Saatnya Guru Utama BUP 65 Tahun: Jangan Suruh Berhenti di Puncak Pengabdian

Oleh Budi Suhardiman

(Kepala SMPN 1 Karangpawitan, Garut, Jawa Barat)

Ketika seorang guru akhirnya mencapai jenjang tertinggi dalam kariernya, negara justru menyuruhnya berhenti. Sudah waktunya batas usia pensiun (BUP) bagi Guru Ahli Utama dinaikkan dari 60 menjadi 65 tahun.

Dalam sistem jabatan fungsional guru yang berlaku saat ini, seorang pendidik menapaki empat jenjang karier yaitu Guru Ahli Pertama, Guru Ahli Muda, Guru Ahli Madya, hingga akhirnya bagi yang berhasil mencapainya, Guru Ahli Utama. Jenjang ini bukan gelar seremonial. Ia adalah hasil akumulasi angka kredit, pengalaman mengajar puluhan tahun, dan kontribusi keilmuan yang telah diuji dari waktu ke waktu.

Namun tepat ketika seorang guru mencapai puncak itu, aturan yang sama memaksanya berhenti pada usia 60 tahun. Usia yang sama dengan guru yang baru saja diangkat pada jenjang Ahli Pertama. Di sinilah letak ketimpangan yang menurut saya perlu segera dikoreksi.

Seorang guru bisa mengabdikan puluhan tahun, terus belajar, berinovasi, dan mencapai puncak kompetensi. Bahkan menjadi rool model bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Namun tepat di puncak itu, aturan memaksanya untuk berhenti. Pengalaman guru utama yang tak ternilai, namun aturan meminta berhenti. Oleh karena itu sudah waktunya aturan itu dikoreksi secara menyeluruh. Hargai pengalaman, perpanjang manfaatnya untuk kemajuan pendidikan bangsa. Guru berpengalaman adalah aset. Berikan kesempatan untuk terus mengabdi lebih lama.

Aturan saat ini BUP guru, sama untuk semua jenjang yaitu 60 tahun (UU No. 14/2025). Usulan perubahan, khusus untuk guru ahli utama diubah BUP-nya menjadi 65 tahun. Sebagai acuan untuk keadilan yaitu BUP professor (dosen) 70 tahun (Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2005). Negara sudah memberi ruang yang Panjang untuk professor. Sudah saatnya guru juga mendapat perlakuan yang setara. Usulan ini bertujuan untuk keadilan, keberlanjutan pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Jenjang yang Timpang di Ujung Karier

Bandingkan dengan profesi lain yang setara secara keilmuan. Dosen dapat mengabdi hingga usia 65 tahun, bahkan profesor bisa diperpanjang sampai 70 tahun. Guru besar emeritus pun memiliki jalur perpanjangan tersendiri. Sementara guru, termasuk yang telah mencapai jenjang Ahli Utama, jenjang setara pangkat Pembina Utama, golongan IV/e, jenjang tertinggi yang bisa diraih seorang PNS harus berhenti lebih cepat, pada usia yang sama dengan rekan sejawatnya yang baru mengajar lima tahun. Ini bukan sekadar soal angka, ini soal logika penghargaan.

Mengapa jenjang kepangkatan dibuat berjenjang, direncanakan bertahun-tahun, dituntut dengan syarat yang ketat, jika pada akhirnya semua jenjang itu diperlakukan sama saat pintu pensiun dibuka?

Kalau penghargaan tertinggi dalam karier guru hanya berupa gelar tanpa konsekuensi hak, jenjang itu kehilangan maknanya.

Data yang Bicara Sendiri

Beberapa fakta berikut memperkuat urgensi ini. Berdasarkan data Ditjen GTK Kemendikdasmen jumlah guru di Indonesia per Januari 2026 sebanyak 2,9 juta. Dari jumlah itu guru yang sudah menduduki jenjang ahli utama jumlahnya sangat sedikit. Diperakan sekitar 1-2% atau 3000 s.d. 5000 guru. Guru Ahli Utama merupakan kelompok yang sangat sedikit dibandingkan keseluruhan populasi guru nasional. Dibanding populasi guru secara keseluruhan, sebuah kelompok yang justru karena kelangkaannya, perpanjangan usia pensiun bagi mereka tidak akan membebani anggaran negara secara signifikan. Namun akan menyelamatkan pengalaman yang sulit digantikan dalam waktu singkat.

