterima DPR itu bukan ”gaji, melainkan ”tunjangan” (nasional.kompas.com, 18/8/2025). Perbedaan kategori bentuk pendapat tidak menepiskan bahwa betul jumlah sekitar Rp100 juta-lah yang didapatkan oleh anggota DPR.

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa jumlah Rp50 juta per bulan sudah ditelaah sebaik-baiknya menurut harga pasaran yang ada di Jakarta. Ia juga memberikan kesempatan untuk menerima masukan atas evaluasi tunjangan rumah ini jika dirasa terlalu besar. Kritik diterima, ujarnya (cnnindonesia.com, 21/8/2025).

Mengamati kembali deretan tunjangan DPR, perlu dikritisi kembali apa fungsi dan makna dari tunjangan kehormatan yang diterima anggota DPR. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen. Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor, tunjangan kehormatan hanya diberikan pada profesor sebagai bentuk penghargaan mencapai gelar tertinggi. Jika dibandingkan dengan DPR, seluruh anggota DPR mendapatkan tunjangan kehormatan dengan jumlah berbeda dari tingkat anggota, wakil, dan ketua. Terlepas nominal yang berbeda, jika semua anggota DPR mendapatkan tunjangan kehormatan, bahkan tanpa harus dibuktikan dengan kinerja yang sejalan dengan peran mereka sebagai perwakilan rakyat, maka apa faktor ”penghargaan” yang menjadi landasan pembeda pemberian tunjangan kehormatan?

Memandang situasi republik saat ini, di mana upah minimum rakyatnya mentok di Rp5.396.761 untuk Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025; polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan drastis di beberapa daerah (detik.com, 22/8/2025); dan pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang (Badan Pusat Statistik, 5/5/2025), publik mempertanyakan dasar pemikiran keputusan tersebut, terutama di tengah gencarnya seruan efisiensi dari kalangan pemerintah.

Tidak hanya sisi empati yang dicari oleh publik, namun keseimbangan dengan hasil kerja yang dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (21/8/2025) menyebutkan bahwa baru 1 dari 42 rancangan undang-undang Program Legislasi Nasional Prioritas yang baru disahkan. Indonesian Parliamentary Center (21/8/2025) juga mengungkap bahwa dari 119 rapat legislasi di tahun 2025, hanya 55,1 persen yang dilakukan secara terbuka. Sisanya secara tertutup (kompas.id, 21/8/2025).

Masyarakat yang tidak merasakan secara langsung dampak dari kinerja DPR, terutama setelah polemik UU Tentara Nasuona Indonesia, membuat penambahan tunjangan anggota DPR tidak akan memperbaiki hal itu dan justru menjadi pengeluaran negara yang berlebih. Jika sepintas dipertimbangkan untuk tuntutan kerja DPR yang memiliki kaliber besar untuk membentuk UU di tingkat nasional, tentu diperlukan untuk memberikan kompensasi kinerja itu. Namun, layaknya seorang yang bekerja pada umumnya, dan sebagai bagian dari lembaga politik, akuntabilitas dan transparansi hasil kerja DPR dan segenap anggotanya jelas harus menjadi tolak ukur juga dalam pemberian kompensasi.

DPR harus bisa membuktikan bahwa kompensasi yang diterima,  mencerminkan kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Harapan masyarakat sangat tinggi untuk DPR bisa transparan, berintegritas, akuntabel, etis, berempati, serta melakukan tugasnya dengan mencerminkan kebutuhan hukum masyarkat. Hal ini dimulai dengan dihentikannya rapat legislasi yang seharusnya partisipatif namun tertutup, secara akuntabel mempertanggungjawabkan aspirasi publik dari awal proses hingga akhir dibentuknya UU, dan mengkaji kembali beberapa poin tunjangan yang berpotensi menjadi beban anggaran di tengah efisiensi.

Riwayat Pengingat 3 (Demonstrasi dan Komen Rakyat)

Salah satu efek “joget-jogetnya anggota DPR” mengakibatkan terjadinya Demo 25 Agustus 2025 yang digelar di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Lalu apa tuntutan dari pendemo? Mengutip siaran pers dalam Aliansi Rakyat Bergerak di akun Instagram (IG) @gejayamemanggil, aksi itu dinamai "Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai". Ada beberapa poin yang dituntut, antara lain yang terkait dengan DPR (Transparansi gaji anggota DPR, Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR, dan Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR)

Sebuah komentar menyatakan 'Kami hidup susah, gaji DPR besar sekali' – Demo '25.

