Penulis: Dinn Wahyudin

Oleh Dinn Wahyudin
Oleh Dinn Wahyudin
Kabupaten Penajam
Paser Utara (PPU) Provinsi Kaltim kini menjadi ikon. Bukan karena minggu ini
Bupatinya kena operasi tangkap tangan (OTT) pihak KPK, tetapi lebih pada
Keputusan Pemerintah untuk menjadikan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia.
Ditetapkannya
kabupaten PPU sebagai calon ibukota negara ini membawa konsekwensi logis pada
sejumlah pengaturan makro dan mikro. Hal ini antara lain berkaitan dengan
regulasi, pemerintahan khusus, otorita
perencanaan dan pembangunan fisik dan non fisik, sampai pada faktor
sosial budaya masyarakat setempat dan masyarakat sekitar.
Tulisan ringan ini
lebih menyoroti pada telaah singkat sistem pendidikan dan masyarakat setempat (local
community) dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan ibukota negara baru di
Penajam Paser Utara.
Kabupaten PPU ini
merupakan kabupaten termuda di Kaltim. Wilayah ini merupakan pemekaran dari
kabupaten Paser yang dalam perkembangan selanjutnya, kabupaten ini telah dipilih
sebagai salah satu wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota Negara baru.
Benuo Taka
Secara sosiologis,
masyarakat Penajam Paser Utara, termasuk masyarakat heterogen yang berasal dari berbagai suku,
ras, etnis, dan agama. Mereka sangat
menjunjung tinggi nilai nilai kekeluargaan, kekerabatan dan
kegotongroyongan. Moto daerahnya diadopsi dari bahasa Suku Paser (etnis
setempat) yaitu Benuo Taka. Artinya
daerah kita atau_kampung halaman (home town). Hal di atas menyiratkan bahwa
masyarakat Penajam Paser Utara sangat cinta kampung halaman, menghargai nilai
nilai lokal (local wisdom) dan keberagaman yang dilandasi oleh nilai keimanan,
kekeluargaaan, azas mufakat, demokratis demi terbinanya kerukunan umat dan
kesatuan bangsa.
Upacara adat
bersih bersih kampung yang dikemas dalam Pesta belian adat Paser Nondoi
misalnya, merupakan contoh semangat membangun budaya setempat dalam bingkai nilai kearifan lokal.
Karakter
masyarakat Penajam Paser Utara tampak memiliki keberpihakan untuk menghormati
tradisi leluhur, melestarikan budaya lokal sebagai fondasi pembangunan bangsa.
Kingdom of Sadurengas
Syahdan, Kesultanan
Paser, sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas, adalah sebuah kerajaan yang berdiri tahun 1516. Kesultanan Paser
tersebut dipimpin oleh seorang Ratu bernama Ratu Aji Putri Petong. (Wikipedia,
2019).
Dalam pergaulan
perniagaan masa lalu, masyarakat
Kerajaan Paser sangat terbuka, dan
membangu n kekerabatan dengan baik.
Salah satunya membangun kekerabatan da n perniagaan dilakukan melalui berbagai
jalur. Misalnya islamisasi melalui
pernikahan silang. Seorang saudagar muslim Abu Mansyur Indrajaya menikah dengan Putri Petong, menurunkan
keturunan yang memeluk agama islam. Pergaulan internasional juga dilakukan
semenjak beberapa abad lampau melalui
perdagangan yang ramai di Sungai Kendilo
di wilayah Paser. Perniagaan antar bangsa sudah terjadi sejak tahun 1600an,
termasuk pedagang dari saudagar Arab dan pedagang muslim lainnya. Perniagaan antar bangsa ini melahirkan
generasi masyarakat Paser yang multi etnis dengan latar masyarakat muslim yang
kental. Data BPS (2020) dari jumlah penduduk kabupaten PPU sebanyak 181.000 orang, sekitar 94 %
menganut agama islam.
Jangan jadi
Penonton
Dalam bidang
pendidikan, seorang sahabat Guru SMP di Penajam Paser Utara berujar bahwa
sekolah berkomitmen untuk meningkatkan empat hal. Unggul dalam ilmu pengetahuan
melalui pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; Menyangga sikap santun dan kasih sayang. Hal
ini direfleksikan oleh tindakan guru dan siswa dalam kehidupan sehari hari.
Mengoptimalkan keterampilan dalam berkarya dengan semangat keunggulan dan
belajar keras; Menumbuhkan ahlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hal di atas
menjadi tekad para pengelola pendidikan di Kabupaten PPU, dalam menyongsong
pertengahan abad 21. Termasuk bagaimana pemerintah daerah menyiapkan generasi
muda setempat untuk meningkatkan kompetensi dan bersiap menjadi warga ibu kota
baru RI.
Beberapa sahabat
guru di Penajam Paser berujar bahwa penduduk setempat sangat senangbdan
bersyukur kabupaten tempat mereka tinggal, dipilih Pemerintah pusat untuk
menjadi ibu kota negara. Namun pada waktu yang bersamaan juga muncul rasa
kekuatiran, waswas_ bahwa masyarakat lokal hanya bisa menjadi penonton karena
tidak siap bersaing dalam menyambut
gegap gempitanya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Generasi muda kami,
yang umumnya dari keluarga petani, nelayan, dan perkebunan merupakan generasi
muda pedesaan (young rural generation). Mereka harus berdampingan dan
berkolaborasi dengan generasi muda dari keluarga ASN yang notabene berasal dari
kelompok generasi muda perkotaan (young urban generation) dari Jawa. Kami mohon
warga setempat dapat ditingkatkan kualitas dan kompetensinya dalam menyongsong
tibanya ibu kota negara baru ini. Kami ingin tumbuh sebagai jajaran generasi
SDM setempat yang berkualitas dan berdedikasi untuk kemajuan bangsa.
Lesson learnt dari Negara lain
Dalam kurun waktu
seabad terakhir ini, banyak negara yang memindahkan ibukotanya dengan alasan
yang beragam. Ada yang alasan politik, pertimbangan populasi terlalu yang
terlalu padat, pertimbangan ekonomi, atau pertimbangan optimalisasi hubungan
antar daerah. Kesemuanya dilaksanakan secara sistemik, komprehensif berskala
jangka panjang melalui berbagai kajian yang matang dengan rentang waktu yang
cukup lama.
Perpindahan
ibukota negara Amerika Serikat misalnya, para pengambil keputusan
memerlukan waktu lebih seabad, untuk
menyiapkan perpindahan ibukota negara
dari New York (1789) sampai akhirnya pindah
ke Washington DC (1900).
Hal lain, Nikkei
Asia (2019) melaporkan bahwa Malaysia memerlukan waktu hampir 23 tahun untuk
rencana memindahkan ibu kota
pemerintahan dari Kualalumpur ke Putrajaya city. Hal ini diawali dengan
perencanaan yang matang, pelaksanaan pembangunan bertahap sejak tahun 1980 dan
mulai pindah penuh dari Kualalumpur ke Putrajaya pada tahun 2003. Almost all
government bodies and official residents are now in Putrajaya. Kualalumpur
region turn into a hub for global business. Padahal jarak kedua kota tersebut
hanya 25 km saja.
Demikian juga
Pemerintahan Inggris di India, sejak tahun 1911 mereka sudah menyiapkan rencana
dan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Calcuta ke New Delhi. Negeri ini
memerlukan persiapan selama 20 tahun. Pada tahun 1931, pemindahan secara resmi
baru bisa dilakukan. Namun, pemindahan ibu kota India ini dipandang bukan
contoh yang baik. Pemindahan ibu kota menjadi pemicu urbanisasi yang tanpa
kendali. Warga Delhi hanya 400.000 orang pada tahun 2011, kini meningkat
menjadi lebih 20 juta jiwa dan menjadikan ibu kota negara ini sangat padat dan
kotor. New Delhi is one of the most polluted city in the world.(Nikkei Asia,
2019).
Itulah sekilas
pembanding perpindahan ibu kota dari beberapa negara. Banyak pertimbangan dan
kajian telah dilakukan.
Hal yang sama
perlu kajian komprehensif atas rencana
pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Kabupaten Penawar Paser Utara. Keputusan
Pemerintah untuk memindahkan IbuKota Negara telah ditanggapi positif. Hal yang
tidak boleh terjadi adalah kekuatiran warga setempat hanya sebagai penonton
atau malah terpinggirkan karena kualitas SDM nya rendah. No kids left
behind!!