Oleh Rina Indrawaty, Kepala SMP BPI ·

Setiap akhir tahun pelajaran, ada satu momen yang paling berat bagi saya sebagai kepala sekolah. Rapat dewan guru sudah berjalan dua jam, lalu sebuah nama disebut, ruangan mendadak hening, dan seseorang bertanya pelan: "Jadi, anak ini naik atau tidak?"

Pekan ini, pertanyaan yang biasanya kami bisikkan di ruang rapat itu menjadi perbincangan nasional. Dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XII di Undiksha, Bali, 8 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti merespons usulan agar siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Beliau menyoroti fenomena yang ia sebut "rumus RMS": rajin malas sama saja. "Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan," ujarnya, sembari menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata hukuman dan pemerintah tidak akan terburu-buru memutuskannya.

Saya mendukung semangat itu. RMS adalah racun yang pelan-pelan mematikan motivasi anak-anak yang sungguh-sungguh. Namun tulisan ini mengajak kita melihat dari arah yang berbeda. Sebelum bertanya apakah anak ini layak naik kelas, beranikah kita bertanya apakah sekolahnya sudah layak naik kelas? Dan salah satu jalan paling menjanjikan untuk membuat sekolah "naik kelas" adalah mengubah cara anak belajar melalui creative learning.

Kembali ke Pertanyaan Paling Dasar

Saya mencoba membongkar persoalan ini sampai ke akarnya: singkirkan dulu kebiasaan dan asumsi, lalu sisakan hal-hal yang pasti benar. Ternyata ada tiga.

Pertama, naik kelas adalah sebuah jaminan. Naik kelas bukan hadiah, juga bukan hak otomatis karena anak sudah duduk setahun di bangku sekolah. Ketika sekolah menaikkan seorang anak, sekolah sedang menyatakan: anak ini siap menghadapi pelajaran di tingkat berikutnya. Regulasi kita pun berbicara begitu. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan mengaitkan penentuan kenaikan kelas dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, dan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi 2025 memberi satuan pendidikan keleluasaan menetapkan kriterianya.

Kedua, jika naik kelas adalah jaminan, maka tidak naik kelas berarti jaminan itu gagal diberikan. Pertanyaan berikutnya tidak bisa dihindari: siapa yang gagal? Anak itu sendirian, atau seluruh sistem yang mengelilinginya selama setahun penuh?

Ketiga, ketertinggalan hampir tidak pernah lahir di bulan Juni. Ia sudah tampak pada asesmen awal di bulan Juli, pada tugas yang tidak dikumpulkan di bulan September, pada nilai ulangan yang jatuh di bulan Oktober. Keputusan tidak naik kelas sejatinya adalah ujung dari puluhan keputusan kecil yang tidak kita ambil lebih awal.

Dari tiga hal itu saya sampai pada satu kesimpulan: tidak naik kelas semestinya menjadi rem darurat, bukan mesin penggerak mutu. Mesin penggerak mutu adalah sekolah yang bekerja sungguh-sungguh sejak hari pertama tahun pelajaran.

Tiga Sebab Anak Tertinggal, dan Siapa yang Memegang Kendali

Tatang Sunendar, dalam tulisannya di Berita Disdik (Oktober 2026), memberi pembedaan yang menurut saya menjadi kunci seluruh perdebatan ini. Sekolah, katanya, harus mampu membedakan siswa yang belum mampu, siswa yang belum memperoleh dukungan memadai, dan siswa yang belum menunjukkan tanggung jawab terhadap belajarnya. Ketiganya tampak sama di rapor, tetapi obatnya berbeda.

Siswa yang belum mampu biasanya membawa fondasi literasi dan numerasi yang rapuh dari jenjang sebelumnya, kesulitan belajar tertentu, atau kebutuhan khusus. Obatnya ada di tangan sekolah: diagnosis yang cermat, pembelajaran berdiferensiasi, remedial yang bermakna, dan layanan bimbingan.

Siswa yang belum terdukung bergulat dengan persoalan di luar kelas, entah kesehatan, lingkungan, atau akses belajar yang terbatas. Di sini sekolah dituntut peka, lalu menyediakan ruang, waktu, dan pendamping belajar yang tidak ia temukan di tempat lain.

Siswa yang belum bertanggung jawab adalah wajah RMS yang sesungguhnya: tugas diabaikan, sering absen, seolah tidak peduli. Untuk mereka ketegasan tetap diperlukan. Bedanya, konsekuensi harus datang sejak dini dan terus-menerus, bukan ditumpuk menjadi satu vonis di akhir tahun.

Perhatikan bahwa dua dari tiga sebab itu berada dalam jangkauan sekolah. Bapak manajemen mutu, W. Edwards Deming, punya ungkapan terkenal: "A bad system will beat a good person every time", sistem yang buruk akan selalu mengalahkan orang yang baik. Di sekolah artinya jelas: anak yang sungguh-sungguh pun bisa tertinggal jika sistem sekolahnya tidak siap menangkap kesulitannya.