Fakta Demo 25 Agustus Berimbas ke KRL hingga TransJakarta. Artinya akan banyak muncul permasalahan baru yang mengganggu kelancaran kehidupan keseharian.

Buat para rakyat, pada hakikatnya, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, namun perlu diingat juga segala bentuk anarkisme juga tidak dibenarkan oleh hukum. Para demonstran harus dapat bersikap dewasa dalam menjalani suatu aksi demonstrasi agar tetap tunduk terhadap aturan yang berlaku. Jika tidak, efek domino pun akan muncul mengganggu stabilitas negara.

Riwayat Pengingat 4 (Sekilas Idealisme dari Sebagian Tokoh Masa Lalu)

Foto (H. Agus Salim (paling kanan). Sutan Sjahrir (duduk tengah depan). Mohammad Roem (paling kiri). Dr. Johannes Leimena (belakang kiri). Ali Sastroamidjojo (belakang kanan) / Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag 1949. Ini adalah bagian dari sebuah tulisan medsos dengan judul: “Foto itu membeku di tengah sejarah”

Agus Salim dengan janggut panjang dan mata tajam yang menusuk logika kolonial, Sutan Sjahrir yang wajahnya tampak lelah tetapi bening penuh idealisme, Mohammad Roem dengan kacamata bulat yang menatap penuh kalkulasi, Johannes Leimena dengan sikap akademis, dan Ali Sastroamidjojo yang kelak memimpin kabinet.

Mereka bukan sekadar pria berjas dan berdasi. Mereka adalah benteng pikiran sebuah republik muda yang miskin senjata tapi kaya strategi. Dengan bahasa diplomasi, mereka mengubah meja perundingan menjadi medan perang yang menentukan nasib bangsa. Mereka melawan bukan dengan meriam, tapi dengan logika, moral, dan kecerdasan yang membuat Belanda kehabisan dalih.

Bandingkan dengan hari ini. Di Senayan, para “diplomat politik” lebih sibuk memperebutkan kursi ketimbang mengamankan kursi kedaulatan bangsa. Jika Agus Salim menggunakan satire untuk mempermalukan kolonial, kini satire justru dipakai pejabat untuk menutupi kebodohan sendiri. Jika Sjahrir menghabiskan malam untuk menulis argumentasi, hari ini banyak pejabat menghabiskan malam untuk lobi proyek dan selfie di hotel bintang lima.

Foto itu bukan sekadar potret masa lalu. Ia adalah cermin pahit: bahwa negeri ini pernah punya elit yang memikirkan rakyat jauh melampaui kepentingan pribadi. Mereka miskin harta, tapi kaya visi. Mereka bukan pedagang jabatan, melainkan pedagang ide.

Pertanyaannya: Apakah hari ini kita masih punya Agus Salim yang berani menyindir dengan otak tajam? Apakah masih ada Sjahrir yang rela mati muda demi idealisme? Ataukah kita hanya punya politisi yang pandai mencuri perhatian, tapi gagal mencuri keadilan untuk rakyat?

Sejarah tidak pernah berhenti, tapi bangsa ini seringkali memilih berjalan mundur.

Surat Pengingat 5 (Lagu Surat buat Wakil Rakyat Iwan Fals)

Iwan Fals dikenal dengan lagunya yang sarat akan kritik sosial terhadap ketidakadilan di masyarakat. Salah satu karyanya yang populer adalah Surat Buat Wakil Rakyat. Pria kelahiran 3 September 1961 ini merilis lagu Surat Buat Wakil Rakyat pada tahun 1987. Meskipun terbilang cukup lama, lagu Surat Buat Wakil Rakyat masih banyak didengarkan hingga saat ini.

Secara umum lagu surat buat wakil rakyat, digambarkan mengenai kondisi sosial pada saat karya tersebut lahir dan terwakili sebagai realitas sosial di mata masyarakat. Selain itu, pada teks lagu surat buat wakil rakyat ini, seorang wakil rakyat menggambarkan image wakil rakyat. Penasaran dengan lagunya? Berikut ini liriknya.

