SEKALI LAGI TENTANG GURU WALI: Cara Menghitung dan Menetapkan Guru Wali

Oleh Ade Munajat

Ini tulisan kedua saya mengenai guru wali. Tulisan pertama bertitel, “Tentang Guru Wali”. Berisi uraian, apa? mengapa? bagaimana tugas pokok guru wali itu?

Menyusul tulisan di atas, terpikir untuk mengajukan pertanyaan, “Bagaimana cara menghitung dan menetapkan Guru Wali?

Tulisan ini dirangkai berdasar pada informasi dari Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025, yang merupakan regulasi terbaru mengenai pemenuhan beban kerja guru di Indonesia dan sejumlah sumber terhimpun yang relevan, mencakup detail regulasi, implementasi, dan konteksnya.

1. Dasar Hukum dan Regulasi

Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur pemenuhan beban kerja guru, termasuk tugas tambahan seperti guru wali. Regulasi ini menggantikan Permendikbud No. 15 Tahun 2018 dan Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024, dengan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, pendidikan karakter, dan pengembangan potensi murid melalui penguatan peran guru.

Regulasi ini diterbitkan pada 1 Juli 2025 dan mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026, memberikan kepastian hukum dan kesesuaian dengan kebutuhan pendidikan saat ini.

Pasal 18 Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 secara spesifik mengatur tentang penetapan guru wali dan guru untuk tugas tambahan, sedangkan Pasal 9 dan Pasal 14 memberikan definisi dan beban kerja terkait.

2. Cara Menetapkan Guru Wali

Otoritas Penetapan: Menurut Pasal 18 ayat (1), kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) bertanggung jawab untuk menetapkan guru wali, yang merupakan bagian dari tugas tambahan guru.

Pertimbangan Rasio: Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan rasio jumlah murid dibagi dengan jumlah guru mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan, dengan tidak menghitung kepala satuan pendidikan (Pasal 18 ayat (2)). Contoh: Jika sekolah memiliki 500 murid dan 25 guru mata pelajaran, rasio adalah 500 ÷ 25 = 20 murid per guru. Meskipun, regulasi tidak menentukan secara eksplisit berapa banyak murid yang harus ditangani oleh setiap guru wali, akan tetapi memberikan kebijaksanaan kepada kepala sekolah untuk menentukan distribusi berdasarkan rasio tersebut.

Proses Praktis: Dalam implementasi, kepala sekolah dapat menentukan jumlah guru wali yang dibutuhkan berdasarkan rasio itu, misalnya, menetapkan setiap guru wali menangani kelompok murid tertentu (misalnya 20-25 murid) untuk memastikan pendampingan yang efektif.

3. Kriteria dan Kelayakan Guru Wali

Menurut Pasal 9 ayat (4), guru wali harus berasal dari guru mata pelajaran. Ini memastikan bahwa guru wali memiliki latar belakang mata pelajaran yang relevan untuk mendukung pendampingan akademik dan non-akademik.

Guru wali bertugas memberikan pendampingan akademik, pengembangan keterampilan, kepemimpinan, moral, dan karakter murid (Pasal 9 ayat (2)), yang mencakup bimbingan belajar, motivasi, dan evaluasi perkembangan murid.

4. Durasi dan Kolaborasi

Pendampingan oleh guru wali dilakukan secara berkelanjutan, dari saat murid terdaftar hingga selesai pendidikan di sekolah yang sama (Pasal 9 ayat (3)). Misalnya, di SMA, durasi ini bisa mencapai 3 tahun, berbeda dengan wali kelas yang biasanya berganti setiap tahun ajaran.

Guru wali bekerja sama dengan guru bimbingan konseling (BK) dan wali kelas untuk memberikan dukungan yang menyeluruh kepada murid (Pasal 9 ayat (5)), memastikan pendampingan yang komprehensif.

5. Beban Kerja Guru Wali

Tugas pendampingan oleh guru wali diakui setara dengan 2 jam tatap muka per minggu (Pasal 14), sebagai bagian dari total beban kerja guru yang ditetapkan sebesar 37 jam 30 menit per minggu (tidak termasuk jam istirahat).

Pengakuan ini membantu mengurangi beban administratif guru, memungkinkan mereka fokus pada pengajaran dan interaksi dengan murid, serta memenuhi persyaratan tunjangan profesi.

6. Implementasi di Lapangan

Distribusi Tugas: Kepala sekolah dapat menentukan jumlah guru wali berdasarkan rasio murid terhadap guru mata pelajaran. Misalnya, dalam sekolah dengan 500 murid dan 28 guru, distribusi tugas dilakukan secara merata, dengan setiap guru wali membimbing sekelompok murid (misalnya 20-25 murid) untuk memastikan kedekatan emosional dan komitmen dalam pendampingan.

Kesinambungan: Karena guru wali bertugas selama murid berada di sekolah, distribusi tugas harus direncanakan untuk memastikan beban kerja seimbang sepanjang masa jabatannya, dengan mempertimbangkan durasi pendampingan jangka panjang.

7. Perbandingan dengan Wali Kelas

Untuk memahami peran guru wali, penting untuk membandingkannya dengan wali kelas, yang telah lama dikenal dalam sistem pendidikan kita. Berikut adalah perbandingannya

Dari tabel di atas, tampak bahwa guru wali memiliki pendekatan yang lebih mendalam dan personal, sementara wali kelas lebih berorientasi pada tugas administratif.

8. Sumber Informasi

Informasi ini didapatkan dari Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025, yang dapat diakses melalui:JDIH Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (PDF Resmi Regulasi)

Artikel pendidikan yang terhimpun dalam Datadikdasmen dan Melintas yang memberi konteks tambahan tentang transformasi kebijakan dan implikasinya bagi guru.

9. Kesimpulan

Cara menghitung dan menetapkan guru wali adalah tanggung jawab kepala sekolah, dengan mempertimbangkan rasio jumlah murid terhadap jumlah guru mata pelajaran. Guru wali harus berasal dari guru mata pelajaran dan bertugas memberikan pendampingan/pengasuhan jangka panjang kepada murid yang berada dalam asuhannya.

Regulasi ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan distribusi tugas guru wali sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing satuan pendidikan, dengan pengakuan beban kerja setara 2 jam tatap muka per minggu.

Begitu ya Bu Dedew?