Rocky Gerung, “Lebih Enak di Dalam”

Antara janji dua belas menit, dan duduk dikursi mengolah persepsi

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Pada 26 Januari 2019, di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Rocky Gerung berkata ia akan mengkritik Prabowo Subianto dua belas menit setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Ia meminta ucapan itu dicatat sebagai jejak digital. Ia hadir dalam deklarasi alumni untuk Prabowo dan Sandiaga, tetapi menolak disebut tim sukses. Rumusnya waktu itu sederhana. Ia mengkritik kekuasaan, siapa pun yang memegangnya.

Delapan tahun kemudian, pada 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelum masuk, ketika wartawan menanyakan apakah ia akan dilantik, jawabnya singkat. "Ini gue lagi acara radical break." Usai mengucapkan sumpah, di hadapan awak media di Istana Negara, ia mengulang rumus yang sama dengan isi yang sudah bergeser. "Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Justru lebih enak di dalam." Ditanya mengapa bersedia, ia balik bertanya. "Alasan gue menolak apa?"

Dua adegan itu, dipisahkan delapan tahun, cukup untuk memulai esai ini. Bukan karena kita dapat memastikan seseorang berubah hati. Hal itu tidak dapat dibaca dari luar. Melainkan karena perpindahan itu, beserta keterangan yang menyertainya, memperlihatkan pola yang lebih tua daripada biografi Rocky. Pengkritik yang menghabiskan napas publiknya di luar pagar, lalu duduk di dalam istana, hampir selalu diantar dengan dua janji. Negara akan membaik karena ada suara lain di meja. Kekuasaan cukup dewasa untuk menampung lawan. Keduanya dapat benar sebagian. Soal yang lebih pelik ada di tempat lain. Secara kelembagaan, langkah ini lebih sering menenangkan kekuasaan daripada mengubahnya.

Wantimpres yang dilantik hari itu kosong hampir dua tahun setelah masa Joko Widodo. Ketuanya Pratikno, wakilnya Hatta Rajasa, sekretarisnya Muhammad Qodari, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Di antara sekitar dua puluh enam anggota ada ulama, pengusaha, purnawirawan, teknokrat, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dan kritikus publik. Rocky adalah nama yang paling berguna secara simbolik. Modalnya selama ini bukan kursi partai, melainkan kewibawaan untuk menolak.

Apa yang ia katakan sendiri kepada wartawan

Wawancara usai pelantikan lebih penting daripada dugaan tentang motifnya, karena di situ ia menggambarkan pekerjaannya dengan kata katanya sendiri.

Ia menyampaikan pesan khusus dari Presiden. Wantimpres mempunyai kedudukan etis, bukan teknis. Kedudukan etis, dalam uraiannya, adalah kemampuan melihat ekses kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arahnya, supaya sesuai dengan visi Presiden. Ia membedakan dua kata yang selama ini ia pakai seolah sama. "Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan." Tugas dewan, katanya, mengingat, menimbang, dan memutuskan pertimbangan. "Penetapannya ada pada Presiden. Jadi kita membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden."

Lalu datang kalimat yang paling berat. Ditanya soal persepsi publik, Rocky berkata bukan mengubah persepsi, melainkan mengolahnya supaya sama dengan persepsi Presiden. "Kan sering kali persepsi publik berbeda." Wantimpres, dalam gambarannya, mengawasi apakah arah kebijakan sampai ke publik sama dengan janji kampanye, yakni kemakmuran rakyat yang "harus didalilkan habis habisan". Kalau tidak sama, itu kekurangan komunikasi, diperbaiki lewat pertimbangan kepada Presiden, bukan diperbaiki oleh dewan sendiri. Yang paling penting, katanya di kesempatan lain, adalah menunjukkan tanpa ragu apa yang salah dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif.

