Saatnya Kepala Daerah Penggerak

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Kepala daerah adalah publik figur. Segala isi hati, pikiran, perkataan, perbuatan dan modusnya cenderung ditiru. Semua kepala daerah di Indonesia adalah tokoh penting. Ia menjabat dan memiliki kekuasan dominan asbab popularitasnya. Namun jangan lupa semua kepala daerah di negeri ini adalah produk didikan sejumlah guru.

Jika ada kepala daerah cuek, apatis bahkan diskriminatif pada entitas guru dan dunia pendidikan maka kepala daerah akan punya gelar alami. Bukan hanya gelar peraih WTP atau kepala daerah dengan peraihan suara Pilkada tertinggi. Melainkan akan mendapatklan tanggapan yang kurang positif.

Kepala daerah yang kurang respek pada aspirasi entitas guru dan dimensi layanan pendidikan akan ditinggalkan. Bila Ia lebih respek atau nyosor kalau bertemu entitas partai politik. Begitu amboy geboy kalau bertemu entitas partai politik. Padahal semua orang yang mengurus dunia politik dapat ijazah dari guru atau sekolahan.

Walaupun memang ada sejumlah oknum politisi yang ijazahnya wew, bukan wow. Wew itu diperdebatkan atau diduga palsu. Wow artinya sangat asli dan berprestasi saat sekolah dan saat menjabat tetap sayang pada entitas guru dan sekolahan. Setiap pejabat, Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati bagi guru adalah anak.

Semua pejabat di negeri ini di hadapan guru dan guru-gurunya adalah anak didik. Ibarat orangtua pada anaknya. Mau jadi apa pun anaknya, usia berapa pun anaknya, walau sudah lebih dari 60 tahun, tetap saja anak. Tak pernah besar setiap anak di hadapan orangtuanya. Ia tetap anak dan anak-anak. Kecuali jadi anak durhaka dan melupakan jasa orangtua. Sang Ibu pun manusia biasa. Ia kadang kecewa.

Nah entitas kepala daerah di seluruh Indoensia bagi guru adalah anak-anaknya. Dibutuhkan para kepala daerah yang sangat menyayangi guru. Apalagi guru-guru honorer. Dibutuhkan “Kepala Daerah Penggerak” yang proaktif mendukung peningkatan martabat guru dan kemajuan sekolahan. Era Sekolah Penggerak harus diimbangi dengan Era Kepala Daerah Penggerak.

Jujur, di beberapa daerah, dalam pertemuan kepala sekolah pelaksana PSP banyak yang “berharap” bertemu kepala daerah untuk mendapatkan pembekalan. Mungkin karena banyak urusan, urusan banyak dan tantangan politik terlalu kompleks maka sejumlah kepala sekolah penggerak pun belum pernah bertemu khusus dalam acara “Apresiasi PSP oleh Kepala Daerah”. Beberapa daerah mungkin sudah.

Padahal semua politisi pada saat mau kontestasi selalu minta legalisir pada sekolah. Minta doa pada guru dan para kiai. Namun saat sudah menjabat kadang lupa. Lupa pada sejumlah orang yang mencintai dan mendukungnya. Keberadaan sekolah penggerak sebenarnya mendukung sukses layanan pendidikan di semua daerah. Memang dalam hal mutasi kepala sekolah, kepala daerah “terganjal” aturan Mendikbud Ristek.

Kepala sekolah penggerak, guru penggerak memang program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Namun kesemuanya adalah demi kemajuan bangsa dan negara, termasuk kemajuan layanan pendidikan di daerah. Ayoo semua kepala daerah jadilah Kepala Derah Penggerak. Artinya jadilah kepala daerah yang “turun langsung” mengparesiasi dan memotivasi guru dan kepala sekolah penggerak.