SEKOLAH SEBAGAI LEMBAGA PUBLIK

Oleh Mustar, S.Pd., M.M.

(Penggiat Pendidikan)

Saat ini sekolah sebagai lembaga publik banyak disorot oleh masyarakat, hal ini terjadi karena meluasnya informasi melalui media sosial. Setiap kejadian yang berkesan negatif cepat sekali tersebar (viral), tetapi berbanding terbalik dengan kejadian-kejadian yang berkesan positif yang sangat jarang tersebar secara viral. Hal ini berkaitan dengan naluri masyarakat kita yang lebih tertarik pada kejadian-kejadian yang bukan positif.

Kejadian perundungan yang terjadi di sebuah sekolah, terekam gambar atau videonya, sudah dipastikan akan viral. Karena hal itu merupakan kejadian negatif. Kejadian lain seperti guru memberikan pembinaan sebagai konsekuensi perilaku negatif atau pelanggaran tata tertib sekolah, juga akan viral sebagai kejadian negatif di sekolah, jika tercium oleh media atau tersebar melalui media sosial.

Beberapa kejadian “negatif” di sekolah yang viral di masyarakat membuktikan bahwa sebagai lembaga publik wajib memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena sejatinya dengan berkembangnya media sosial, sekolah telah diakui bukan hanya mendidik siswa yang ada di dalamnya, tetapi juga mendidik masyarakat secara luas.

Kemudian sekolah juga harus memperhatikan undang-undang perlindungan anak, bahwa yang disebut anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam pasal lainnya disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Inilah yang kemudian menjadi dilematis bagi guru. Di satu sisi guru berkewajiban membina disiplin siswa untuk tidak melakukan perilaku menyimpang, tetapi di sisi lain guru khawatir dianggap melakukan kekerasan kepada siswa. Keadaan ini kemudian menimbulkan sikap seolah-olah guru atau sekolah melakukan pembiaran pada kejadian-kejadian yang berkesan negatif termasuk gejala perundungan.

Sebetulnya kejadian gejala sejenis perundungan ini dapat dicegah dengan pengawasan melekat kepada siswa di sekolah. Banyak sekolah yang sudah mencantumkan hal ini dalam tata tertib sekolah, namun agak kurang dalam pengawasan, terlebih di daerah-daerah yang menerapkan kewajiban berlebihan di luar tugas pokok dan fungsi guru. Bagaimana mungkin pengawasan melekat kepada siswa dapat dilakukan jika guru dianggap sebagai pegawai yang memiliki kewajiban administrasi menumpuk, dari mulai absensi yang sangat ketat hingga harus melakukan selfi menggunakan ponsel setiap datang dan pulang dari sekolah, kemudian harus melakukan pemotretan pada setiap kegiatan sebagai laporan kinerja, dan lain sebagainya.

Sementara dengan tuntutan kurikulum yang selalu tidak ajeg, masih banyak beban administrasi yang harus diemban oleh guru. Ditambah dengan proses kenaikan pangkat atau golongan guru pegawai negeri yang sungguh menyita waktu, karena harus membuat penelitian yang pada praktiknya tidak mudah dari segi waktu dan biaya, lalu kemudian belum tentu dihargai oleh tim penilai, sehingga harus diulang berkali-kali.

Kadang-kadang beberapa sekolah juga menghadapi masalah dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar, terutama berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Banyak kalangan dari masyarakat kita yang mencoba untuk mengusik proses itu, dengan motivasi tertentu. Hal ini lebih menyita waktu dan tenaga, karena kemudian guru dan sekolah harus dihadapkan pada pemeriksaan atau klarifikasi dari pemerintah, ormas, LSM, “wartawan”, bahkan media lainnya. Lebih menyedihkan adalah tidak adanya advokasi dari lembaga terkait, dan semata-mata diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Bagaimana tidak menyedihkan, sekolah hanya menjalankan peraturan yang dibuat pemerintah, dan tidak ada celah untuk bermain curang, Sekolah ibarat seekor hewan yang dirantai lalu kemudian digebuk dari berbagai sisi, bahkan oleh pemiliknya sendiri. Sedih bukan….?

Dari segi pembiayaan, sekolah juga mengalami dilematika yang rumit. Dengan gagahnya pemerintah merasa sudah membiayai sekolah dengan dana BOS atau BOPD, sehingga tidak dibolehkan mendapat kontribusi pendanaan dari orang tua siswa. Namun demikian banyak aturan yang mengetatkan bahwa sekolah tidak diperbolehkan membiayai kegiatan tertentu, sekalipun dengan tujuan meningkatkan prestasi siswa, peningkatan mutu guru, dan pengembangan prestasi sekolah. Sedih lagi bukan …?

Banyak sekali informasi dinamika sekolah yang selayaknya dikelola secara profesional, sehingga dapat memberikan wawasan yang tepat bagi masyarakat. Di sekolah memang ada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat (humas). Tetapi sepertinya banyak kalangan yang menyamakan antara humas di sekolah dengan humas di organisasi pemerintahan daerah (OPD) lainnya. Harus dipahami, bahwa wakil kepala sekolah bidang humas juga guru yang berkewajiban menjalankan tugas pokoknya membimbing dan mengajar, tidak seperti humas di OPD yang lain, mereka hanya semata-mata mengelola informasi instansinya, tidak ada kewajiban lain. Ironis bukan …?

Jadi sebenarnya, sekolah tidak dapat disamakan dengan OPD lainnya, karena kegiatan di sekolah mengelola manusia yang hidup dan berkembang, bukan mengelola benda mati. Sayangnya pemerintah seperti tidak serius mengurus pendidikan. Kepedulian pada pendidikan baru sebatas jargon atau buaian kalimat, tidak sampai pada implementasinya. Lebih celaka lagi jika para guru atau sekolah terbuai, sehingga timbullah kondisi “adu cantik” yang tidak ada korelasinya dengan pendidikan anak bangsa. Sebaiknya para guru pun selalu membina kekompakan, guyub, saling menghargai, hilangkan sikap-sikap superior, tidak mudah terpancing emosi, supaya dapat terhindar dari konflik yang tidak berguna, karena sekolah dan guru berhadapan dengan kondisi yang sama, melayani siswa dan masyarakat dengan keberagamannya. Guru harus melayani orang tua siswa yang paham dengan kondisi sekolah, tetapi guru dan sekolah juga tidak jarang berhadapan dengan orang tua siswa yang banyak menuntut, walaupun sekolah gratis.

Marilah kita kembalikan sekolah sebagai sebuah taman siswa, warisan konsep dari begawan pendidikan, Ki Hajar Dewantoro. Bayangkan sebuah sekolah adalah ibarat sebuah taman, yang sejuk, indah, warna warni, melegakan, bersih, dan membuat warga sekolah betah. Jika hal ini terwujud maka kesempatan dan potensi berprestasi akan selalu muncul dalam semangat sekolah, bukan sekedar tempat untuk menunaikan kewajiban semata. Hebat bukan …?