SATU KELAS 50 ORANG: SISWA PADAT, KUALITAS TERSENDAT

Oleh Tatang Sunendar

Lagi lagi gubernur KDM mengeluarkan inovasi kebijakan yang tidak lazim, kali ini  diterbitkannya surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/kep.323-disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah  (PSAS) ke Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat Calon Murid ditempatkan kepada satuan pendidikan sebanyak-banyaknya 50 murid disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas yang akan digunakan.

Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kelas di SMAN/SMKN hingga 50 siswa per kelas.  bertujuan menampung sekitar 41.000 siswa dari kalangan menengah ke bawah agar dapat mengakses pendidikan. Namun, kebijakan ini memunculkan tantangan besar dalam menjaga kualitas pendidikan, terutama dengan kepadatan kelas yang tinggi.

Kebijakan nampaknya didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan di daerah Jawa Barat, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada untuk menampung lebih banyak siswa tanpa perlu investasi besar dalam pembangunan sekolah baru. Serta memberikan kesempatan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas.

Sebuah tantangan untuk menerapkan kebijakan ini, beberapa syarat harus dipenuhi di antaranya ruang kelas harus cukup luas, memiliki ventilasi baik, pencahayaan memadai, dan sarana seperti meja dan kursi yang cukup untuk 50 siswa. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai untuk mengelola kelas, kurikulum harus mendukung pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam serta anggaran pendidikan harus ditingkatkan untuk menyediakan fasilitas dan pelatihan guru.

Namun di balik tantangan sudah barang tentu kebijakan ini terdapat keuntungan mengingat  lebih banyak siswa dari kalangan menengah ke bawah dapat mengakses pendidikan menengah, mengurangi kebutuhan pembangunan sekolah baru dengan memaksimalkan fasilitas yang ada. Membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, mengurangi angka putus sekolah di Jawa Barat, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Apakah ada kelemahannya?

Sudah barang tentu di samping keuntungan terdapat kelemahan yang perlu dipikirkan di antataranya kualitas PBM terganggu karena kelas dengan 50 siswa sulit dikelola, sehingga guru kesulitan memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Guru harus menangani lebih banyak siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam, yang dapat menurunkan efektivitas pengajaran. Keterbatasan ruang kelas yang sudah menjadi fenomena sekolah di Jawa Barat, siswa dengan kemampuan belajar lambat mungkin terpinggirkan, sementara siswa cepat tidak mendapat tantangan yang cukup serta lingkungan kelas yang padat dapat menyebabkan siswa merasa kurang nyaman dan sulit berkonsentrasi.

Jika hal ini terealisisasi perlu adanya perubahan mind set guru yang akan bertugas di sekolah dengan jumlah siswa yang padat tersebut sehingga peran guru sangat krusial sehingga guru   harus bertindak sebagai fasilitator yang mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui metode interaktif seperti diskusi kelompok atau tanya jawab. Guru perlu merancang strategi pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan kemampuan beragam, misalnya dengan memberikan tugas sesuai tingkat kemampuan. Guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang tertib, fleksibel, dan mendukung kolaborasi antar siswa. Guru harus memotivasi siswa agar tetap semangat belajar dan memberikan bimbingan untuk mengatasi kesulitan belajar.

Berikutnyan untuk  mengatasi kelemahan dan memaksimalkan keuntungan kebijakan ini, beberapa solusi dapat diterapkan, Pemda perlu mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki ruang kelas, menambah sarana  Guru perlu mendapatkan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas besar, Guru dapat membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk aktivitas pembelajaran, sehingga memudahkan pemantauan dan intera Meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendukung pembelajaran anak, misalnya melalui komunikasi rutin dengan guru. Pemerintah dapat merekrut asisten guru atau tenaga pendidik tambahan untuk membantu mengelola kelas besar

Di samping solusi di atas nampakya Pemda perlu menjalin kerja sama dengan sekolah sekolah swasta yang jumlah siswa kurang daripada memaksakan jumlah siswa 50 di setiap kelasnya. Bukankan suadah ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta gratis, jika pilihan ini yang dimabil maka ekosistem pendidikan di Jawa Barat akan sehat kerena tidak ada yang merasa dirugikan.

Kita harus akui kebijakan menampung 50 siswa per kelas memiliki potensi untuk meningkatkan akses pendidikan, namun berisiko menurunkan kualitas pembelajaran jika tidak didukung oleh fasilitas, tenaga pendidik, dan strategi yang memadai. Guru memainkan peran sentral sebagai fasilitator, motivator, dan pengelola kelas untuk memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan yang bermakna berkeadilan dan menggemberikan seperti prinsip dari deep learning dan bisa mengantarkan siswa kita yang cerdas, kreatif dan berkarakter sesaui dengan dimensi profil lulusan akan terwujud…….semoga.