SEJUMPUT CERITA PPDB DI SEKOLAH TRANSISI

Oleh Jaka Suryawan

(SMAN 1 Cisayong)

Kata “Transisi” secara gramatikal menunjukkan perubahan atau peralihan dari keadaan awal (tempat, Tindakan, dsb) pada keadaan yang lain. Pada umumnya keadaan tersebut belum stabil (KBBI).

Demikianlah mungkin keadaan sekolah kami saat ini yang sedang dalam peralihan dari kategori sekolah kecil menuju sekolah berkembang. Pemakaian istilah ini juga mungkin tidak seluruhnya benar, karena saya hanya memandang dari satu sisi saja, yakni peningkatan jumlah peserta didik. Pada saat saya datang untuk memimpin sekolah ini, yakni pada tahun pelajaran 2021-2022, jumlah total siswa tercatat sekitar 500-an orang lebih dengan jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 17 kelas (6-6-5). Keadaan ini berubah pada Tahun Pelajaran 2022-2023, di mana jumlah siswa naik menjadi sekitar 620-an dengan jumlah rombel 20 kelas (8-6-6). Dan pada tahun Pelajaran 2023-2024 terdapat peningkatan jumlah rombongan belajar menjadi 23 kelas (9-8-6). Sedangkan jumlah peserta didik saat ini sekitar 729 orang.

Hingga saat ini, hanya sisi ini yang dapat diungkapkan sehubungan dengan kata “transisi” sekolah. Soalnya, sisi lainnya masih terlihat stagnan, atau malah masih sangat kekurangan. Contohnya saja, data jumlah rombel kami di Dapodik pada Tahun Pelajaran berjalan berjumlah 23 kelas. Sedangkan jumlah ruang kelas yang kami miliki hingga saat ini hanya 14 kelas. Ada ruang lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah ini. Misalnya Lab. Fisika, Lab. Komputer, dan Perpustakaan, maka jumlah total ruangan yang dapat digunakan sebagai kelas hanya ada 17 ruang. Sehingga total kekurangan ruang kelas sekitar 9 ruang, atau setidaknya 6 ruang.

Akibat dari keadaan ini, selain terjadi ‘penyalah-gunaan’ pemakaian ruangan, kamai juga melaksanakan kelas titipan. Terpaksa Sebagian siswa pada kelas tertentu dititipkan di kelas lain yang setingkat. Sehingga lahirlah istilah kelas Dapodik dan kelas real. Ini jelas menyalahi ketentuan. Namun, mengapa kami seolah memaksakan peningkatan jumlah rombel, padahal jelas-jelas sarana dan prasarananya tidak memadai? Jawabannya akan ditemukan pada bagian selanjutnya dari cerita ini.

Kata “Transisi” pada tulisan ini juga saya gunakan untuk menggambarkan sosio-demografi dan sosio-kultural masyarakat Kecamatan Cisayong. Kecamatan Cisayong secara demografi berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Namun secara geografis letaknya lebih dekat ke pusat Kota Tasikmalaya. Letak demografis ini tentu saja membawa pengaruh terhadap sosio-kultural dan karakter masyarakatnya. Budaya desa berasa kota, yang kadang terhiasi oleh egosentrik dan juga terdapat kesan ‘seenaknya atau tidak mau mengerti’.

Cerita PPDB Tahun Pelajaran 20222-2023: Terpaksa Membuka “Jalur Kecamatan”

Saya menceritakan sekelumit cerita di balik pelaksanaan PPDB di sekolah kami ini tidak diiringi maksud apapun. Tidak bermaksud berkeluh kesah, atau mengadu, apalagi merajuk. Hanya untuk berbagi, barangkali ada pengalaman yang serupa dengan kami. Selebihnya mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik. Atau kalaupun tidak ada ibrah yang dapat dibagi, anggap saja sebagai intermeso.

Ada sisa cerita dari pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 lalu. Dari hasil Analisa kekuatan sekolah dan kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki, saat itu kami mengajukan kuota PPDB sebanyak enam rombel, dengan proyeksi jumlah siswa sebanyak 216 orang. Proses PPDB pun berjalan, tentu saja dengan pernik-pernik cerita lucu yang detailnya sudah kami lupakan. Alhasil, secara keseluruhan (dua tahap) tercatat jumlah pendaftar sebanyak 281 orang. Sehingga ada 65 orang calon siswa baru yang harus terpotong (tidak lolos seleksi). Ke-65 orang calon siswa yang tidak lolos itu adalah pendaftar pada jalur zonasi. Mereka tentu saja tidak lolos karena jarak antara rumah dengan sekolah tidak memenuhi kriteria kelulusan. Saat itu jarak terjauh yang lulus seleksi adalah sekitar tiga ribuan meter menurut titik koordinat pada peta digital, jarak tepatnya kami lupa.

Fenomena calon siswa baru tidak diterima di sekolah kami memang baru tahun itu terjadi. Pada tahun-tahun sebelumnya seluruh pendaftar dapat dipastikan diterima karena memang quota PPDB selalu tidak terpenuhi.

Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata masyarakat (orang tua siswa) tidak bisa menerima keputusan tersebut. Seperti dikomando mereka bersamaan datang ke sekolah untuk memprotes hasil PPDB yang mereka sebut sebagai ‘keputusan sekolah’ tersebut. Walaupun beberapa kali kami jelaskan bahwa penentuan hasil seleksi PPDB adalah by system. Nyatanya mereka tidak mau mengerti. Yang mereka mau, anak mereka dapat diterima di sekolah ini, bagaimanapun caranya. “Pokoknya kalau anak-anak kami tidak diterima, kami tidak akan melanjutkan pendidikan anak-anak kami. Dan kami akan viralkan kejadian ini.” Begitu kata-kata yang saya ingat waktu itu, tepatnya intimidasi atau tekanan. Tekanan yang serupa pun datang dari aparat pemerintahan desa dan kecamatan.

Perlu waktu sekitar dua mingguan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih ternyata upaya mereka bukan isapan jempol semata. Pada hari-hari berikutnya kami kedatangan tokoh masyarakat dan aparat desa dan juga aparat kecamatan untuk menyelesaikan (realnya memaksa) penerimaan calon siswa yang sudah jelas secara sistem tidak dapat diterima itu. Tentu saja untuk menyelesaikan masalah ini kami harus bolak-balik untuk berkonsultasi kepada pimpinan, dalam hal ini pihak KCD, juga koordinasi dengan berbagai pihak. Akhirnya ditemukan juga penyelesaiannya. Dengan surat permohonan orang tua di atas materai dan dikuatkan dengan surat permohonan dari aparat desa dan kecamatan, maka diterimalah calon peserta didik tersebut melalui jalur offline (mereka menyebutnya jalur kecamatan). Jadilah kami menambah quota menjadi delapan rombel. Dan inilah awal lahirnya istilah kelas Dapodik dan kelas real di sekolah kami.

Cerita PPDB Tahun Pelajaran 2023-2024: Kisah Tahun Lalu pun Berulang

Berkaca pada pengalaman tahun lalu, maka pada tahun ini kami menetapkan quota sebanyak delapan rombel dengan proyeksi jumlah calon siswa baru sebanyak 288 orang. Catatan, tahun ini kami tidak akan membuka jalur offline atau ‘Jalur Kecamatan’.

Seperti tahun lalu, proses PPDB berjalan dengan pernik-pernik yang terkadang membuat kami tersenyum lucu, terkadang juga harus mengernyitkan mata melihat sikap calon siswa, lebih-lebih melihat ‘kepanikan’ calon orang tua siswa. Seperti tahun lalu juga, banyak calon orang tua atau yang mengaku calon orangtua siswa yang melakukan berbagai cara. Mulai dari pendekatan, bahkan hingga intimidasi agar sekolah dapat menerima anaknya menjadi siswa baru. Teranalisa juga mereka yang bermain sebagai “biong” atau calo yang mengatasnamakan LSM, Media Massa, hingga yang mengaku sebagai pengurus partai politik. Tujuan mereka sama, yakni membuka jalur baru, yakni jalur “Zonatip” alias zona titipan. Percuma rasanya kami berkoar-koar bahwa sistem PPDB ini ditentukan by system. Mereka tetap saja tidak mau mengerti.

Alhasil, PPDB tahap pertama dapat menjaring 144 orang calon siswa lewat jalur afirmasi, prestasi, dan kondisi khusus. Namun dari jumlah tersebut terdapat 20 orang calon siswa yang tidak mendaftar ulang dan atau mengundurkan diri,  seluruhnya dari pilihan 2. Sayang sekali, padahal mereka telah menggeser kesempatan pendaftar pilihan 1 yang memang sungguh-sungguh berkeinginan untuk bersekolah di sekolah kami. Sayangnya lagi, 20 kursi itu, karena hal teknis tidak dapat dilimpahkan ke tahap dua.

Pada PPDB tahap kedua kami kami menjaring 144 orang calon siswa baru. Sampai akhir pendaftaran diperoleh jumlah peserta tahap ini sekitar 229 orang, sehingga terdapat 85 orang calon siswa baru yang tidak terakomodir alias tidak diterima. Jarak terjauh yang lolos seleksi sistem zonasi di sekolah kami tahun ini adalah sekitar 2.565 meter.

Selesai permasahan? Ternyata tidak! Bahkan kisah PPDB tahun lalu kembali berulang. Kembali calon orang tua siswa yang tidak lolos seleksi memprotes hasil PPDB yang baru sehari diumumkan. Seperti tahun lalu, mereka memaksa untuk memperjuangkan anak-anak mereka agar dapat bersekolah di sekolah kami. Seperti tahun lalu juga, aparat pemerintahan dari mulai kepala desa hingga kecamatan turut memberikan penekanan agar mereka tetap diterima sebagai siswa baru di sekolah kami. Kami mencoba dengan berbagai cara dan pendekatan menawarkan agar mereka mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang ada di sekitar Kecamatan Cisayong. Alhamdulillah sekitar 20 orang mau mengikuti saran kami. Tinggallah 65 orang tua siswa yang mengklaim sebagai Masyarakat Kecamatan Cisayong yang ‘keukeuh’ berkeras diri ingin menyekolahkan anaknya di sekolah kami.

Kami mencoba menganalisa, ternyata dari 65 calon siswa yang tidak lolos seleksi itu, sebanyak 34 orang warga Kecamatan Cisayong yang tersebar di beberapa desa sekitar sekolah, 28 orang dari kecamatan tetangga, yakni Sukaratu, dan 3 orang dari kecamatan yang agak jauh lokasinya, yakni Sukahening.

Berbekal hasil analisa ini kami berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pimpinan, dalam hal ini KCD Wilayah XII untuk mencari solusi atas desakan masyarakat ini. Alternatif solusi yang kami ajukan adalah penambahan kuota menjadi sembilan rombel. Namun karena pokok permasalahan di sekolah kami bukan hanya masalah kuota rombongan belajar. Masalah yang paling utama berkaitan dengan kurangnya ruang kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Maka usulan ke dua adalah permohonan izin pelaksanaan pembelajaran double shift.

Hasil dari konsultasi ini adalah kami diizinkan untuk mengakomodir tuntutan hanya dari masyarakat Kecamatan Cisayong. Sedangkan untuk Masyarakat di luar kecamatan Cisayong dengan terpaksa tidak dapat kami akomodir. Berkaitan dengan sistem pembelajaran double shift, dengan berbagai pertimbangan, kami tidak mendapatkan izin.

Jadilah kami menerima siswa baru kelas X tahun pelajaran 2023-2024 sebanyak 304 orang siswa yang terbagi menjadi sembilan rombongan belajar. Dengan penambahan siswa baru ini maka di Dapodik tercatat kami memiliki 23 rombongan belajar. Sebuah peningkatan yang cukup cepat dan signifikan.

