SEKOLAH SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KADER

Oleh Sudarjat

(Guru SMAN 1 Cijeruk)

Sekolah merupakan lembaga pendidikan. Jika dilihat dari definisi pendidikan, maka dapat dimaknai bahwa sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membina dan mengembangkan potensi peserta didik sehingga siap menggantikan peran orang dewasa pada masa selanjutnya. Sekolah merupakan miniatur kehidupan bermasyarakat yang jika disederhanakan menjadi beberapa sektor antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus berfungsi untuk menyiapkan kader-kader pengganti masa depan yang lebih siap dari pelaku sejarah yang mendidiknya.

Harapan akan berfungsinya sekolah sebagai lembaga kader, berbanding terbalik dengan pernyataan-pernyataan lulusan sekolah yang ketika ditanya apa yang berguna dari pengalaman sekolah yang bisa digunakan dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan saat ini. Mayoritas alumni sekolah kebingungan menjawab, malah banyak yang menjawab “apa ya?”. Jawaban ini menggambarkan bagaimana sekolah tidak mampu menjawab tantangan kehidupan yang sebenarnya.

Menyoroti ekosistem sekolah yang diwarnai dengan banyaknya mata pelajaran, kepengurusan OSIS, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yang seharusnya mampu memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menghadapi kehidupan secara lengkap. Sistem pendidikan nasional yang seakan tidak pernah selesai dari kritik, karena belum dapat memenuhi ekpektasi publik. Berbagai perubahan kurikulum terus diujicobakan, bahkan guru sebagai front terdepan dalam implementasi kurikulum belum memahaminya, kurikulum sudah berganti lagi.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen Pasal 31 ayat 3 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Pasal ini menunjukkan dengan jelas arah pendidikan nasional. Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia merupakan tiga jalan menuju kehidupan bangsa yang cerdas.

Pasal 1 ayat 2 UU RI No 20 Tahun 2003: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” UU ini menggambarkan ciri pendidikan nasional, yakni berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Lebih rinci, indikator keberhasilan pendidikan nasional digambarkan oleh pasal 3 UU No 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasioan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengamati pasal 3 tersebut, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi untuk menjadi manusia dengan 10 karakter, yaitu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab. Pendidikan nasional akan dapat dikatakan berhasil, jika mampu mencapai tujuan tersebut. Maka agar tujuan ini menjadi jelas, perlu dikembangkan indikator-indikator dari setiap tujuan. Indikator-indikator inilah yang kemudian menjadi target, proses dan penilaian pendidikan. Sampai sekarang setelah Undang-undang ini berlalu 16 tahun, indikator-indikator inti tujuan pendidikan nasional ini belum digambarkan dengan jelas kepada guru-guru sebagai pelaksana pendidikan.

Jika indikator tujuan pendidikan sudah jelas dalam cara pandang guru, maka guru dapat dengan mudah mengaplikasikan pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran. Ketidakjelasan indikator tujuan pendidikan berpengaruh pula terhadap konsep penilaian pembelajaran termasuk Ujian Nasional. Langkah yang diambil Nadiem Makarim pada 11 Desember 2019 yang mendeklarasikan penghapusan UN diganti menjadi Assesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, bernalar menggunakan matematika dan penguatan karakter, merupakan langkah yang sangat sesuai dengan ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Langkah ini akan menjadi sangat bagus ketika dibuat terang benderang dahulu indikator-indikator dari tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, dalam tulisan ini menyoroti fungsi ekosistem sekolah dalam rangka menyiapkan kader pengganti yang lebih baik. Dalam sekolah, OSIS harus difungsikan sebagai wadah pembinaan kader eksekutif. Materi pembinaan kesiswaan harus ditinjau ulang. Materi pembinaan kesiswaan meliputi: 1) keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha Esa; 2) budi pekerti luhur dan akhlak mulia; 3) kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara; 4) prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat; 5) demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural; 6) kreatifitas, keterampilan dan kewirausahaan; 7) kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi; 8) sastra dan budaya; 9) teknologi informasi dan komunikasi; 10) komunikasi dalam bahasa inggris.[1]

OSIS yang terdiri dari kepengurusan di tingkat sekolah dan tingkat kelas, seharusnya menjadi wadah bagi peserta didik untuk belajar menjadi eksekutif. Di sana mereka belajar menjadi presiden, menteri, dan aparatur pemerintah. Kelas seharusnya berfungsi sebagai miniatur dari pemerintahan daerah, pengurus kelas belajar untuk menjadi pemimpin daerah dan kepala dinas. Demikian pula dengan MPK (Majlis Perwakilan Kelas), seharusnya dia menjadi wahana peserta didik untuk belajar menjadi anggota legislatif. Akan lebih baik, jika MPK dirubah konsepnya menjadi Dewan Perwakilan Sekolah. Di lembaga ini peserta didik belajar mendirikan dan mengelola partai dengan visi dan misi yang mereka desain sendiri.

Dalam hal pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003, pendekatan ekstrakurikuler di sekolah perlu ditinjau ulang. Pendekatan komunitas akan menjadi lebih baik dan lebih menarik bagi peserta didik. Mewajibkan salah satu ekstrakurikuler bagi seluruh peserta didik merupakan kebijakan yang menisbikan kemajemukan potensi peserta didik. Ekstrakurikuler seharusnya menjadi wadah bagi peserta didik untuk memperdalam dan mengembangkan potensi dalam rangka pencapaian cita-cita mereka. Peserta didik yang bercita-cita menjadi TNI, seharusnya diberi ruang untuk mengembangkan ekstrakurikuler ketentaraan, misalnya “Tentara Sekolah”. Mereka diberi tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan sekolah dari intervensi pihak luar. Demikian pula dengan peserta didik yang bercita-cita jadi polisi, sebaiknya dikembangkan ekstrakurikuler “Polisi Sekolah”. Mereka diberi tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sekolah dan penegakan aturan sekolah. Peserta didik yang bercita-cita menjadi pengacara, hakim, dan jaksa diberi ruang untuk belajar menjadi itu semua dengan Lembaga Peradilan Sekolah. Demikian pula dengan profesi-profesi yang lain, maka pendekatan komunitas profesi cita-cita akan menjadi sangat efektif untuk menjadikan sekolah sebagai wahana pembinaan kader dan generasi pengganti di masa yang akan datang. Maka dari itu perlu peninjauan ulang terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.