Benjamin S. Bloom, perintis mastery learning, sejak 1968 berpandangan bahwa hampir semua siswa mampu menguasai apa yang diajarkan, asalkan diberi waktu yang cukup dan bantuan yang tepat. Ketertinggalan, dengan kata lain, lebih sering soal waktu dan cara mengajar, bukan soal "anak yang tidak bisa".

Apa Kata Data dan Para Ahli

Penelitian internasional cukup seragam: mengulang kelas mahal, dan manfaatnya bagi siswa tidak jelas. Beberapa temuan yang patut kita renungkan:

Laporan OECD dalam PISA in Focus (2014) menyimpulkan bahwa pengulangan kelas tidak menunjukkan manfaat yang jelas, baik bagi siswa yang ditahan maupun bagi sistem pendidikan secara keseluruhan. Siswa yang mengulang justru lebih berisiko putus sekolah. Laporan itu juga mencatat bahwa siswa dari latar belakang kurang beruntung 1,5 kali lebih mungkin mengulang dibanding temannya yang berprestasi sama, sehingga sejumlah negara memilih beralih ke dukungan dini yang intensif.

Tiga tahun sebelumnya, OECD (2011) menemukan bahwa negara dengan angka pengulangan kelas tinggi cenderung memiliki capaian rata-rata yang lebih rendah. Di Jepang, Korea, dan Norwegia pengulangan kelas praktis tidak ada, sementara lebih dari 97% siswa Finlandia tidak pernah mengulang.

John Hattie, lewat Visible Learning (2009) yang merangkum ratusan meta-analisis, menempatkan praktik menahan siswa setahun pada besaran efek ?0,16. Angka negatif itu berarti praktik ini cenderung merugikan, padahal rata-rata intervensi pendidikan berada di kisaran 0,40.

Namun jangan salah membaca. Finlandia, Jepang, dan Norwegia tidak menurunkan standar. Seperti diulas Pak Tatang, mereka tetap mengevaluasi dengan serius, hanya saja beban pembuktian digeser dari pundak anak ke pundak sistem: siapa yang tertinggal segera dibantu, bukan ditunggu sampai gagal.

Ki Hajar Dewantara sudah merumuskan sikap ini jauh sebelum PISA ada: tut wuri handayani, mendorong dari belakang. Mendorong, bukan meninggalkan.

Creative Learning: Mengubah Cara Mengajar, Bukan Sekadar Cara Menilai

Mari jujur sejenak. Mengapa ada anak yang tampak malas? Sebagian memang kurang disiplin. Tetapi tidak sedikit yang malas karena pelajarannya terasa tidak ada hubungannya dengan hidup mereka: duduk, mendengar, mencatat, menghafal, ulangan, lalu lupa. RMS bukan hanya soal karakter anak. Ia juga gejala dari belajar yang kehilangan makna.

Sir Ken Robinson, dalam ceramahnya yang terkenal Do Schools Kill Creativity? (2006), menyatakan bahwa kreativitas sama pentingnya dengan literasi dalam pendidikan, dan bahwa sekolah sering tanpa sadar memadamkannya. Mitchel Resnick dari MIT Media Lab, dalam Lifelong Kindergarten (2017), menawarkan jalan keluarnya lewat empat kata kunci: projects, passion, peers, play. Proyek, minat, teman sebaya, dan bermain.

Yang menarik, keempat unsur itu menjawab tepat tiga sebab ketertinggalan tadi. Proyek memberi makna, sehingga anak tahu untuk apa ia belajar. Minat menyalakan motivasi dari dalam, dan ini jauh lebih ampuh melawan RMS daripada ancaman tidak naik kelas. Teman sebaya membuka jalan tutor sebaya dan kolaborasi bagi anak yang belum mampu. Bermain menciptakan ruang aman untuk mencoba, gagal, lalu mencoba lagi, sehingga remedial tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan bagian alami dari proses berkarya.

Semangat ini sejalan dengan Pembelajaran Mendalam yang kini diusung pemerintah: belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kreativitas pun menjadi salah satu dimensi profil lulusan yang hendak kita bentuk.

Perlu ditegaskan, creative learning bukan berarti standar dilonggarkan. Proyek yang baik justru punya tujuan pembelajaran yang jelas, rubrik yang terbuka, dan tenggat yang harus dipenuhi. Karya anak, berupa produk, presentasi, dan catatan prosesnya, adalah bukti belajar yang jauh lebih kaya daripada satu angka ujian akhir. Dengan bukti seperti itu, keputusan kenaikan kelas menjadi lebih adil dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Mengapa Sekolah Swasta Bisa Memimpin

Sekolah swasta memiliki satu kemewahan yang sering tidak disadari, yaitu keleluasaan. Rantai pengambilan keputusannya lebih pendek, identitas dan visinya bisa dirumuskan sendiri, dan ruang untuk berinovasi dalam kurikulum satuan pendidikan terbuka lebar. Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025 bahkan memberi setiap sekolah keleluasaan menetapkan kriteria kenaikan kelasnya sendiri.