Di sinilah esai ini mendapat bahan yang tidak perlu diduga. Pada 2019, objek kritiknya adalah kekuasaan. Pada sore 2 Oktober 2026, objek yang ia sebut salah adalah persepsi publik terhadap kekuasaan. Pengguna nasihatnya, dengan kata yang ia pilih sendiri, adalah Presiden. Posisi etis yang ia terima adalah posisi yang menyesuaikan arah pertimbangan dengan visi orang yang ia nasihatkan. Dan ia merasa lebih enak di dalam.

Itulah beda antara suara dan kesetiaan, diucapkan tanpa istilah ilmu sosial. Suara menguji kekuasaan di depan publik. Kesetiaan mengolah jarak antara publik dan kekuasaan, lalu menyerahkan hasilnya kepada kekuasaan. Keduanya dapat dilakukan oleh orang yang sama, dengan kalimat yang sama, radical break. Isinya tidak sama.

Ada satu hal lagi yang layak dicatat, karena menyangkut sumpah. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2006 melarang anggota Wantimpres menyebarluaskan isi nasihat. Yang boleh ia katakan kepada wartawan adalah gambaran peran, bukan isi pertimbangan. Maka wawancara sore itu mungkin yang terakhir di mana publik masih mendengarnya berbicara tentang pekerjaannya secara terbuka. Setelah ini, diam dapat berarti ia bekerja. Diam juga dapat berarti ia tidak bekerja. Dari luar, keduanya sama.

Tiga cara membaca, bukan vonis.

Philip Selznick, dalam buku TVA and the Grass Roots (1949), menamai gejala ini kooptasi. Unsur baru diserap ke dalam pimpinan suatu organisasi, supaya ancaman terhadap kestabilannya mereda. Intinya bukan membagi kekuasaan. Intinya memberi tempat kepada sumber gangguan, sampai gangguan itu tidak lagi terasa sebagai gangguan. Dalam kajiannya tentang bendungan dan listrik di Lembah Tennessee, pemimpin lokal yang berpotensi menghalangi proyek federal diajak masuk ke dalam perencanaan. Mereka lalu merasa memiliki proses itu. Kritik tidak hilang karena dilarang. Kritik hilang karena pemiliknya sudah duduk di meja yang sama, dan mulai berbicara tentang bagaimana agar publik memahami proyek itu.

Patrick Coy dan Timothy Hedeen, pada 2005, merinci prosesnya menjadi empat tahap. Seseorang didekati, diserap, agendanya pelan pelan menyesuaikan diri dengan rumah baru, lalu yang tertinggal di luar dianggap tidak mewakili siapa siapa. Kalimat Rocky tentang mengolah persepsi agar sama dengan persepsi Presiden adalah tahap ketiga, diucapkan pada hari pertama.

Antonio Gramsci menyebut gejala serupa transformisme. Pemimpin yang tadinya berseberangan ditarik ke dalam blok yang berkuasa, sehingga pertentangan diubah menjadi perbedaan yang dapat dikelola. Kekuasaan tidak selalu bekerja lewat penyensoran. Kadang ia cukup menggeser batas. Kritik mana yang masih pantas, dan kritik mana yang sudah kedengaran seperti orang yang ketinggalan undangan. Beda antara "kritis" dan "kritik", yang Rocky sendiri tegaskan, adalah pergeseran batas itu dalam satu kalimat.

Albert Hirschman, dalam Exit, Voice, and Loyalty (1970), memberi bahasa untuk sisi orangnya. Yang tidak puas dapat keluar, bersuara dari luar, atau setia sambil berharap mengubah dari dalam. "Alasan gue menolak apa?" adalah kalimat kesetiaan. "User-nya adalah Bapak Presiden" adalah kalimat yang memberitahu kepada siapa suara itu kini ditujukan.

Untuk Indonesia, Edward Aspinall dalam Opposing Suharto (2005) menunjukkan oposisi sebelum 1998 sering terpecah, dan lebih mudah dijinakkan lewat akses daripada lewat kemenangan argumen. Setelah Reformasi, gejala yang Olle Törnquist sebut masuk ke dalam politik mengulang pola yang sama. Gerakan masuk lembaga, keterwakilan melebar, daya menolak menipis.

