Penulis: Siti Afifah Nur Fajriah, M.Pd.

Siti Afifah Nur Fajriah, M.Pd.
Oleh Siti Afifah Nur Fajriah, M.Pd.
(Pengawas Pembina SMA Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat)
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang
memiliki peran strategis dalam membentuk watak dan karakter generasi penerus
bangsa. Di lingkungan sekolah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan
akademik, tetapi juga dibimbing untuk menumbuhkan nilai-nilai moral,
kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, sekolah
sering disebut sebagai “tempat suci” bagi proses tumbuh kembang manusia muda —
ruang yang seharusnya bebas dari pengaruh negatif dan perilaku menyimpang. Melalui
keteladanan guru dan kepala sekolah, serta pembiasaan sikap positif dalam
keseharian, diharapkan setiap siswa dapat meneladani perilaku baik dan
menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Akan tetapi, dalam beberapa tahun
terakhir, dunia pendidikan dihadapkan pada realitas yang memprihatinkan.
Kasus-kasus pelanggaran disiplin siswa semakin sering muncul, mulai dari
ketidaksopanan, perundungan, hingga perilaku merokok di lingkungan sekolah.
Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan publik
ialah tindakan kepala sekolah yang mendisiplinkan siswa karena kedapatan
merokok di lingkungan sekolah tetapi ada rasa tidak menerima dari pihak siswa
sehingga mengadu pada orang tuanya. Peristiwa ini menggambarkan adanya
pergeseran nilai dan krisis pemahaman terhadap makna pendidikan karakter.
Tindakan kepala sekolah yang sejatinya merupakan bentuk pembinaan moral dan
tanggung jawab edukatif, justru dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak
oleh sebagian pihak yang kurang memahami konteks pendidikan. Fenomena ini
menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya
kesepahaman antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketika peran pendidik
dalam menegakkan kedisiplinan dipersempit atau bahkan dikriminalisasi, maka
proses pembentukan karakter akan kehilangan arah. Dalam konteks inilah
pentingnya mengembalikan makna sekolah sebagai ruang pembinaan nilai-nilai
kebaikan dan keteladanan, berlandaskan semangat Pancawaluya — Cageur,
Bageur, Pinter, Bener, dan Singer — agar setiap tindakan pembinaan
dipahami sebagai upaya menuntun, bukan menghukum.
Peristiwa ini menjadi cerminan adanya krisis nilai dan
pemahaman tentang tanggung jawab moral dalam pendidikan. Padahal, sekolah
memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku sehat dan berkarakter. Dalam
konteks ini, larangan merokok di sekolah bukan sekadar aturan administratif,
tetapi bagian dari pendidikan karakter berbasis nilai Pancawaluya — yaitu Cageur
(sehat), Bageur (baik), Pinter (cerdas), Bener (benar), dan Singer (tanggap).
Secara regulatif, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun
2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah menegaskan bahwa setiap
sekolah wajib melarang segala bentuk aktivitas merokok, baik oleh guru, siswa,
maupun tamu sekolah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang
sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.
Namun, implementasi aturan tersebut tidak selalu
berjalan mulus. Tantangan muncul ketika sebagian pihak, termasuk orang tua,
belum memahami makna edukatif dari penegakan disiplin di sekolah. Oleh karena
itu, dibutuhkan praktik baik (best practice) dalam menegakkan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) yang tidak hanya menekankan pada aspek larangan, tetapi juga
membangun kesadaran bersama dengan semangat Pancawaluya. Dalam konteks
tersebut, sekolah memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menciptakan
lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari perilaku berisiko, termasuk
kebiasaan merokok. Rokok bukan hanya persoalan kesehatan pribadi, tetapi juga
ancaman bagi budaya disiplin dan keteladanan di sekolah. Ketika seorang siswa
dengan bebas merokok di lingkungan pendidikan, itu bukan sekadar pelanggaran
tata tertib, melainkan bentuk penurunan nilai karakter yang harus segera
ditangani secara mendidik.