Keleluasaan itu adalah amanah sekaligus peluang. Bagi sekolah swasta, mutu bukan sekadar target tahunan. Mutu adalah alasan sekolah itu ada. Karena itu sekolah swasta justru paling layak menjadi yang terdepan menolak RMS, sekaligus yang terdepan menuntut dirinya sendiri.

Posisi yang saya tawarkan tegas: bukan "semua pasti naik", juga bukan "biar banyak yang tinggal supaya terlihat tegas". Yang kita kejar adalah semua anak naik kelas dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang belum siap sudah ditangani jauh sebelum akhir tahun pelajaran. Sekolah swasta bisa menjadi laboratorium yang membuktikannya, lalu menginspirasi sekolah-sekolah lain.

Enam Langkah yang Bisa Dimulai Sekolah Mana Pun

Kebijakan nasional mungkin baru diputuskan kemudian, tetapi sekolah tidak perlu menunggu. Ada enam langkah yang bisa dimulai sekolah mana pun, besar atau kecil, negeri atau swasta.

Pertama, petakan setiap anak sejak awal tahun. Asesmen diagnostik literasi, numerasi, minat, dan kesiapan belajar memberi guru titik berangkat yang jelas. Dari peta inilah pembelajaran berdiferensiasi dan proyek yang sesuai minat anak bisa dirancang.

Kedua, bangun sistem peringatan dini. Asesmen formatif dilakukan terus-menerus, dan hasilnya dipakai untuk bertindak, bukan sekadar mengisi daftar nilai. Begitu tanda-tanda ketertinggalan muncul, tindak lanjut diberikan dalam hitungan minggu, bukan menunggu rapor.

Ketiga, sediakan bantuan berlapis yang kreatif. Lapis pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Lapis kedua berupa kelompok kecil, tutor sebaya, dan klinik belajar yang memakai proyek, permainan, dan media yang dekat dengan dunia anak. Lapis ketiga adalah pendampingan individual bersama guru BK dengan rencana belajar tertulis.

Keempat, buat rajin dan malas terasa berbeda setiap minggu. Karya yang tekun diapresiasi dan dipamerkan. Tugas yang diabaikan wajib dituntaskan dan diperbaiki. Tidak ada "nilai kasihan", tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit.

Kelima, ambil keputusan berbasis portofolio, tanpa kejutan. Kriteria kenaikan kelas diumumkan sejak awal tahun. Keputusan diambil berdasarkan kumpulan karya, catatan proses, dan hasil asesmen, bukan kesan sesaat atau satu ujian. Jika akhirnya ada anak yang belum naik, sekolah wajib menjelaskan capaian yang belum terpenuhi, bantuan yang sudah diberikan, dan intervensi tahun berikutnya, sejalan dengan Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025.

Keenam, jadikan guru pembelajar kreatif dan sekolah ikut dievaluasi. Guru yang diminta mengajar secara kreatif perlu ruang untuk belajar bersama dalam komunitas belajar, saling mengamati, dan bereksperimen. Setiap anak yang tertinggal dibahas dalam rapat refleksi dengan satu pertanyaan jujur: bagian mana dari sistem kita yang belum bekerja?

Dengan cara ini, keputusan tidak naik kelas, jika memang harus diambil, menjadi keputusan yang adil, berdasar bukti, dan tidak mengejutkan siapa pun.

Jadi, setujukah saya dengan kebijakan tidak naik kelas? Setuju, sebagai rem darurat yang tersedia ketika semua upaya sudah ditempuh. Tidak setuju, jika ia dijadikan jalan pintas untuk terlihat tegas sementara sekolah sendiri belum berbenah.

Ukuran keberhasilan sebuah sekolah bukan berapa banyak anak yang ditahan, melainkan berapa banyak anak yang naik kelas dengan kepala tegak karena mereka memang mampu. Kemampuan itu tumbuh paling subur di kelas yang hidup, tempat anak berkarya, berkolaborasi, dan berani mencoba lagi. Pak Tatang menutup tulisannya dengan nasihat yang layak kita tempel di setiap ruang guru: "Tegas dalam standar, adil dalam penilaian, peduli dalam pendampingan, dan konsisten dalam membangun karakter."

Maka sebelum kita memutuskan seorang anak tinggal kelas, mari pastikan dulu: sekolahnya sudah naik kelas.