Maksud yang bercampur aduk

Dari sisi orang yang masuk, maksudnya jarang tunggal. Ada keyakinan bahwa menolak terus menerus tidak membuahkan apa apa. Ada harapan mendapat informasi yang tidak beredar di luar. Ada gengsi. Ada fasilitas. Ada perhitungan bahwa rezim ini lebih dapat dipengaruhi. Rocky menolak memilih di antara itu. Ia hanya berkata tidak ada alasan untuk menolak, dan di dalam lebih enak. Ketulusan, seandainya ada, tidak mengubah bentuk jabatan. Penasihat yang nasihatnya rahasia, penggunanya Presiden, dan salah satu tugas yang ia sebut sendiri adalah mengolah persepsi.

Dari sisi pemerintah, hasil yang paling pasti bukan nasihat. Hasil yang paling pasti adalah kesan. Pengkritik yang dilantik menjadi bukti bahwa rezim tidak takut perbedaan, dan sekaligus bukti bahwa perbedaan itu sudah dapat diurus. Simbol lebih murah daripada konsesi kebijakan.

Mengurangi ruang oposisi terbuka, dalam arti yang sempit, bukan berarti fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat bubar atau unjuk rasa dilarang. Artinya, orang yang selama ini menjadi juru bicara ketidakpuasan di luar parlemen ditarik ke dalam lingkar kesan negara. Selama ia di luar, setiap kalimatnya dapat dikutip sebagai suara yang tidak makan dari istana. Setelah dilantik, kalimat yang sama kehilangan status itu. Yang diserap bukan argumennya, melainkan modal simboliknya. Partai mempunyai kursi dan dapat meninggalkan sidang. Kritikus publik tidak mempunyai kursi. Modalnya adalah kewibawaan untuk menolak. Ketika modal itu ditukar dengan jabatan yang tidak memutuskan apa apa, yang berpindah adalah kewibawaan, bukan kewenangan.

Kasus yang boleh disejajarkan, dan yang tidak

Budiman Sudjatmiko, ketua Partai Rakyat Demokratik yang dipenjara pada masa Orde Baru, kemudian menjadi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu masuk tim pemenangan Prabowo dan Gibran pada 2024. Pius Lustrilanang dan Desmond J. Mahesa, korban penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Gerindra. Nezar Patria dan Mugiyanto masuk lingkar staf era Joko Widodo, lalu tetap berada di orbit kekuasaan. Andi Arief berpindah dari Partai Rakyat Demokratik ke lingkungan kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Polanya bukan satu orang yang tiba tiba lunak. Polanya adalah satu generasi penolak yang, setelah Reformasi, tersedia untuk dilembagakan.

Hatta dan Sjahrir harus dibedakan. Mereka masuk karena ikut mendirikan negara, bukan karena ditarik oleh rezim yang mereka lawan. Joschka Fischer, dari aktivis jalanan Jerman menjadi menteri luar negeri Partai Hijau, mengubah kebijakan dari dalam koalisi yang memenangi pemilu. Ada mandat, ada partai, ada harga di kotak suara. Wantimpres tidak mempunyai tiga hal itu. Daniel Ortega, dari komandan Sandinista menjadi presiden yang menutup jalan oposisi, disebut di sini sebagai peringatan di ujung spektrum, bukan sebagai persamaan.

Lima soal yang tidak selesai dengan niat baik

Informasi tidak seimbang. Pemerintah tahu apa yang dikatakan penasihat. Publik hanya tahu yang sempat ia ucapkan sore itu, sebelum sumpah kerahasiaan bekerja penuh.

Status ucapan berubah. Kalimat yang sama, dari luar pagar dan dari dalam istana, tidak bernilai sama. Yang hilang bukan kecerdasan. Yang hilang adalah wibawa untuk menolak.

Ada efek teladan. Jika pengkritik yang paling dikenal akhirnya dilantik, dan menjelaskan pekerjaannya sebagai mengolah persepsi, angkatan berikut belajar bahwa ujung karier kritik adalah kursi pertimbangan.

Tidak ada ukuran keberhasilan. Tanpa wewenang dan tanpa nasihat yang boleh dibaca publik, jabatan menjadi satu satunya bukti. Kesetiaan menelan suara, lalu menyebut dirinya suara.

Dua peran sulit dipegang bersama. Akademisi publik hidup dari hak untuk salah di depan orang banyak. Pejabat penasihat hidup dari kewajiban diam tentang hal yang paling penting. Radical break yang tidak boleh diucapkan tentang kebijakan yang sedang dipertimbangkan tinggal sebagai nama.

Bagi Rocky tersisa tiga kemungkinan, dan ketiganya tidak mengembalikan posisinya yang lama. Ia tetap tampil, tetapi omongannya tidak menyentuh nasihat, sehingga kenyaringan berubah menjadi gaya. Ia diam di publik dan hanya berbicara di dalam, sehingga publik kehilangan pengeras suara. Atau ia kembali mengkritik secara terbuka dan bentrok dengan sumpah, sehingga wibawa jabatan dan wibawa kritik jatuh bersamaan. Jejak 2019 tidak membatalkan haknya berubah pikiran. Jejak itu, ditambah wawancara 2 Oktober 2026, hanya membuat perubahan itu dapat diukur.

Penutup

Arah kebijakan pemerintahan ini tidak lahir dari Wantimpres. Lembaga itu baru diisi pada 2 Oktober 2026, sehari setelah perombakan kabinet. Garis yang sudah dijalankan ditentukan di kabinet dan istana. Dewan penasihat tidak menambah kewenangan presiden. Yang ia tambahkan adalah kesan kelapangan, dan, kalau uraian Rocky diikuti, satu saluran untuk merapikan jarak antara persepsi publik dan persepsi Presiden.

Esai ini menolak dua kalimat yang sama sama terlalu cepat. Yang pertama, ia khianat. Maksud pribadi tidak dapat dibuktikan dari luar. Yang kedua, ia masuk untuk memperbaiki dari dalam, maka publik harus percaya. Kepercayaan itu tidak tersedia alat ujinya, dan uraiannya sendiri sore itu lebih dekat pada merapikan persepsi daripada pada mengubah kebijakan. Beban pembuktian ada pada orang yang masuk. Kalau setelah waktu yang cukup tidak ada satu kebijakan pun yang dapat ditunjuk sebagai hasil pertimbangan yang ia pertahankan, dan yang memang boleh disebut tanpa melanggar sumpah, maka penyeberangan itu telah bekerja sebagaimana Selznick menggambarkan. Unsur baru diserap, gangguan mereda, kebijakan tidak harus berubah.

Pengkritik seumur hidup yang menjadi bagian dari pemerintah tidak otomatis gagal sebagai warga. Ia gagal sebagai ukuran, kecuali ia dapat menunjukkan bahwa pagar yang ia seberangi masih dapat dilintasi kembali. Pada Wantimpres, pintu itu secara hukum tertutup dari dalam. Dan pada sore pelantikannya, ia sudah memberi nama pada sisi pagar yang ia pilih. Lebih enak di dalam, penggunanya Presiden, yang diolah adalah persepsi publik.

Rujukan

Aspinall, Edward. 2005. Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford University Press.

Coy, Patrick G., dan Timothy Hedeen. 2005. "A Stage Model of Social Movement Co-optation." The Sociological Quarterly 46 (3).

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. Bagian mengenai transformisme.

Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard University Press.

Selznick, Philip. 1949. TVA and the Grass Roots: A Study in the Sociology of Formal Organization. University of California Press.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

Pernyataan Rocky Gerung di Taman Mini Indonesia Indah, 26 Januari 2019, dan keterangannya kepada wartawan di Istana Negara, 2 Oktober 2026, sebagaimana dikutip Kompas, Antara, Kompas.tv, iNews, dan NTV News.