Sekolah MAUNG dan Masa Depan Pendidikan yang Berkeadilan

Oleh Torik Imanurdin, S.Pd., M.Pd.

Ketua Yayasan SLB Bina Asih Cianjur

Ketua Lembaga Penerbitan IKA Universitas Pendidikan Indonesia

Kehadiran program Sekolah Manusia Unggul (MAUNG) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunculkan harapan baru dalam  peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dirancang untuk menghimpun peserta didik dengan kemampuan akademik, nonakademik, serta potensi unggulan tertentu agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih optimal. Namun, pelaksanaannya yang memanfaatkan fasilitas SMA dan SMK negeri yang sudah ada menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Di sisi lain, Jawa Barat sesungguhnya telah memiliki satuan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) yang di dalam regulasi pendidikan nasional mengenal layanan bagi peserta didik cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI). Keberadaan unit layanan tersebut sejatinya memiliki keselarasan dengan kebijakan Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah mengapa program Sekolah MAUNG tidak diintegrasikan atau dikembangkan melalui unit-unit SLB yang telah memiliki mandat dan pengalaman dalam memberikan layanan pendidikan khusus. Pilihan penyelenggaraan di SMA dan SMK negeri berpotensi mengurangi daya tampung bagi peserta didik di wilayah sekitar yang selama ini mengandalkan jalur domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ketika kuota sekolah reguler berkurang untuk mengakomodasi kelas unggulan, maka kesempatan masyarakat sekitar untuk mengakses sekolah negeri menjadi semakin terbatas. Kondisi ini diperkuat dengan persyaratan masuk Sekolah MAUNG yang mensyaratkan capaian akademik, prestasi nonakademik, serta indikator potensi akademik tertentu. Akibatnya, SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 memunculkan gejolak dan protes dari masyarakat yang merasa akses pendidikan publik menjadi kurang inklusif dan berpotensi menciptakan stratifikasi baru dalam sistem pendidikan.

Lebih jauh, perlu dilakukan kajian berbasis data mengenai urgensi dan proporsi program ini. Berapa sebenarnya persentase peserta didik yang dapat dikategorikan sebagai "manusia unggul" sesuai kriteria yang ditetapkan? Apakah kuota yang disediakan telah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, atau justru terlalu besar sehingga mengorbankan hak akses pendidikan masyarakat umum? Pendidikan berkualitas sejatinya tidak hanya berfokus pada penciptaan kelompok elite akademik, tetapi juga memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang adil sesuai potensi dan kebutuhannya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap desain kebijakan Sekolah MAUNG perlu dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berbasis bukti agar tujuan menciptakan generasi unggul dapat berjalan seiring dengan prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan.