Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Dudung Nurullah Koswara
Oleh Dudung Nurullah Koswara
(Praktisi
Pendidikan)
Diksi sekolah
gratis selalu menjadi perbincangan yang “menyala” dimana mana. Pro kontra,
kontra dan pro pun terus terjadi dalam berbagai sudut warung kopi dan seminar
seminar.
Adalah Mahkamah
Konstitusi memutuskan sekolah
gratis untuk jenjang SD SMP sederajat
negeri dan swasta, itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat,
Selasa, 27 Mei 2025.
Kini dan nanti,
sekolah swasta di jenjang pendidikan
dasar (SD SMP sederajat) tidak boleh memungut biaya lagi. Keadilan bagi
masyarakat, sesuai wajib belajar berlaku bagi negeri dan swasta, tidak
segmented.
Sekolah jenjang SD
SMP sederajat “bisnisnya” sama, gratis untuk melayani masyarakat wajib
belajar. Tidak sedikit sekolah swasta,
terutama jenjang menengah sangat mahal
dan tak dapat dijangkau masyarakat biasa.
Tidaklah heran
sekolah negeri minded asbab dari ingin sekolah gratis. Sekolah swasta lebih
identik bagi masyarakat yang punya kemampuan ekonomi. Kini dan nanti negeri dan swasta sama sama gratis untuk
jenjang pendidikan dasar.
Tinggal jenjang
pendidikan menengah sederajat, yang masih gratis dan partisipatif. SMA negeri sederajat identik
gratis, SMA swasta sederajat masih berbiaya. Makanya KETM masuk negeri, kelompok
ekonomi mammpu (KEM) masuk swasta.
Sekolah negeri dan
swasta sama sama mulia, “bisnis”
menyelamatkan anak bangsa. Hal yang membedakan adalah gratis dan tidak, berkualitas dan tidak.
Masyarakat yang punya pilihan.
Bisa jadi pilihan
masyarakat KETM adalah sekolah negeri. Masyarakat KEM adalah sekolah swasta,
bahkan sampai sekolah di luar negeri. Bagi yang KETM cukup sekolah dalam
negeri, di sekolah negeri.
Bagi KEM cukup di
dalam negeri di sekolah swasta yang terbaik.
Negeri dan swasta sama sama berniat melahirkan anak didik terbaik.
Sekolah negeri jaga kualitas, sekolah swasta jangan mengandalkan limpahan dari
negeri, jaga kualitas.