Secercah Harapan dari Rencana Perubahan Sistem Pendidikan Nasional

Oleh Iim Imandala, S.Pd., M.Pd. Ph.D.*

Pada bulan Agustus 2022 Pemerintah melalui Kemendikbud Ristek Dikti merelease Rancangan Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional (RUUSPN). Tentunya, rancangan tersebut menarik perhatian banyak orang, terutama para pakar, praktisi, asosiasi profesi guru, dan pemerhati pendidikan. Maka tidak menunggu lama banjir tanggapan pun muncul yang merepresentasikan harapan, kritik, usulan ide revisi, bahkan ada pula yang secara terbuka menyatakan menolaknya.

Dalam kesempatan ini pun paparan berikut turut serta memberikan tanggapan, namun lebih mengarah pada menaruh harapan yang secara spesifik untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Harapan-harapan ini muncul karena ada pernyataan-pernyataan RUUSPN mendukung pada kepentingan pendidikan bagi anak-anak yang rentan “terpinggirkan”.

Harapan baik yang muncul pertama kalinya pada bagian prinsip (Bab II Pasal 5), menunjukkan prinsip pendidikan yang sangat berpihak pada kemampuan dan kebutuhan belajar semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Prinsip-prinsip pendidikan seperti berorientasi pada anak, nondiskriminatif, demokrais, dan inklusif telah dinyatakan secara eksplisit. Meskipun masih pada tataran ideasional, setidaknya secara tertulis dapat dijadikan sandaran dalam implementasi praktis pendidikan dan pembelajaran bagi semua anak. Keberadaan prinsip tersebut merupakan energi motivasi pemenuhan hak pendidikan dan hak belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam kondisi apa pun serta di mana pun.

Selanjutnya, pada batang tubuh RUUSPN ini tetap menjadikan pendidikan khusus sebagai bagian dari backbone (tulang punggung) sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan khusus tetap menjadi jalur pendidikan formal yang dapat dipilih oleh anak-anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi hak pendidikannya. Hal itu pun menunjukkan bahwa pendidikan khusus akan tetap memiliki satuan pendidikan formal (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau satuan pendidikan lain dalam lingkup Kementrian Agama) yang kedudukan dan derajatnya sama dengan pendidikan umum. Dalam teknis implementasinya harus sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang masih berlaku.

Rancangan undan-undang ini pun menyatakan bahwa Pendidikan Anak-Anak Usia Dini (PAUD) menjadi bagian dari jalur pendidikan formal (Pasal 21). PAUD sebagai jalur pendidikan formal semakin memperkuat pihak SLB untuk dapat melakukan entry data anak-anak usia dini berkebutuhan khusus dalam Dapodik. Pada Dapodik SLB dalam beberapa tahun ini sudah bisa entry data untuk satuan pendidikan TKLB. Dengan pengakuan PAUD sebagai bagian dari jalur pendidikan formal maka memberikan payung hukum yang nyata. Sandaran hukum yang jelas seperti demikian pun akan membantu mengokohkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Akngka Partipasi Kasar (APK). Angka-angka partisipasi yang semakin meningkat dan kokoh akan menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam keberpihakannya pada pendidikan bagi anak-anak yang rentan kesulitan akses pendidikan formal.

Pada Bab VI Pasal 63 mulai bersentuhan langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Bab tersebut tidak menggunakan isitlah peserta didik berkebutuhan khusus tapi menggunakan istilah Pelajar Dengan Kondisi Khusus, kemudian pada pasal 63 huruf a menggunakan istilah Pelajar penyandang disabilitas. Istilah-istilah itu sepertinya menyesuaikan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang telah lebih dulu terbit. Terlepas dari penggunaan istilah-istilah seperti demikian yang terpenting adalah adanya penekanan pada prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif, berorientasi pada anak, demokratis, dan nondiskriminatif. Prinsip-prinsi itu secara implisit ada pada Pasal 64. Kita dapat melekatkan harapan pada Bab VI ini akan muncul peraturan-peraturan yang mendukung pada implementasi pendidikan inklusif. Nantinya, peraturan-peraturan yang akan dibuat sebagai turunannya harus mampu merepresentasikan prinsip-prinsip pendidikan dan menjangkau kepada seluruh anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sejatinya pendidikan inklusif merupakan miliki semua anak, tidak hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus (pelajar penyandang disabilitas). Dukungan peraturan dan pemahaman yang baik dari semua pihak maka jalur, jenjang, dan satuan pendidikan apa pun mampu memberikan layanan pendidikan yang “ramah” untuk semua peserta didik. Dengan demikian anak-anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh hak pendidikan formal di sekolah atau lembaga PAUD terdekat dengan tempat tinggalnya.

Tidak ketinggalan, Bab VIII Kurikulum mulai Pasal 79 memberikan harapan-harapan baru bagi pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan khusus. Pada bagian tersebut telah memberikan peluang yang cukup luas bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya melalui Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). Semoga peraturan turunannya mampu memberikan kesempatan kepada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai denan keadaan sekolah dan kondisi peserta didik atau pelajarnya. Melalui pengembangan asesmen pembelaran dan asesmen perkembangan diharapkan satuan pendidikan khusus (SLB) mampu mengembangkan model kurikulum yang khas.

Melalui sudut pandang harapan yang optimis, mungkin saja SLB akan memiliki sedikitnya tiga model kurikulum, yaitu 1) kurikulum yang capaian pembelajarannya (CP) di atas Standar Nasional Pendidikan (SNP). 2) kurikulum yang CP nya sesuai dengan SNP. 3) kurikulum yang CP nya di bawah SNP. Berdasarkan tiga model tersebut akan diperoleh pula profil lulusan yang dihasilkan oleh SLB, misalnya, profil 1) lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, berwirausaha, atau bekerja sebagai karyawan. 2) lulusan yang mampu bekerja dengan bimbingan pada beberapa bagian kompetensi atau berwirausaha secara kolaboratif dengan berbagai pihak. 3) lulusan yang membutuhkan bimbingan penuh untuk bekerja.

Bab tentang kurikulum ini pun memberikan peluang gagasan untuk mengembangkan program transisi bagi calon lulusan SLB. Program transisi ini bisa dikembangkan oleh SLB bekerjasama dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang ada di instansi pemerintah atau swasta. Bahkan lembaga pendidikan tinggi pun perlu dimotivasi untuk mengembangkan program transisi melalui ULD nya. Perlu diingat bahwa ULD tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Jadi nantinya akan gayung bersambut antara pengembangan kurikulum dengan program ULD.

Harapan-harapan baik dan gagasan indah tentang RUUSPN tentunya tidak hanya itu saja. Peluang tanggapan masih terbuka dan “bola” gagasan serta usulan revisi akan terus bergulir. Mari kita cermati dan berikan masukan kepada kementrian agar harapan-harapan baik dapat terwujud. Aamiin.

*Penulis adalah Konsultan Pendidikan Inklusif dan Pemerhati Pendidikan