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah telah menegaskan komitmennya terhadap
upaya pencegahan perilaku merokok di dunia pendidikan. Peraturan ini melarang
secara tegas aktivitas merokok, penjualan, promosi, maupun distribusi produk
tembakau di lingkungan sekolah. Tujuannya bukan sekadar melarang, tetapi
mendidik dan melindungi seluruh warga sekolah dari bahaya rokok serta
menciptakan budaya hidup sehat. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia (2017) dalam Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menegaskan
bahwa lingkungan pendidikan merupakan prioritas utama dalam penerapan KTR,
karena sekolah berfungsi sebagai tempat pembentukan perilaku sehat sejak dini.
Dalam pandangan World Health Organization (WHO, 2021), rokok bukan hanya
merusak kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan dan
sosial yang signifikan, mulai dari pencemaran udara hingga peningkatan beban
ekonomi akibat penyakit terkait tembakau.
Dengan demikian, penerapan Kawasan Tanpa Rokok di
sekolah bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan implementasi nyata
dari pendidikan karakter dan kesehatan masyarakat. Kepala sekolah dan guru,
sebagai figur teladan, memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan aturan
ini dengan penuh komitmen, meskipun seringkali menghadapi tantangan sosial dan
resistensi dari sebagian orang tua atau siswa. Dalam perspektif nilai lokal,
semangat Pancawaluya — Cageur, Bageur, Pinter, Bener, dan Singer — menjadi
landasan filosofis yang sangat relevan.
Melalui penerapan nilai-nilai Pancawaluya dalam
pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok, sekolah tidak hanya menegakkan disiplin,
tetapi juga mendidik siswa agar mampu menjadi pribadi sehat, berkarakter, dan
berdaya guna bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap tindakan pembinaan —
termasuk teguran terhadap siswa yang melanggar aturan — sejatinya merupakan
bagian dari proses pendidikan nilai dan tanggung jawab sosial.
Tujuan utama penerapan praktik baik ini adalah:
Pelaksanaan praktik baik
ini kedepannya, jika dilakukan berkesinambungan melalui pendekatan kolaboratif
dan edukatif, melibatkan seluruh unsur sekolah:
Selain itu, setiap
pelanggaran tidak langsung dikenai hukuman, tetapi dilakukan pendekatan
restoratif, seperti:
Media atau Alat yang Digunakan
Setelah penerapan praktik baik ini nantinya dilakukan
secara berkelanjutan selama satu semester dan bahkan bisa menjadi program tetap
sebagai budaya sekolah, diharapakan dapat terlihat beberapa perubahan nyata:
Evaluasi dilakukan
melalui rapat tim manajemen sekolah dan forum refleksi guru. Hasilnya
menunjukkan bahwa penegakan disiplin dengan pendekatan moral Pancawaluya lebih
efektif dibanding hukuman semata. Pihak kepala Sekolah, Tim Manajemen Sekolah, Guru
dan seluruh stakeholder sekolah menyadari pentingnya keteladanan (ing ngarso
sung tulodo), sementara siswa memahami bahwa teguran dari pihak sekolah merupakan
bentuk kasih sayang. Kasus kepala sekolah yang mendisiplinkan siswa karena
kedapatan merokok di lingkungan sekolah sehingga ada rasa kurang menerima dari
pihak orang tua menjadi pelajaran berharga bahwa komunikasi dengan orang tua
harus diperkuat. Kini, setiap tindakan pembinaan disertai dokumentasi, surat
undangan, dan penjelasan tertulis agar tidak menimbulkan salah paham.
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah bukan hanya
soal kepatuhan terhadap peraturan, tetapi bagian dari pendidikan karakter dan
kesehatan yang integral. Melalui pendekatan nilai Pancawaluya — Cageur, Bageur,
Pinter, Bener, dan Singer — sekolah dapat menanamkan disiplin positif yang
membangun kesadaran, bukan ketakutan. Kasus viralnya tindakan kepala sekolah
karena mendisiplinkan siswa yang merokok di lingkungan sekolah hendaknya
menjadi refleksi bagi seluruh pihak bahwa pendidikan adalah kerja kolaboratif
antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Guru dan kepala sekolah perlu
didukung, bukan dicurigai, ketika menegakkan nilai-nilai moral.
Rekomendasi:
Daftar Pustaka