SEKOLAH BIASA SAJA

Oleh Ujang Sulaeman, M.Pd.

Guru SMAN 1 Cikakak Kab. Sukabumi

Banyak sekali tulisan yang menjelaskan ciri-ciri guru yang biasa-biasa saja terhadap sekolahnya. Mulai dari Guru yang hanya datang dan pulang, tidak peduli dengan lingkungan sekolah seperti kebersihan dan kenyamanan kelas. Guru seperti ini juga biasanya tidak peduli terhadap perkembangan minat dan bakat peserta didik.

Berbeda dengan hal di atas penulis tertarik untuk memandang sisi lain, yakni ‘sekolah biasa saja’. Yang dimaksud dengan sekolah biasa saja menurut pandangan penulis adalah sekolah yang berjalan seadanya. Mengalir begitu saja tanpa adanya inovasi. Sekolah yang jauh dari kata berkembang, apalagi berprestasi. Mengapa sekolah bisa berjalan apa adanya seperti ini? Tentu saja sangat dipengaruhi oleh faktor internal sekolah tersebut.

Bagaimanakah profil ‘sekolah biasa saja’ yang penulis maksudkan? Berikut penulis  jelaskan ciri-cirinya, diantaranya:

1.         Sekolah kurang respons; Banyak guru memilih diam karena ide dan gagasan mereka tidak sejalan dengan yang memimpin. Sering sekali ide kreatif yang ada pada guru tidak bisa diimplementasikan menjadi program sekolah karena kebijakan kepala sekolah yang sifatnya masih otoriter atau  sekehendaknya sendiri. Tidak jarang sekolah menjadi tidak maju dan berkembang karena ada sekat antara pemimpin dengan yang dipimpin, dalam hal ini guru. Sekolah juga sering menciptakan suasana yang kurang kondusif seperti adanya sifat like & dislike pada seorang atau beberapa orang guru. Hal tersebut akan membuat suasana pekerjaan menjadi tidak nyaman. 

2.         Warga sekolah tidak dilibatkan dalam merancang program; Asas keterbukaan mestinya dilakukan oleh sekolah terhadap segala bentuk operasional yang ada di sekolah. Keterbukaan dapat mewujudkan suasana di mana warga sekolah merasa memiliki, dan diakui keberadaannya. Namun realita dilapangan sering terjadi banyak guru yang tidak dilibatkan dalam membuat sebuah rancangan kerja maupun kegiatan. Guru bukan berarti tidak ingin ikut andil dalam merancang kegiatan sekolah, akan tetapi tidak diberikan kesempatan untuk ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan rancangan sekolah tersebut. Tidak sedikit sekolah hanya mengajak orang-orang yang dekat dengan kepala sekolah saja dalam hal proses membuat rancangan kegiatan atau anggaran sekolah.

3.         Sekolah tidak demokratis; Sering kita mendengar dari curhatan guru di sekolah yang lain atau bahkan kita juga mengalami tidak adanya iklim demokrasi dalam sekolah akan menciptakan suasana yang apatis. Segala kebijakan bersifat satu arah dari kepala sekolah tanpa ada keterlibatan guru secara bersama-sama dalam mengambil sebuah keputusan. Akibatnya program yang dibuat seakan menjadi milik kepala sekolah. Ketika kepala sekolah mengalami mutasi maka tidak jarang program tersebut tidak dilanjutkan karena dianggap bukan lagi program sekolah tapi program kepala sekolah terdahulu. Sehingga terkesan sekolah ini hanya milik kepala sekolah semata.

4.         Manajemen sekolah tertutup; Jika masih ada guru yang tidak tahu akan sumber pendapatan sekolah dan berapa besar anggaran yang dimiliki, maka sudah pasti sekolah tersebut tertutup dalam aspek keuangan. Seyogyanya biaya operasional sekolah diketahui oleh seluruh warga sekolah. Dengan keterbukaan ini diharapkan tidak ada guru yang bertanya-tanya: “Dikemanakan uang sekolah?”, atau mungkin juga ada yang bertanya: “Mengapa selalu tidak ada anggaran?”. Hal tersebut tentu saja akan memantik spekualasi guru dalam pandangannya bahwa pengelolaan keuangan sekolah tidak transparan.

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan sekolah, penulis mafhum bahwa hampir setiap warga sekolah, khusunya guru sudah memahami regulasi terkait pengelolaan dana sekolah. Di antaranya; Pengelolaan dana BOS diatur secara formal dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penggunaan dana BOS harus dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan.

Untuk sekolah di bawah pemerintah daerah, ada juga Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolaan Dana BOS oleh pemerintahan daerah yang mewajibkan pengelolaan dana dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Itulah ciri-ciri ‘sekolah biasa saja’ yang dapat menyebabkan kurangnya kerjasama warga sekolah dalam membangun pendidikan yang hebat. Padahal partisipasi warga sekolah dalam mewujudkan program-program sekolah sangatlah diperlukan. Partisipasi aktif dan positif dari seluruh warga sekolah merupakan modal penting bagi sekolah dalam upaya pengembangan menuju sekolah maju yang penuh prestasi.

Yuk… kita mulai membangun sekolah responsif, demokratis, dan terbuka, serta merangkul partisipasi seluruh warga sekolah.

Cikakak, 02 Januari 2026