SAATNYA PEREMPUAN MEMILIH PEREMPUAN UNTUK LEGISLATIF PEMILU 2024

Oleh Hasbullah Fudail

Jika kaum perempuan ingin memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingannya dalam segala  pengambilan keputusan secara terstruktur serta memihak untuk kaum perempuan, maka saatnya dalam Pemilu 2024 kaum perempuan harus memilih calon legislatif perempuan.

Hal ini dimaksudkan agar segala produk kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan dari lembaga legislatif bisa memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang selama ini banyak dieliminasi oleh dominasi kaum laki-laki.

Demikian disampaikan Hasbullah Fudail Kepala Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam dialog serial Meeting Penguatan Paralel Berbasis Keluarga dan Koumunitas yang diselenggarakan oleh Srikandi Pasundan di Bandung Selasa 10 Oktober 2024.

Hasbullah menyampaikan salah satu contoh produk hukum yang bias terhadap gender dan merugikan kaum perempuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang ini memberi legitimasi kepada kaum laki-laki untuk bisa melakukan poligami padahal poligami secara kodrat banyak ditentang dan merugikan  kaum perempuan.

Pembuatan kebijakan melalui pengesahan Undang-undang selama ini umumya didominasi oleh kaum Adam, maka berbagai kebijakan yang terlahir dari produk perundangan itu dipastikan cenderung akan membela kepentingan kaum laki-laki termasuk menguntungkan berbagai kepentingan kaum laki-laki termasuk tentang poligami.

Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos bahwa provinsi Jawa Barat  mempunyai jumlah pemilih terbanyak secara nasional yaitu 204.807.222 pemilih pada Pemilu 2024 dengan perbandingan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 102.218.503 orang dan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang.

Dengan jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, maka secara rasional kaum  perempuan bisa memperjuangkan kepentingan kaum hawa dalam momentum Pemilu 2024. Idealnya kaum perempuan harus memilih kaum perempuan untuk mewakili kepentingannya di legislatif.

Hal ini perlu dikampanyekan karena sampai pada saat ini keterwakilan kaum perempuan di berbagai pengambilan kebijakan dengan kota 30% belum pernah tercapai sampai saat ini. Kebijakan afirmasi itu dilakukan untuk mendorong kaum perempuan memasuki atau berpartisipasi dalam berbagai ranah publik untuk mendorong dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di dalam pengambilan keputusan akan tetapi belum maksimal dan tercapai sampai saat ini.

Memperjuangkan ha-hak perempuan salah satunya melalui kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan, maka mau tidak mau kaum perempuan harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan khususnya pembuatan peraturan perempuan yang selama ini banyak menimbulkan bias gender. Momentum Pemilu 2024 adalah perjuangan demokrasi secara konstitusional yang menentukan eksistensi kaum perempuan di Indonesia. Jika momentum ini tidak diambil atau diraih maka perjuangan kaum perempuan untuk memperjuangkan berbagai kepentingannya di dalam pengambilan keputusan tidak akan berhasil secara maksimal demikian Hasbullah.