Bukan Tanpa Dasar Hukum & Wacana Resmi

Usulan ini sejalan dengan arah yang telah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Dalam Putusan Perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025 (dibacakan 30 Oktober 2025), MK memang menolak permohonan uji materi yang meminta usia pensiun guru disamakan dengan dosen secara umum. Namun dalam pertimbangannya, MK secara eksplisit mendorong pemerintah melakukan kajian komprehensif atas kemungkinan memperpanjang batas usia pensiun khusus bagi guru dengan jabatan fungsional Ahli Utama hingga 65 tahun, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, kompetensi, dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan nasional.

Dalam persidangan yang sama, ahli yang dihadirkan pemohon, Doni Koesoema Albertus, juga menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan serta jumlahnya yang terbatas, kenaikan batas usia pensiun hingga 65 tahun bagi jabatan Guru Utama layak dipertimbangkan.

Menimbang Argumen Sebaliknya

Sebagai kepala sekolah yang setiap hari mengelola formasi guru, saya juga memahami keberatan yang wajar diajukan terhadap usulan ini, dan sikap MK menolak permohonan uji materi patut dibaca serius, bukan diabaikan.

Pertama, soal ruang bagi guru muda. Memperpanjang masa kerja guru senior berarti memperlambat rotasi jabatan dan promosi bagi guru yang lebih muda, di tengah kebutuhan formasi guru nasional yang menurut Kemendikdasmen masih kekurangan sekitar 498.000 orang di berbagai daerah.

Kedua, soal beban anggaran negara. Sejumlah pengamat kebijakan ASN mengingatkan bahwa setiap perpanjangan usia pensiun aparatur menambah beban APBN untuk gaji dan tunjangan, apalagi jika kelak diperluas ke jenjang di bawah Ahli Utama.

Ketiga, soal dasar pembeda dengan dosen. MK dalam putusannya menegaskan usia pensiun guru memang tidak bisa serta-merta disamakan dengan dosen, karena syarat pendidikan minimal yang berbeda (S1 untuk guru, S2 untuk dosen) membuat dosen umumnya memulai karier pada usia yang lebih matang.

Argumen-argumen ini valid dan seharusnya menjadi bahan kajian, bukan alasan untuk menolak wacana sepenuhnya. Justru karena keberatan itu bersifat teknis dan bisa diukur, jalan keluarnya juga teknis. Jalan ke luar yang bisa dijalankan antara lain (1) batasi perpanjangan hanya pada jenjang Ahli Utama yang jumlahnya sangat sedikit, (2) syaratkan uji kesehatan, uji kompetensi berkala, dan jadikan perpanjangan BUP sebagai bentuk apresiasi terhadap jabatan fungsional yang sudah diperolehnya, dan (3) lihat rekam jejak akademik dan prestasinya.

Dasar Regulasi yang Relevan

Kerangka regulasi yang menjadi rujukan dalam diskusi batas usia pensiun guru dan jenjang jabatan fungsionalnya, antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru, PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan MK No. 99/PUU-XXIII/2025 tentang Uji Materi Batas Usia Pensiun Guru.

Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 ditetapkan bahwa batas usia pensiun guru pada 60 tahun, serta memberi ruang perpanjangan usia pensiun bagi dosen hingga 65 tahun dan profesor berprestasi hingga 70 tahun (Pasal 5). Perbedaan inilah yang menjadi akar perdebatan usia pensiun guru versus dosen.

Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 mengatur jenjang jabatan fungsional guru terbaru menjadi empat tingkat, yaitu Guru Ahli Pertama, Guru Ahli Muda, Guru Ahli Madya, dan Guru Ahli Utama. Memperbarui pengaturan sebelumnya yang telah berlaku sejak Kepmenpan No. 84 Tahun 1993.

PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 mengatur batas usia pensiun PNS berdasarkan jenis dan jenjang jabatan, dengan pengecualian bagi jabatan fungsional tertentu  termasuk guru dan dosen  yang diatur lebih lanjut melalui undang-undang tersendiri.

Putusan MK No. 99/PUU-XXIII/2025 dibacakan 30 Oktober 2025. MK menolak permohonan penyamaan usia pensiun guru dengan dosen secara umum, namun mendorong pemerintah mengkaji secara komprehensif kemungkinan perpanjangan usia pensiun hingga 65 tahun khusus bagi jenjang Guru Ahli Utama.

Guru Ahli Utama adalah bukti bahwa seseorang telah memilih mengabdi seumur hidupnya di ruang kelas dan sistem berjenjang yang kita bangun sendiri semestinya konsisten menghargainya sampai batas terakhir. MK telah membuka pintu itu lewat rekomendasi kajian komprehensif. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi perdebatan apakah guru senior layak dihargai, melainkan keberanian pembuat undang-undang untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut menjadi kebijakan yang konkret.  Kebijakan itu harus terukur, bertahap, dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan di dunia pendidikan. Semoga!