Bagaimana dengan proses pembelajaran? Setelah pengajuan pembelajaran double shift kami tidak mendapatkan izin, maka dengan sangat terpaksa kami harus melaksanakan pembelajaran satu shift saja. Permasalahan besar yang timbul adalah kurangnya ruang belajar. Untuk mengatasi hal ini, terpaksa kami Kembali  melaksanakan ‘kelas titipan’. Kelas XII yang di Dapodik 6 rombel dibuat menjadi 4 rombel. Kelas XI dari 8 rombel dibuat kelas real sebanyak 6 rombel. Sedangkan kelas X dari Sembilan rombel menjadi 7 rombel di kelas real. Dengan keadaan ini dapat dibayangkan suasana kelas yang padat dengan rata-rata penghuni kelas 42 orang, bahkan ad akelas yang dihuni oleh 48 orang, wow!!

Permasalahan lain yang tidak kalah pelik adalah kurangnya kursi meja siswa. Setelah dihitung dengan seksama, ternyata kami kekurangan meja kursi siswa sebanyak 100 unit. Kembali kami harus memutar otak untuk pengadaan meja kursi tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Alhamdulillah atas kecerdikan wakasek sarana dan prasarana yang berkerja harmonis dengan bendahara, akhirnya kami melaksanakan relokasi anggaran BOS dan segera mencari rekanan yang bersedia menyediakan barang tersebut sesuai dengan keadaan yang kami alami. Tidak sampai satu bulan kebutuhan meja kursi siswa sudah dapat dipenuhi. Walau selama menunggu ketersediaan meja kursi siwa tersebut pembelajaran terpaksa dilaksanakan secara double shift.

Analisa dan Kesimpulan

Satu hal yang perlu diapresiasi dan diperhatikan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang berkembang pesat. Selain itu, juga ‘rasa memiliki’ yang kuat dari masyarakat Kecamatan Cisayong terhadap keberadaan SMAN 1 Cisayong ini. Menilik Sejarah berdirinya sekolah ini, memang dari awal para pendiri dan tokoh Pendidikan Kecamatan Cisayong mendirikan sekolah ini sebagai upaya agar akses masyarakat Kecamatan Cisayong akan sekolah lanjutan atas menjadi mudah. Mereka tidak lagi harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah lanjutan atas. Dengan demikian menjadi masuk akal jika terdapat masyarakat Kecamatan Cisayong yang tidak terakomodir dalam PPDB akan menjadi permasalahan.

Dilihat dari letak sekolah, sehubungan dengan penerapan sistem zonasi, ini juga menjadi permasalahan. Secara geografis wilayah Kecamatan Cisayong memanjang dari Selatan ke utara. SMAN 1 Cisayong terletak di batas wilayah paling Selatan. Permasalahan muncul karena kantong-kantong calon siswa berada di sebelah utara yang jaraknya lebih dari 3 kilo meter dari sekolah. Keadaan ini jelas menyebabkan banyak calon siswa baru yang berasal dari Kecamatan Cisayong tidak dapat diakomodir oleh sistem zonasi pada PDBB. Lebih parah lagi, keberadaan sekolah lebih dekat ke wilayah kecamatan tetangga, yakni Sukaratu. Jadi mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Sukaratu. Hal ini menumbuhkan kecemburuan dari masyarakat Kecamatan Cisayong yang sedari berdirinya sekolah ini mengklaim sebagai yang paling berhak. Dan permasalahan ini akan terus berulang selama tidak ada perubahan sistem PPDB.

Solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan membuka kuota yang selebar-lebarnya demi menampung animo masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Diproyeksikan masalah ini akan reda jika komposisi kuota rombongan belajar sekitar 30 hingga 36 kelas. Namun tentu saja solusi ini harus didukung dengan keberadaan ruang kelas yang cukup. Dan masalah pengadaan ruang kelas ini akan berdampak domino terhadap ketersediaan lahan yang memang menjadi masalah pokok di SMAN 1 Cisayong.

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah adanya perubahan sistem PPDB. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari sistem zonasi, ternyata sistem ini tidak bisa digunakan dengan sesungguhnya di wilayah dan di sekolah transisi seperti sekolah kami. Kalau perubahan sistem tidak memungkinkan, minimal harus ada evaluasi dan perbaikan. Tentu saja hal ini harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah.