SEKOLAH NEGERI DI HONOLULU

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara/Anggota KACI)

Pegiat pendidikan sekaligus Ketua FAGI Kang Iwan Hermawan menulis status di laman facebooknya “sekolah negeri di Honolulu”. Membaca status tersebut semula tergambar kondisi  sekolah negeri di Honolulu, ibukota negara bagian Hawai Amerika serikat. Namun perkiraan meleset. Ternyata yang dimaksud sekolah negeri di Honolulu adalah singkatan dari sekolah negeri diisi oleh guru honor melulu. Suatu ungkapan satir yang menggambarkan realitas guru- guru yang ada di sekolah negeri.

Data tersebut terkonfirmasi saat penulis mengunjungi beberapa sekolah. Di salah satu sekolah dasar dari sepuluh orang guru hanya ada satu orang guru berstatus pegawai negeri, selebihnya merupakan guru honorer. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda di sekolah lainnya. Hal ini terjadi terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah.

Selanjutnya data dapodik menunjukkan bahwa di Jawa Barat terdapat 113.114 orang guru honorer di sekolah negeri yang tersebar 77.138 guru honorer di SD, 19.918 orang guru honorer di SMP, 7.743 orang guru honorer di SMA, 7.853 orang guru honorer di SMK, serta 462 orang guru honorer di SLB.

Hampir 68 persen guru honorer berada di jenjang SD, suatu jenjang pendidikan yang menjadi  pondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Kita tidak meragukan kompetensi guru-guru honorer tersebut, sebab secara kualifikasi yang bersangkutan rata-rata berkualifikasi sarjana. Namun masalah kesejahteraan yang masih belum mencukupi membuat mereka tidak tenang bekerja.

Guru honorer merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi suatu tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara yang diikat oleh suatu kontrak kerja. Guru honorer dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajibannya sama dengan guru PNS, beban kerja dan tugas rutin dilakukan sama. Perbedaannya hanyalah hak gaji yang harus  diterima oleh yang bersangkutan. Umumnya gaji guru honorer dibayar mengandalkan dana BOS yang diterima oleh sekolah.

Penerimaan dana BOS oleh sekolah tergantung seberapa jumlah siswa diterima sekolah. Semakin banyak siswa bersekolah semakin banyak dana BOS diterima. Namun sebaliknya, jika jumlah siswa sedikit maka dana BOS yang diterima sekolah juga sedikit, sehingga gaji guru honorer tidak sama satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Penulis dalam satu kesempatan pernah berinteraksi dengan beberapa guru honor. Saat ditanya berapa hak yang diterima dalam satu bulan, sungguh mencengangkan. Ada yang mengatakan 300 ribu rupiah, 250 ribu rupiah, bahkan ada yang menyampaikan hanya 100 ribu rupiah karena menurut kepala sekolah jumlah siswa di sekolah tersebut hanya 30 orang siswa. Sebanyak Rp100 ribu untuk seorang guru honorer dalam satu bulan memang membuat trenyuh dan mengurut dada. Maaf, nampaknya kalah sama jajanan cucu penulis dalam satu minggu yang lebih dari jumlah tesebut.

Kenapa mereka bertahan dalam profesi sebagai guru honorer, padahal penghargaan yang diterima jauh sekali dari mencukupi? Ada bebapa jawaban diterima di antaranya: 1) mengharapkan satu saat diangkat sebagai PNS sehingga jabatan guru honorer sebagai batu loncatan, 2) sebagai guru honorer mendapatkan akses informasi dari otoritas kependidikan (dinas pendidikan), 3) sebagai guru honorer bisa mendapatkan tambahan penghasilan sebagai operator sekolah, mengadakan les bagi yang bekerja di sekolah yang besar, 4). bisa mencari tambahan melalui dagang di kantin sekolah.

Angin segar nampaknya datang di tahun 2020 ini. Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan telah mencanangkan program Indonesia memanggil, yang akan merekrut guru honorer sebagai tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Suatu peluang bagi guru honorer sebab  rekrutmen PPPPK usia yang paling tinggi adalah 59 tahun.

Mengubah nasib guru honorer menjadi guru PPPK dengan penghasilan yang tetap akan menjadi suatu energi positif bagi peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Dengan guru yang semangat dan tenang dalam bekerja, bisa dipastikan mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, serta mampu merespons kemajuan teknologi agar bisa digunakan untuk pengembangan program pembelajaran di kelas.

Dengan berubah nasib guru homorer menjadi guru PPPK bahkan menjadi ASN maka ungkapan sekolah negeri di Honolulu pelan namun pasti akan hilang dan capaian mutu lulusan untuk setiap jenjang pendidikan akan cepat terealisasi. Semoga upaya pemerintah untuk mengubah nasib  guru honorer dilancarkan sehingga guru mendapat kepastian dan tenang dalam melaksanakan tugas mulia sebagai pejuang di garda depan pendidikan. Semoga ada cahaya terang…