Sekolah Inklusif Jangan Hanya Ada di Papan Nama

Oleh Torik Imanurdin, S.Pd., M.Pd

Ketua Divisi Pendidikan, Pengembangan SDM dan Dakwah ICMI Orda Cianjur

Istilah “sekolah inklusif” semakin sering kita dengar. Banyak satuan pendidikan menyatakan diri sebagai sekolah inklusif dan membuka ruang bagi peserta didik penyandang disabilitas maupun anak dengan keragaman kebutuhan belajar.

Namun, sebuah pertanyaan mendasar perlu kita ajukan: apakah sekolah yang menerima anak dengan disabilitas otomatis dapat disebut sebagai sekolah yang benar-benar inklusif?

Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.

Inklusi bukan sekadar menempatkan anak berkebutuhan khusus atau anak dengan neurodiversitas di kelas yang sama dengan anak lainnya. Inklusi adalah kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri terhadap keberagaman peserta didik.

Anak mungkin duduk di ruangan yang sama, menggunakan buku yang sama, mengikuti jadwal yang sama, bahkan menerima materi dari guru yang sama. Tetapi apabila kurikulum tetap kaku, metode pembelajaran hanya menggunakan satu pendekatan, asesmen tidak fleksibel, lingkungan belajar tidak adaptif, dan guru tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang karakteristik peserta didik, maka kita perlu bertanya kembali: inklusif dalam arti apa?

Anak yang Harus Menyesuaikan Diri atau Sistem yang Beradaptasi?

Inilah persoalan yang sering luput dalam pembicaraan tentang pendidikan inklusif.

Dalam praktiknya, masih ada kecenderungan menjadikan anak sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan sistem sekolah. Anak yang berbeda diharapkan mengikuti ritme kelas, metode guru, tuntutan tugas, pola komunikasi, hingga sistem evaluasi yang sama.

Padahal, prinsip pendidikan inklusif justru menuntut adanya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan peserta didik.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu secara inklusif maupun khusus serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Lebih jauh, PP Nomor 13 Tahun 2020 dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 telah mengatur bahwa akomodasi yang layak bukan hanya persoalan akses fisik. Pemerintah dan satuan pendidikan juga harus memperhatikan dukungan anggaran, sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kurikulum. Bahkan terdapat pengaturan mengenai Unit Layanan Disabilitas (ULD), pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

Dengan demikian, inklusi seharusnya menjadi perubahan sistem, bukan sekadar perubahan komposisi siswa di dalam kelas.

Bagaimana Seharusnya Model Pendidikan Inklusif?

Model inklusif yang ideal bukan berarti semua anak harus mendapatkan perlakuan yang persis sama.

Kesetaraan tidak selalu berarti keseragaman.

Anak dengan kebutuhan belajar yang berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda, media yang berbeda, instruksi yang berbeda, bentuk tugas yang berbeda, atau cara evaluasi yang berbeda.

Anak dengan autisme, ADHD, disleksia, gangguan komunikasi, hambatan intelektual, maupun ragam neurodiversitas lainnya memiliki karakteristik dan kebutuhan yang tidak selalu dapat dilayani dengan satu metode pembelajaran.

Karena itu, sekolah inklusif setidaknya perlu bergerak pada beberapa hal.

Pertama, kompetensi guru.

Guru tidak cukup hanya mengetahui bahwa di kelasnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik, strategi pembelajaran diferensiatif, komunikasi yang sesuai, pengelolaan perilaku, asesmen adaptif, serta cara membangun lingkungan belajar yang aman dan tidak diskriminatif.

Kedua, fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran.

Kurikulum harus dapat diterjemahkan ke dalam pembelajaran yang mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan, dan potensi individual peserta didik.

Ketiga, asesmen yang adaptif.

Keberhasilan anak tidak selalu dapat diukur hanya dengan standar dan instrumen yang sama. Yang penting bukan menurunkan standar secara sembarangan, tetapi memastikan bahwa cara mengukur capaian tidak menjadi hambatan bagi anak untuk menunjukkan kemampuannya.

Keempat, sarana dan lingkungan belajar.

Inklusi membutuhkan aksesibilitas, media pembelajaran, ruang pendukung, teknologi asistif bila diperlukan, serta lingkungan yang aman dan ramah terhadap keragaman sensorik, komunikasi, maupun perilaku.

Kelima, sistem dukungan.

Sekolah tidak boleh bekerja sendirian. Guru kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, tenaga ahli, SLB, psikolog, terapis, dan Unit Layanan Disabilitas perlu membangun ekosistem dukungan yang saling terhubung.

Inilah makna penting dari akomodasi yang layak sebagaimana telah diatur dalam regulasi nasional.

Lalu, Di Mana Peran Pemerintah Daerah?

Persoalan pendidikan inklusif tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah dan guru.

Ada tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dijalankan secara nyata.

Pembagian kewenangan pendidikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan pendidikan dasar pada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah pada pemerintah provinsi. Dengan demikian, untuk jenjang SD dan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki posisi strategis dalam pembinaan, penguatan kapasitas, penyediaan dukungan, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar. Sementara pada jenjang SMA dan SMK, tanggung jawab pengelolaan berada pada pemerintah provinsi.

Artinya, ketika kita berbicara tentang pendidikan inklusif, pertanyaannya bukan hanya:

“Apakah sekolah sudah menerima anak disabilitas?”

Tetapi juga:

“Apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah agar sekolah mampu melayani mereka dengan benar?”

Apakah guru mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan?

Apakah tersedia tenaga pendukung?

Apakah ada Unit Layanan Disabilitas yang benar-benar berfungsi?

Apakah sekolah mendapatkan dukungan sarana dan prasarana?

Apakah tersedia mekanisme asesmen kebutuhan peserta didik?

Apakah orang tua mempunyai tempat untuk berkonsultasi?

Apakah sekolah mendapatkan pendampingan ketika menghadapi kasus yang membutuhkan keahlian khusus?

Dan yang tidak kalah penting: apakah penyelenggaraan pendidikan inklusif telah menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran pendidikan daerah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena PP 13/2020 secara eksplisit menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang wajib memfasilitasi penyediaan akomodasi yang layak. Fasilitasi itu mencakup antara lain anggaran, sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kurikulum.

Jangan Menjadikan Guru sebagai Kambing Hitam

Kritik terhadap pendidikan inklusif juga harus proporsional.

Kita tidak boleh begitu saja menyalahkan guru ketika seorang guru belum mampu menangani anak dengan kebutuhan yang sangat beragam.

Sebab, guru tidak mungkin menjadi ahli segala hal tanpa dukungan sistem.

Guru membutuhkan pelatihan, pendampingan, sumber belajar, kolaborasi dengan tenaga profesional, serta kebijakan sekolah dan pemerintah yang mendukung.

Karena itu, persoalan inklusi bukan semata-mata persoalan “guru tidak mampu”, melainkan juga pertanyaan tentang apakah sistem telah memampukan guru.

Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting.

Inklusif Bukan Sekadar Statistik

Kita perlu berhati-hati apabila keberhasilan pendidikan inklusif hanya diukur dari jumlah sekolah yang menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Angka penerimaan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran.

Yang jauh lebih penting adalah:

Apakah anak diterima?

Apakah anak merasa aman?

Apakah anak dapat belajar?

Apakah potensinya berkembang?

Apakah kebutuhannya dipahami?

Apakah ia memperoleh akomodasi yang layak?

Apakah ia benar-benar menjadi bagian dari komunitas sekolah?

Sebab, anak yang secara administratif tercatat sebagai peserta didik di sekolah umum belum tentu mengalami pendidikan yang inklusif.

Bisa saja secara fisik ia berada di dalam kelas, tetapi secara pedagogis, sosial, dan psikologis masih berada di luar sistem.

Inilah yang harus kita ubah.

Saatnya Mengubah Paradigma

Pendidikan inklusif tidak boleh berhenti pada spanduk, surat keputusan, atau label sekolah.

Ia harus terlihat dalam praktik pembelajaran, kompetensi guru, kurikulum, asesmen, fasilitas, budaya sekolah, anggaran, layanan pendampingan, dan kebijakan pemerintah daerah.

UU Nomor 8 Tahun 2016 bukan sekadar dokumen hukum. Ia merupakan mandat negara untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang setara.

Maka, sudah saatnya pemerintah daerah—baik kabupaten/kota maupun provinsi sesuai kewenangannya—melakukan evaluasi yang lebih serius terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Bukan untuk mencari siapa yang salah.

Tetapi untuk memastikan apa yang harus diperbaiki.

Sekolah perlu diperkuat.

Guru perlu dibekali.

Kurikulum perlu dibuat lebih adaptif.

Fasilitas perlu disiapkan.

Layanan pendukung perlu dihadirkan.

ULD perlu benar-benar berfungsi.

Dan pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator, pembina, sekaligus pengawas pemenuhan hak pendidikan anak.

Sebab pada akhirnya, sekolah inklusif bukanlah sekolah yang sekadar membuka pintu bagi semua anak.

Sekolah inklusif adalah sekolah yang bersedia mengubah cara kerjanya agar setiap anak dapat tumbuh, belajar, berpartisipasi, dan berkembang sesuai potensinya.

Jangan sampai kata “inklusif” hanya tertulis di papan nama, sementara sistem pendidikannya masih meminta semua anak menjadi sama.

Karena anak tidak harus menjadi sama agar dapat belajar bersama. Justru sekolah dan sistem pendidikanlah yang harus mampu menghargai keberagaman manusia.