Sekolah Jadi Ladang Bisnis: Pungli Merajalela, Pendidikan Tergadaikan

Oleh Aghnia Awalliyah Salsabila

(Mahasiswi Prodi Sastra Inggris UIN Bandung)

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa. Namun pada kenyataannya masih banyak masalah yang perlu dibenahi oleh pemerintah agar tujuan kemajuan bangsa dapat terwujud melalui pendidikan yang berkualitas.

Salah satu masalah yang cukup meresahkan yaitu pungutan liar atau biasa disebut pungli, pungli tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan dan akses terhadap Pendidikan yang adil.

Pungli bisa menjadi penghalang bagi anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu untuk mengakses Pendidikan. Biaya-biaya yang dipungut secara semena-mena membuat banyak orangtua kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Beberapa pungutan yang dilakukan yaitu uang pendaftaran, uang seragam, uang untuk membeli peralatan prakarya, uang buku pelajaran dan yang lebih parahnya akhir-akhir ini yaitu, siswa diharuskan membeli kertas ujian untuk setiap mata pelajaran. Hal sepele seperti kertas pun menjadi bahan bagi mereka oknum yang tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan.

Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan Pendidikan dan biaya Pendidikan. Pada peraturan ini tertulis, Pendidikan adalah hak dan kewajiban pemerintah unntuk menyelenggarakan wajib belajar tanpa pungut biaya.

Meski sudah ada peraturan tertulis tersebut, pungutan masih banyak terjadi di sekolah negeri. Disinilah pungutan menjadi pungutan liar, padahal banyak orangtua yang memilih untuk memasukan anaknya ke sekolah negeri karena biaya sudah ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah memang membantu pendanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 800.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000/siswa/tahun, sedangkan pada tingkat SMA sebesar Rp 1.400.000/siswa/tahun yang penyalurannya dilakukan setiap 3 bulan, yaitu Januari-Maret, Aprik-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.

Seharusnya dana tersebut dipergunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran oleh pihak sekolah, namun yang terjadi malah sebaliknya, uang tersebut lebih sering digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelolmpok tertentu. Hal ini menyebabkan fasilitas sekolah menjadi kurang memadai, guru kurang termotivasi, dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif, belum lagi Mendisbudistrek Nadiem Makarim telah menambah besaran dana BOS mulai 30 hingga 40 persen, yang bisa saja menjadi ajang mencari keuntungan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dampak dari pungli di sekolah sangat luas dan kompleks. Selain menghambat akses dan kualitas Pendidikan, pungli juga dapat memicu berbagai masalah lain, seperti korupsi. Jika dibiarkan, praktik pungli akann terus merusak tatanan Pendidikan di Indonesia dan menghambat kemajuan bangsa.

Solusi seperti penambahan besarnya dana BOS sebenarnya sudah tepat, tetapi harus juga diikuti dengan adanya peningkatan pengawasan, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik pungli di sekolah bisa melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), karena lemahnya sistem control serta pengawasan oleh pemerintah dapat meningkatkan perilaku pungli.

Transparansi pengelolaan keuangan oleh pihak sekolah juga bisa menjadi solusi untuk meminimalisir pungli. Para pelaku pungli juga harus diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu, apabila pungli dilakukan oleh pegawai nnegeri, misalnya guru atau kepala sekolah, maka pelaku pungli tersebut dapat dikenai Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan pelaku pungli selain pegawai negeri dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat 1 Kitab UU Hukum pidana (KUHP), yang bunyinya: “Siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Namun solusi di atas tidak akan terlaksana jika kurangnya kontribusi masyarakat, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pemberantasan pungli melalui sosialisasi dan edukasi.