SEKOLAH RAMAH..?

Oleh Dr. Muslich Taman, M.Pd.I.

(Guru PAI BP di SMA Negeri I Rumpin Kab. Bogor Jawa Barat) 

Sudah semestinya, setiap sekolah menjadi tempat yang ramah. Bukan hanya bagi anak yang menjadi siswa sekolah tersebut, tetapi juga bagi semua orang. Khususnya, saat mereka memasuki kawasan sekolah yang dimaksud, dan umumnya bagi siapa saja yang memiliki kepentingan dengannya, kapan saja. Para tamu, wali siswa, mitra, dan tidak terkecuali bagi para guru dan tenaga kependidikannya sendiri. Semuanya mesti menemukan keramahan dan kenyamanan psikis, fisik, dan sosial di dalamnya atau saat berhubungan dengannya.

Begitulah memang semestinya konsep sekolah. Menjadi centra pelayanan kenyamanan, sebelum menjadi centra pelayanan pembelajaran. Lebih-lebih, bagi para siswa selaku peserta didiknya. Yang mereka datang dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang dari keluarga bahagia dan serba kecukupan, tetapi juga ada yang dari keluarga kurang beruntung dan penuh kemalangan.

Sekolah ramah, harus akomodatif. Arif dan bijaksana. Berjuang menjalani proses dan bekerja keras membangun nilai dan kultur. Sanggup mendiagnosa problem yang dimiliki peserta didik, dan mampu dengan tepat memberikan solusinya. Mampu memberikan pelayanan keramahan kepada peserta didik yang datang dengan beragam masalah dan permasalahan. Sekolah jangan menambah masalah baru bagi peserta didiknya. Menghakimi dan memfonis peserta didik yang mungkin kebetulan 'bermasalah', dengan bermacam-macam cemoohan dan cibiran, yang justeru mematahkan semangatnya. Atau bahkan membunuh karakternya. Kalau seperti itu, maka namanya bukan sekolah ramah, tetapi 'sekolah marah'.

Sekolah ramah, hakikinya harus ramah dalam memperlakukan jiwa dan raga semua warganya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya menjadikan sekolah yang ada, dalam keadaan melayani, bersih, relegius, aman, dan tentu mencerdaskan. Mampu menjadikan, atau paling tidak, mengondisikan warga sekolahnya menjadi orang yang lebih ramah, empati, terdidik, berwawasan, dan sekaligus lebih shalih.

Sejatinya, sekolah ramah tidak bisa diukur dari kemegahan bangunan fisik sekolahnya, atau kemewahan dan kelengkapan sarana prasarananya, atau juga dari besaran gaji dan tingkat kesejahteraan yang dapat diberikan kepada para guru dan tenaga kependidikan yang ada. Tetapi, lebih pada terpenuhi dan terjaminnya hak-hak psikis, fisik, dan sosial yang dibutuhkan semua warganya. Terkait perhatian dan pelayanan pada jiwa dan raga, serta pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani mereka. Meski dengan segala keterbatasan situasi dan kondisi yang ada.

Kebijakan sekolah ramah, khususnya pada anak, adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak anak. Dengan indikator di antaranya, anak tidak pernah mendapat perlakuan tak mengenakkan; termasuk diremehkan guru apalagi dipatahkan semangatnya. Juga tidak ada tindakan kekerasan di dalam sekolah; baik fisik maupun verbal. Tata tertib sekolah yang jelas, terukur, dan mendidik. Manajemen yang humanis. Serta lingkungan sosial yang sehat, nyaman, dan aman.

Konsep sekolah ramah bagi warganya, tidak mengenal perlakuan diskriminativ karena takdir gender, strata akademik, cerdas-lemah, kaya-miskin, normal-cacat, anak pejabat-anak buruh, perbedaan agama, dan takdir-takdir ketuhanan lainnya. Semuanya diperlakukan dan dilayani secara sama. Dan diberikan haknya secara adil. Tercipta budaya saling menguatkan, yang tua menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua. Dalam posisi tidak saling menuntut pelayanan dan penghormatan, tetapi berlomba saling berbagi kebaikan dan inspirasi.

Sekolah ramah, selain ramah pada anak, juga harus ramah pada guru, tenaga kependidikan, dan semua warga sekolah yang ada. Termasuk ramah kepada mereka terkait pemberian beban tugas, kesejahteraan, perlakuan sosial, pola komunikasi, dan juga perlindungan. Temuan di lapangan akhir-akhir ini, dan hal ini cenderung serta potensial bertentangan dengan semangat dan prinsip sekolah ramah adalah, tuntutan administrativ berlebih pada guru. Di mana guru setiap hari merasa dibuat terkuras waktu dan energinya untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya administrativ daripada tugas pokok dan tugas utama mereka, untuk mengajar dan membimbing para siswa. 

Padahal sesungguhnya, yang terakhir itulah yang lebih penting dan sangat dibutuhkan dalam pembangunan masa depan anak bangsa, dan ia jelas-jelas menjadi amanat Undang-undang No 20 tahun 2003, pasal 3 yang berbunyi: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Wallahu a'lam.