RUU Sisdiknas Model Omnibus Law Perlu Diikhtiarkan

BANDUNG, beritadisdik.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) model omnibus law harus segera disusun. Dalam hal ini unsur pemerintah, legislatif, dan elemen masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan harus bahu membahu melakukan ikhtiar. Tujuannya untuk membangun peradaban bangsa Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu segenap elemen masyarakat bangsa Indonesia yang peduli terhadap pendidikan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan, perlu didorong untuk mengambil peran secara optimal sesuai dengan kedudukan dan profesi masing-masing dalam mengawal proses penyusunan RUU Sisdiknas baru dengan model omnibus law.

Semua ini dilakukan dalam rangka manifestasi dari spirit bela negara yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai cita-cita bersama (common good) bangsa dan negara yang kita cintai.

Demikian salah satu rekomendasi hasil Webinar Nasional bertajuk “Menggagas RUU Sisdiknas Model Omnibus Law dan Urgensi Peta Jalan Pendidikan yang digelar CeQu (Center for Educational Quality Improvement) Darul Hikam Bandung, Sabtu (7/11/2020).

Seperti disampaikan Direktur CeQu Darul Hikam Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si (Prof Cewan), diilhami oleh spirit membangun peradaban bangsa Indonesia di tengah pandemi Covid 19, CeQu Darul Hikam Bandung merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi hasil pemikiran dalam bentuk webinar.

Webinar menghadirkan narasumber yang sangat kredibel yaitu Ferdiansyah, S.E. (Komisi X DPR RI), Dr. Ir. Sodik Mujahid, M.Sc (Komisi III DPR RI), Dr. Irwan Syahril, Ph.D (Dirjen GTK Kemdikbud), Prof. Dr. Cecep Darmawan (Direktur CeQu/Guru Besar UPI), dan Dudung Nurullah, M.Pd (Ketua PB PGRI).

Rekomendasi lainnya, diuraikan Prof Cewan, akselerasi perkembangan masyarakat bangsa Indonesia saat ini yang dipicu oleh kemajuan abad 21 dan era industri 4.0 dan menyongsong masyarakat 5.0, harus direspons secara proporsional oleh segenap elemen bangsa Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan kelangsungan bangsa Indonesia ke depan.

Selain itu, pembangunan bidang pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional harus terus dilakukan secara lebih terarah untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan kompetitif di era abad 21 dan industri 4.0 serta menyongsong masyarakat 5.0. Dengan pendidikan yang berkualitas akan semakin mempertegas daya saing (competitiveness) bangsa Indonesia di tengah percaturan global saat ini.

Terkait dengan penyusunan peta jalan (roadmap) pendidikan nasional dinilai sebagai suatu kebutuhan mendesak (conditio sine qua non) saat ini untuk memberikan tuntunan (guide) dan arah dalam membangun grand design sistem pendidikan nasional bangsa Indonesia yang handal dan responsif terhadap perkembangan zaman yang semakin akseleratif dewasa ini.

Selanjutnya, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 vis a vis perubahan masyarakat bangsa Indonesia maupun situasi global yang terjadi saat ini, sejatinya harus mulai dilakukan peninjauan dalam rangka adaptasi terhadap perkembangan masyarakat saat yang sangat cepat, terutama dalam konteks merespons pandemi Covid 19 yang saat ini melanda dunia termasuk negara kita.

“Adaptasi pendekatan pembelajaran, kompetensi guru, kualitas siswa, dukungan tenaga kependidikan, dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan, serta dukungan orangtua dan masyarakat merupakan hal yang fundamental dalam menyusun RUU Sisdiknas baru dengan pola omnibus law,” ungkap Guru Besar UPI ini menambahkan pokok-pokok hasil seminar sebagai rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti dalam rangka membangun sistem pendidikan nasional guna mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.