Penulis: Kusmana

Kusmana
Oleh Kusmana
Sumedang
Hak setiap siswa setelah mengikuti
proses pembelajaran di sekolah yaitu menerima hasil laporan pendidikan atau rapor.
Siswa harus
mendapatkan rapor yang memang sudah menjadi hak siswa. Urusan siswa itu adalah
belajar dan mendapatkan layanan pembelajaran. Siswa tidak boleh kesulitan
menerima layanan pendidikan, termasuk menerima rapor, mengikuti proses
pembelajaran,mengikuti ulangan atau penilaian,menerima ijazah dan sebagainya. Semuanya
itu harus berjalan terus, tidak boleh diganggu oleh hal-hal lain.
Sekolah tidak boleh menghalangi
siswa memeroleh haknya meski belum melunasi iuran pendidikan di sekolah.
Mestinya pihak sekolah memiliki kepekaan dan tidak membuat kebijakan yang
membebani siswa.Kalau masih ada praktik-praktik yang menghalangi siswa
mendapatkan haknya sebaiknya pihak sekolah melakukan pendekatan kepada
orangtua siswa sebelum berkebijakan. Sekolah
mestinya bisa turut memberi solusi jika orang tua siswa benar-benar tidak mampu
membayar iuran sekolah. Persoalan antara komite sekolah dan
orangtua siswa.masalah keuangan di luar BOS (bantuan operasional sekolah) dan
BOP (bantuan operasional pendidikan) adalah kesepakatan antara kedua belah
pihak. Seharusnya masalah ini disepakati di awal tahun pelajaran. Selain itu
sebaiknya juga ada penunjukkan akuntan publik yang mereka sepakati bersama.
Sekolah swasta atau yayasan
juga sebaiknya tidak menahan rapor siswa dengan alasan tunggakan iuran apapun. Sekolah
swasta atau yayasan kebijakannya dikembalikan ke pihak yayasan. Sekolah swasta juga sekarang
mendapatkan BOS. Oleh karena itu sekolah swasta atau yayasan juga diharapkan
dapat memberikan rapor di hari pelaksanaan pembagian rapor siswa,karena rapor
merupakan hak siswa yang telah menempuh pendidikan di sekolah. Pihak sekolah seharusnya
tidak menahan rapor dengan alasan apapun,karena itu dapat menjadi penghambat
untuk siswa dan hal itu juga dapat berdampak
kepada psikologis siswa yang masih menuntut ilmu di sekolah.