SAKOLA MAUNG versus SAKOLA UCING: Bahaya Polarisasi yang Dibungkus Simbol

Penulis: Ade Munajat

Dibaca: 367 kali

Ade Munajat

Oleh Ade Munajat

 

 

Program Sakola Maung yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung menciptakan gebrakan sejak diluncurkan. Nama “Maung” yang bermakna harimau Sunda dipilih dengan cerdas untuk membangun citra kekuatan, keberanian, dan keunggulan. Namun, keberhasilan branding ini justru melahirkan lawan ceritanya sendiri. Tak lama, diberbagai media perpesanan, muncul gurauan “Sakola Ucing”. Tidak jelas siapa yang memulai gurauan itu. Kucing. Kata sederhana yang terdengar lucu, tetapi menusuk tajam. Sekolah reguler pun langsung terbayang sebagai tempat anak kelas dua, kurang berbakat dan kurang beruntung.

Fenomena ini menjadi contoh nyata bagaimana tanda dan mitos bekerja dalam semiotika budaya. Roland Barthes dalam Mythologies (1957) menjelaskan bahwa mitos menyembunyikan ideologi di balik sesuatu yang tampak wajar. Ketika Maung diangkat sebagai simbol keunggulan, maka segala yang tidak Maung otomatis menjadi rendah (Barthes, 1957: 131). Oposisi biner ini bukan muncul begitu saja. Narasi resmi justru memperkuatnya. Akibatnya, sekolah reguler yang selama ini melayani mayoritas murid kini kehilangan martabat di mata masyarakat.

Stigma “Ucing” membawa dampak psikologis yang dalam. Guru di sekolah reguler berisiko kehilangan motivasi karena dianggap hanya mengajar “murid biasa”. Orang tua semakin berlomba memasukkan anak ke Sakola Maung, sementara murid yang tidak lolos rentan mengalami rasa rendah diri. Penelitian tentang pengelompokan kelas unggulan di Indonesia menunjukkan bahwa label negatif seperti ini dapat menurunkan motivasi belajar, merusak kepercayaan diri, hingga memicu kecemasan dan depresi.

Pierre Bourdieu dalam teori reproduksi sosial menegaskan bahwa sekolah tidak sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan juga mereproduksi ketimpangan lewat modal simbolik. Label “Maung”  memberikan keunggulan yang sangat besar, sementara label “Ucing”, meski hanya seloroh, dapat menurunkan ekspektasi dan prestasi murid secara nyata (Bourdieu & Passeron, 1990: 152-153). Murid yang terstigma sering menginternalisasi label tersebut, sehingga tercipta lingkaran setan self-fulfilling prophecy.

Kasus ini mengingatkan kita pada kegagalan kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di masa lalu. Program itu akhirnya dibubarkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 karena dinilai mendiskriminasi dan melanggar semangat UUD 1945. Sakola Maung berpotensi mengulangi kesalahan yang sama jika dikotomi harimau-kucing terus dibiarkan menguat.

Memang, program ini memiliki niat baik. Seleksi berbasis prestasi, kelas kecil, dan pengembangan minat bakat di enam jurusan strategis patut diapresiasi. Namun, cara penyampaian dan branding-nya bermasalah. Dikotomi predator versus hewan domestik justru memperlebar jurang, bukan menyatukan. Padahal mayoritas anak bangsa belajar di sekolah reguler, di mana mereka menghadapi keragaman sosial dan tantangan nyata kehidupan.

Untuk itu, pemerintah daerah harus lebih bertanggung jawab. Jika Sakola Maung ingin mengangkat mutu pendidikan secara keseluruhan, perbaikan sekolah reguler harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar program pendamping. Dana, pelatihan guru, dan perhatian perlu dialokasikan secara setara. Tanpa langkah tersebut, program ini berisiko menjadi proyek pencitraan yang mahal dan memecah belah masyarakat.

Dalam kearifan budaya Sunda, harimau dan kucing sebenarnya bisa saling melengkapi. Sayangnya, narasi publik saat ini justru membangun hierarki yang kasar. Seloroh Sakola Ucing bukan sekadar gurauan, melainkan jeritan kegelisahan masyarakat atas pembagian pendidikan menjadi “unggul” dan “biasa”.

Sakola Maung berpeluang mencetak murid unggul. Namun jika diiringi pelemahan sekolah reguler, ia akan gagal sebagai kebijakan pendidikan yang bermakna. Pendidikan sejati bukan tentang menciptakan harimau semata, melainkan memberi ruang setiap anak tumbuh sesuai potensinya tanpa merendahkan yang lain sebagai kucing.

Saatnya membaca tanda-tanda ini dengan kritis sebelum dikotomi ini mengeras menjadi realitas yang sulit dibongkar.

Walloho’alam bishawab.

 

 

Daftar Pustaka

Barthes, Roland. (1957). Mythologies. Editions du Seuil.
(Terjemahan Bahasa Indonesia: Mitologi, terj. Nurhadi & A. Suhabul Millah, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).

Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture. SAGE Publications.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Nabilah, Muzzammil Ilmi. (2020). Implikasi Pengelompokan Kelas pada Perilaku Siswa. Skripsi, UIN Malang.

Suhaeri, dkk. (2013). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012. Jurnal Hukum dan Pendidikan.

 

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...