Untukmu yang duduk sambil diskusi---Untukmu yang biasa bersafari---Di sana di gedung DPR

Wakil rakyat kumpulan orang hebat---Bukan kumpulan teman-teman dekat---Apalagi sanak famili

Di hati dan lidahmu kami berharap---Suara kami tolong dengar lalu sampaikan---Jangan ragu jangan takut karang menghadang---Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Di kantong safarimu kami titipkan---Masa depan kami dan negeri ini---Dari Sabang sampai Merauke

Saudara dipilih bukan dilotre---Meski kami tak kenal siapa saudara---Kami tak sudi memilih para juara---
Juara diam juara he-eh juara hahaha

Untukmu yang duduk sambil diskusi---Untukmu yang biasa bersafari---Di sana di gedung DPR

Wahai sahabat

Wakil rakyat seharusnya merakyat---Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara---Hanya tahu nyanyian lagu setuju

Riwayat Pengingat 6 (Innalillah, Saat Diberi Jabatan)

Kisah Umar Abdul Aziz menjadi teladan dalam kepemimpinan. Diceritakan, suatu hari istrinya mendapatkan ia sedang menangis di tikar sembahyang, yang mendorong wanita itu menanyakan sebab-sebabnya. Umar menjawab,”O, Fatima ! Aku telah diangkat menjadi raja kaum Muslimin dan orang asing. Yang sedang aku pikirkan sekarang adalah nasib orang-orang miskin yang kelaparan, orang melarat yang sakit, yang tak berpakaian dan menderita, yang tertindas, orang asing yang dipenjara, para sesepuh yang patut dimuliakan, dan mereka yang berkeluarga besar hanya mempunyai sedikit uang, serta mereka yang berada di tempat-tempat yang jauh. Aku merasakan tentu Allah akan menanyakan keadaan mereka , yang berada di bawah kekuasaanku, pada hari kiamat. Aku takut tak ada sesuatu pembelaan yang dapat membantuku, karena itu aku menanggis.”

Sahabat Nabi seperti Umar bin Abdul Aziz dan Abu Ubaidah menangis ketika ditunjuk sebagai pemimpin karena beratnya tanggung jawab dan beban kekhawatiran akan amanah yang diemban, bukan karena kesedihan atas jabatan itu sendiri. Mereka memahami bahwa kepemimpinan adalah ujian berat yang membutuhkan keikhlasan dan kemampuan untuk menunaikan kewajiban di dunia dan akhirat, serta takut akan konsekuensi jika salah melangkah.

Ada beberapa alasan mengapa seorang pemimpin atau sahabat menangis saat ditunjuk.  Beban Tanggung Jawab Berat: Jabatan kepemimpinan, khususnya pada masa sahabat Nabi, adalah amanah yang sangat besar dan penuh tanggung jawab. Mereka menangis karena menyadari betapa beratnya tanggung jawab tersebut untuk mengatur dan menuntun umat.

Takut Kepada Allah: Tangisan tersebut juga sering kali disebabkan oleh rasa takut kepada Allah SWT. Mereka sadar bahwa setiap tindakan dan keputusan sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, dan jika salah, akan membawa konsekuensi yang berat di akhirat.

Kekhawatiran Akan Ketidaklayakan: Abu Ubaidah, misalnya, menangis karena merasa tidak layak memegang jabatan penting itu dan khawatir tidak mampu menunaikan kewajibannya.

Menyadari Kesulitan Kepemimpinan: Umar bin Abdul Aziz menggigil karena membayangkan bahwa jabatan khalifah tidak lepas dari kesukaran dan kesulitan.

Kepemimpinan Sebagai Ujian: Mereka melihat kepemimpinan bukan sebagai sumber kebanggaan atau kemegahan, melainkan sebagai ujian dari Allah. Jika berhasil, mereka akan mendapat kedudukan tinggi, tetapi jika gagal, akan ada ancaman neraka jahanam.

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa tangisan para sahabat bukan tanda kelemahan, melainkan bukti ketakwaan, keikhlasan, dan kesadaran akan beratnya amanah kepemimpinan yang harus mereka emban.

Demikianlah situasi dan faktanya. Semoga DPR bisa menjaga amanah buat bahagia semua. Semoga DPR RI bisa mengambil filosofi “DPR” lain: Di bawah Pohon Rindang. Pohon yang ditanam atau dihargai terutama karena naungannya dari sinar matahari.  Ini tanaman berkayu tinggi, menahun, yang mempunyai batang utama dan cabang-cabang yang membentuk tajuk yang menonjol. Mereka dapat menyejukkan dan membuat syahdu. Makan – makan di DPR ini juga merakyat loh, tanpa kehilangan taste enak. Bagiamana harganya? Merakyat juga dong pastinya! (Hendrius Candra, dari berbagai sumber)