Sekolah Digeser Koperasi: Alarm Aset Pendidikan di Garut

Oleh  H. Nanang, S.H.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut

Di tengah gegap gempita pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai ikon ekonomi kerakyatan, muncul kegelisahan yang pelan-pelan berubah menjadi alarm publik: tanah sekolah bersertifikat aset pendidikan yang seharusnya sacral mulai dilirik bahkan digunakan untuk mendirikan koperasi.

Ini bukan sekadar soal bangunan. Ini soal arah moral kebijakan publik.

Apakah demi menggerakkan ekonomi desa, negara rela menggeser ruang tumbuh anak-anaknya sendiri? Judul ini bukan sensasi kosong. Ia lahir dari realitas bahwa kebijakan yang baik, jika salah tempat, bisa berubah menjadi ketidakadilan struktural. Pendidikan dan ekonomi sama-sama penting. Tetapi ketika keduanya dipertentangkan secara keliru, yang menjadi korban bukan sekadar tanah, melainkan masa depan generasi Garut.

Niat Baik yang Salah Lokasi

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih digagas sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Negara ingin menghadirkan koperasi sebagai pusat distribusi, pusat pembiayaan mikro, dan simpul UMKM berbasis komunitas. Bahkan, secara nasional koperasi ini didorong memanfaatkan aset pemerintah yang dianggap “idle” agar negara tak perlu membeli lahan baru.

Apakah tanah sekolah bisa disebut aset menganggur?

Tanah yang hari ini tampak kosong bisa jadi besok dibutuhkan untuk: ruang kelas baru, bengkel praktik , lapangan olahraga, laboratorium terbuka, ruang seni, hingga asrama sekolah masa depan.

Niat baik ekonomi, jika tak dibingkai kehati-hatian tata kelola, justru bisa menjelma menjadi kebijakan yang mencederai sektor lain yang sama vitalnya: pendidikan.

Aset Pendidikan Bukan Lahan Biasa

Dalam hukum administrasi negara, tanah sekolah negeri bukan tanah sembarang. Ia termasuk Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang pengelolaannya diatur ketat. Aset yang sudah ditetapkan untuk fungsi pendidikan tidak boleh dialihfungsikan secara sepihak.

Artinya: harus ada kajian kebutuhan, persetujuan pengelola barang, dan dalam banyak kasus persetujuan DPRD.

Lebih dari itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan negara menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Tanah sekolah bukan sekadar aset fisik ia adalah instrumen konstitusional untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan.

Mengalihfungsikan tanah sekolah tanpa perencanaan jangka panjang sama saja dengan menggerogoti kapasitas negara sendiri dalam memenuhi mandat konstitusinya.

Sekolah Bukan “Lahan Kosong”

Di sinilah kekeliruan kebijakan sering bermula: tanah sekolah yang tampak luas dan sepi dibaca sebagai lahan nganggur yang sah dipakai untuk program lain.

Padahal dalam dunia pendidikan modern, lahan luas bukan kemewahan, melainkan kebutuhan strategis. Sekolah butuh ruang untuk tumbuh: untuk penambahan ruang kelas seiring naiknya jumlah siswa, untuk lapangan olahraga dan ruang seni, untuk Pramuka, paskibra, dan kegiatan ekstrakurikuler, untuk bengkel praktik, bahkan untuk pengembangan boarding school.

Sekolah masa depan bukan bangunan sempit berlantai beton, melainkan ekosistem belajar yang memerlukan ruang hidup, ruang bermain, dan ruang berkembang.

Jika hari ini sebagian lahan itu dipotong untuk koperasi, maka generasi 10–20 tahun mendatang akan mewarisi sekolah yang sesak, miskin fasilitas, dan kehilangan daya tampung.

Benturan Dua Kepentingan Publik

Yang membuat persoalan ini rumit adalah karena kedua pihak sama-sama membawa bendera kepentingan publik: koperasi mengusung misi ekonomi rakyat, sekolah mengusung misi pendidikan generasi bangsa.

Masalahnya bukan pada tujuan, melainkan pada cara dan lokasi.

Negara tidak boleh memaksa dua misi mulia saling memakan ruang satu sama lain. Menyelesaikan masalah ekonomi dengan mengorbankan pendidikan adalah solusi semu: menyembuhkan satu luka dengan membuka luka baru yang lebih dalam.

Suara yang Terlupakan

Di tengah pusaran kebijakan seperti ini, satu institusi yang seharusnya tampil ke depan adalah Dewan Pendidikan. Lembaga ini secara hukum diberi mandat untuk: memberikan masukan kebijakan pendidikan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan, menjembatani aspirasi masyarakat, dan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dalam konteks alih fungsi tanah sekolah, Dewan Pendidikan semestinya hadir sebagai penjaga rasionalitas tata kelola aset. Aset pendidikan bukan cadangan darurat proyek lain; ia adalah investasi jangka panjang bangsa.

Tanpa masukan Dewan Pendidikan, kebijakan semacam ini akan selalu dicurigai sebagai proyek elitis yang mengabaikan suara dunia pendidikan.

Alarm Masa Depan Pendidikan Garut

Garut bukan kota kecil yang stagnan. Jumlah penduduk bertambah, angka partisipasi sekolah naik, dan tuntutan mutu pendidikan makin tinggi.

Jika hari ini lahan sekolah dipersempit, maka 10–15 tahun ke depan pemerintah daerah akan menghadapi dilema baru: sekolah penuh, lahan tak tersedia, harga tanah melambung,anggaran pembangunan membengkak.

Keputusan hari ini bukan penghematan, melainkan utang kebijakan yang harus dibayar mahal oleh generasi berikutnya.

Ekonomi Jalan, Pendidikan Selamat

Persoalan ini bukan tanpa jalan keluar. Negara tidak harus memilih antara koperasi atau sekolah. Keduanya bisa berjalan beriringan jika dikelola dengan akal sehat kebijakan.

Pertama, pemda wajib memetakan aset yang benar-benar idle: bekas kantor, gudang, balai desa lama, atau lahan tidur non-pendidikan. Kedua, perlu kebijakan tegas bahwa tanah sekolah aktif tidak boleh dialihfungsikan kecuali dalam kondisi darurat dengan kajian akademik dan persetujuan publik. Ketiga, setiap rencana pemanfaatan tanah sekolah harus melibatkan Dewan Pendidikan secara formal dan disertai kajian dampak pendidikan. Keempat, koperasi bisa dikembangkan berbasis sekolah koperasi siswa atau orang tua tanpa mendirikan bangunan permanen di atas lahan sekolah. Kelima, tata ruang daerah harus melindungi zona pendidikan dari alih fungsi komersial.

Jangan Korbankan Masa Depan demi Proyek Hari Ini

Koperasi Merah Putih adalah program baik. Sekolah adalah institusi suci masa depan bangsa.

Mempertemukan keduanya seharusnya melahirkan sinergi, bukan konflik ruang. Jika hari ini kita membiarkan sekolah digeser koperasi, maka esok hari kita sedang menulis babak baru tragedi kebijakan: negara rajin membangun ekonomi, tetapi malas menjaga ruang tumbuh anak-anaknya sendiri.

Garut tidak kekurangan lahan. Yang sering kurang hanyalah keberanian menolak jalan pintas. Dan di sinilah peran Dewan Pendidikan menjadi krusial: bukan sekadar lembaga seremonial, tetapi penjaga masa depan pendidikan Garut.

Jika alarm ini tidak kita dengar sekarang, kita akan terbangun suatu hari nanti di kota yang punya banyak koperasi tetapi kekurangan sekolah yang layak.