PPenulis: A. Rusdiana

A. Rusdiana
”Wacana
tidak naik kelas menguji keadilan pendidikan. Sekolah harus membangun
pembiasaan, menghargai usaha, dan memastikan capaian belajar.”
Oleh A. Rusdiana
Sekolah bukan
sekadar tempat peserta didik menerima pengetahuan, melainkan ruang untuk
melatih nilai hingga menjadi perilaku. Peserta didik belajar disiplin melalui
ketepatan waktu, belajar tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas, dan belajar
menghargai orang lain melalui interaksi sehari-hari. Karena itu, sekolah
semestinya menjadi laboratorium pembiasaan, tempat nilai tidak hanya
diajarkan, tetapi dipraktikkan, diulang, dievaluasi, dan dikembangkan menjadi
karakter.
Secara
teoretis, Albert Bandura melalui Social Learning Theory (1977)
menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan, peniruan, dan pengalaman
sosial. Sementara itu, B.F. Skinner melalui Operant Conditioning
menekankan bahwa penguatan dan konsekuensi perilaku berperan dalam membentuk
kebiasaan. Kedua teori tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan karakter
membutuhkan keteladanan, latihan berulang, penguatan positif, serta lingkungan
yang mendukung. Dengan demikian, sekolah bukan hanya tempat menyampaikan nilai,
melainkan ekosistem yang memungkinkan nilai tumbuh menjadi perilaku nyata.
Dalam
perspektif Islam, Allah SWT berfirman, "Sungguh, telah ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu" (QS Al-Ahzab [33]:21).
Rasulullah SAW juga bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah
amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit" (HR
Bukhari No. 6464 dan Muslim No. 783). Sejalan dengan itu, Imam al-Ghazali dalam
Ihya' 'Ulum al-Din menekankan pentingnya latihan dan pembiasaan (riyadhah
dan mujahadah) dalam pembentukan akhlak. Pesan pendidikan yang dapat
ditarik ialah bahwa karakter tidak cukup dibangun melalui nasihat, tetapi
memerlukan keteladanan, latihan, kesungguhan, dan kesinambungan.
Di sinilah
GAP pendidikan muncul. Sekolah
mengajarkan kedisiplinan, tetapi belum selalu membangun budaya disiplin.
Peserta didik dituntut bertanggung jawab, tetapi belum seluruhnya memperoleh
pendampingan yang konsisten. Ketekunan diharapkan menghasilkan kemajuan, tetapi
penghargaan terhadap usaha dan capaian belajar belum tentu berjalan seimbang.
Akibatnya, dapat muncul persepsi RMS (Rajin Malas Sama Saja), ketika
peserta didik yang tekun dan yang kurang tekun dianggap memperoleh hasil serupa
tanpa mempertimbangkan perkembangan kompetensinya.
Gagasan
tersebut memperoleh relevansi baru di tengah wacana kebijakan tidak naik kelas
yang mengemuka dalam Konaspi XII di Bali, 8 Oktober 2026. Wacana ini mengundang
pertanyaan mendasar: apakah memperketat kenaikan kelas cukup untuk meningkatkan
mutu pendidikan, atau justru diperlukan pembenahan pembelajaran, asesmen, dan
pembiasaan secara menyeluruh?
Bertolak dari persoalan tersebut, tulisan ini
bertujuan mengkaji sekolah sebagai laboratorium pembiasaan dalam merespons
persoalan RMS dan wacana kebijakan tidak naik kelas melalui empat pembelajaran:
pertama, sekolah sebagai ruang praktik nilai; kedua, pembiasaan menghubungkan
usaha dengan hasil; ketiga, kebijakan tidak naik kelas memerlukan
kehati-hatian; dan keempat, laboratorium pembiasaan menghasilkan karakter.
Keempatnya diarahkan untuk menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan bukan
sekadar menentukan siapa yang naik kelas, melainkan memastikan setiap peserta
didik memperoleh kesempatan, pendampingan, dan pengalaman belajar yang
membentuk kompetensi serta karakter. Untuk lebih jelasnya mari kita elaborasi
satu-persatu:
Pertama: Sekolah sebagai Ruang Praktik Nilai; Albert Bandura melalui Social Learning
Theory menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan peniruan
perilaku. Keteladanan guru
menjadi penting karena peserta didik memperhatikan kesesuaian antara ucapan dan
tindakan. Dalam perspektif Islam, prinsip keteladanan sejalan dengan QS
Al-Ahzab [33]:21 tentang uswatun hasanah. Sekolah perlu menghadirkan
budaya yang memungkinkan peserta didik mempraktikkan kejujuran, kedisiplinan,
kepedulian, dan tanggung jawab. Nilai tidak cukup tertulis dalam tata tertib;
nilai harus terlihat dalam kehidupan sekolah.
Kedua: Pembiasaan Menghubungkan Usaha dengan Hasil;
Pembiasaan
membutuhkan pengulangan, penguatan, dan umpan balik. Goal-Setting Theory
Edwin Locke dan Gary Latham menegaskan pentingnya tujuan yang jelas untuk
mengarahkan usaha dan ketekunan. Di sinilah persoalan RMS perlu dicermati.
Apabila ketekunan tidak memperoleh pengakuan dan kesulitan belajar dibiarkan
tanpa pendampingan, peserta didik dapat kehilangan motivasi. Sekolah perlu
membangun sistem penghargaan terhadap proses, penilaian berdasarkan capaian
kompetensi, serta pendampingan bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan
pembelajaran. Adil bukan berarti semua memperoleh hasil identik,
melainkan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang bermakna.
Ketiga: Kebijakan Tidak Naik Kelas
Memerlukan Kehati-hatian; Wacana tidak naik kelas dapat dipahami sebagai dorongan memperkuat
akuntabilitas capaian pembelajaran. Namun, keputusan tersebut tidak boleh
menjadi hukuman atas kesulitan belajar. Penilaian perlu didasarkan pada bukti
perkembangan, asesmen yang transparan, pembelajaran terdiferensiasi, dan
intervensi yang terukur. Sebelum memutuskan peserta didik mengulang kelas,
sekolah perlu memastikan tersedianya remedial, pendampingan, komunikasi dengan
orang tua, serta evaluasi penyebab ketertinggalan. Ketegasan standar
harus berjalan bersama keadilan proses. Dengan demikian, kebijakan
kenaikan kelas menjadi bagian dari perbaikan pembelajaran, bukan sekadar
mekanisme administratif.
Keempat: Laboratorium Pembiasaan
Menghasilkan Karakter; Dalam konteks Jawa Barat, nilai Panca Waluya—cageur, bageur, bener,
pinter, tur singer—dapat menjadi orientasi pembentukan karakter. Sekolah
perlu menerjemahkannya ke dalam praktik nyata: menjaga kesehatan, berperilaku
baik, bertindak benar, belajar tekun, dan menyelesaikan persoalan secara
terampil. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui angka rapor atau
persentase kenaikan kelas. Ukurannya juga mencakup perkembangan kompetensi,
integritas, kemandirian, dan kepedulian peserta didik. Di sinilah pembiasaan
menjadi jembatan antara pengetahuan dan karakter.
Wacana tidak naik kelas sepatutnya membuka
refleksi tentang mutu proses pendidikan. Persoalan RMS tidak selesai hanya
dengan memperketat keputusan kenaikan kelas, tetapi membutuhkan pembiasaan
belajar, asesmen yang adil, pendampingan yang konsisten, dan keteladanan
seluruh warga sekolah. Sebagaimana QS An-Najm [53]:39 mengingatkan pentingnya
usaha manusia, sekolah berkewajiban menghargai kesungguhan sekaligus membantu
mereka yang tertinggal. Kemenangan pendidikan terjadi ketika usaha
dihargai, kesulitan ditangani, dan pembiasaan melahirkan karakter. Wallahu
A’lam.
Profil Penulis:
