Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd.
(Dewan Pembina
PGRI Dan Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia)
Jelas dalam RUU
SISDIKNAS pasal 110 ayat 1 memberi “kode keras” dengan terang benderang,
tertulis “Guru mengembangkan karier sebagai guru, kepala Satuan Pendidikan,
pengawas Satuan Pendidikan, dan kepala dinas Pendidikan”. Ini satu ayat yang
memuliakan guru. Terutama memulikan guru-guru potensial.
Beberapa tulisan
Saya sebelumnya menyitir ini dan mencubit pemerintah terkait jenjang karier
guru. Mengapa tidak para guru Menjadi Kepala Dinas Pendidikan karena mereka
berpengalaman di dunianya. Faktanya sudah banyak kepala dinas pendidikan berasal
dari guru, mampu dan sanggup.
Masih hangat
tulisan Saya terkait sosok istimewa Jumeri dan Uswatun, bahkan sudah dibukukan.
Jumeri dan Uswatun adalah dua kepala sekolah yang mampu menjadi Kadisdik
Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, sudah mempraktikkan pemuliaaan pada
entitas guru dengan memberi peluang menjadi Kadisdik Provinsi Jawa Tengah.
Kini dalam RUU
SISDIKNAS pasal 110 makin dikuatkan. Seolah “Kode Keras” di masa depan para
kepala daerah harus memuliakan guru terbaik. Guru yang berprestasi meraih
kepala sekolah terbaik, pengawas
terbaik, bisa dipromosi menjadi Kadisdik Provinsi atau pun level kota
kabupaten. Faktanya sudah banyak yang Kadisdiknya berasal dari guru.
RUU SISDIKNAS
telah berhasil membawa pesan memuliakan entitas guru. Pasal 110 adalah kode
keras jangan terlalu dipolitisasi jabatan kepala dinas pendidikan, berikan saja
kepada kepala sekolah atau pengawas sekolah. Mereka mampu dan terbiasa di
dunianya. Ungkapan “Ku Tau Yang Ku Mau” sama artinya dengan entitas kepala
sekolah dan pengawas tahu apa yang harus dikembangkan di dunia pendidikan.
Hal keberpihkan
pada guru lainnya adalah terkait kesejahteraan. Kesejahteraan guru pada masa
depan tidak tergantung pada antrean PPG yang menjadi syarat mendapatkan TPG. Pemerintah
berencana meningkatkan kesejahteraan guru non TPG sekitar 1,6 juta agar punya
hak yang sama mendapatkan tunjangan. Tunjangan Fungsional. Semoga ini menjadi
kenyataan.
Mengapa tidak ke
depan TPG didapatkan per bulan dan guru non TPG mendapatkan tunjuangan fungsional
senilai TPG dan diterima setiap bulan. Mengapa tidak? Walau tentu kekuatan
keuangan pemerintah akan berdampak pada kemampuan membayar para guru ASN dan
non ASN, negeri dan swasta. Guru, terutama guru ASN harus optimis dan bela
negara.
Optimis artinya
percaya pada kebijakan pemerintah. Bela negara artinya kita harus selalu
memberikan yang terbaik pada negara. Ungkapan ini cocok untuk ASN terutama,
“Jangan tanya apa yang negara berikan pada Mu, tapi tanya apa yang bisa Kamu
berikan pada negara”. Sudah memberikan apa kita---entitas ASN---pada negara.
Sudah berprestasi apa? Sederhananya---terutama guru---sudahkan menjadi guru
idola dan favorit di hadapan anak didik kita?
Jangan sampai kita
menjadi bagian dari guru ASN ata non ASN yang pemalas non prestasi tapi sewot
saat berbicara kesejahteraan atau sejenis TPG. Seorang pendidik yang beberapa
kali juara nasional sangat “radikal” japri di FB Saya, Ia menuliskan “Jujur,
jika aku di posisi pemerintah, aku juga males untuk membayar TPG guru-guru yang
kualitasnya gak jelas, rugi negara kita”. Sebuah ungkapan yang menampar entitas
guru, tapi harus diterima sebagai kritik pedas.
Ungkapan teman
Saya di atas mengingatkan Saya pada seorang guru. Ia juga berprestasi dan
menjadi guru favorit di hadapan anak didiknya. Suatu saat Ia mengambil uang TPG
di sebuah ATM menjelang hari raya Idulfitri. Ia mengambil uang TPG. Ia terlihat
sembab matanya dan meneteskan air mata. Ia pun berkata, “Terimakasih ya Allah,
terimakasih pemerintah.” Di saat mau Lebaran, segepok uang Ia dapatkan dari
pemerintah.
Namun setelah Ia
memegang uang TPG. Ia pun berkata, “Kasihan pemerintah membayar triliunan pada
guru bila masih ada guru-guru pemalas, asal kerja, kerja asal”. Kisah ini
mengingatkan Saya pada kisah kontroversi RUU SISIDIKNAS, tidak sedikit yang
reaktif dan sewot. Padahal pemerintah tentu tidak berniat jahat. Introsfeksi
diri lebih baik dari reaktif diri.
Rezeki sudah Allah atur, rezeki terbaik adalah sehat, panjang umur dan
panjang manfaat.
Kembali ke laptop,
kembali pada judul di atas. RUU SISDIKNAS seolah memberi “Kode keras” terutama
kepada semua kepala daerah. Bila kita narasikan pesan RUU SISDIKNAS terkait
karier guru sama dengan kata ”Kepada Yang mulia Kepala Daerah Sudilah Kiranya Jabatan
Kadisdik, Diberikan Pada Kepala Sekolah Atau Pengawas Sekolah Terbaik” Demikian
bila diterjemahkan secara bebas.
Ke depan bisa
jadi, jadi bisa. Semua Kadisdik di semua jenjang Kokabkot provinsi adalah
"jatahnya" para kepala sekolah dan pengawas sekolah terbaik. TPG
adalah urusan uang dan kesejahteraan, tentu sangat penting diperjuangkan dalam
RUU SISDIKNAS. Namun pasal 110 pun adalah masalah martabat dan karir guru,
harus diperjuangkan pula.