SEKOLAH TANPA GARASI MOTOR SISWA

Oleh Tatang Sunendar

Luar biasa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang baru hitungan minggu dilantik mengeluarkan kebijakan yang tidak kalah sat setnya dengan gubernur KDM. Ini ditengarai dalam sebuah tayangan IG yang dikrim sahabat berisi himbauan Kepala Dinas Pendidikan  mengeluarkan instuksi garasi di sekolah untuk dibongkar dengan alasan kumuh, motor siswa bukan aset negara sehingga tidak usah disediakan sarana garasi, mengurangi estiketika sekolah. Pun untuk guru nampaknya. Kenapa demikain?

Mungkin anjuran tersebut berangkat dari keprihatinan atas meningkatnya jumlah siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah tanpa izin mengemudi yang sah, kurangnya kesadaran tertib lalu lintas, hingga meningkatnya potensi kecelakaan di kalangan pelajar. Selain itu, memberikan fasilitas parkir justru memperkuat kebiasaan yang belum tentu selaras dengan prinsip keselamatan dan tanggung jawab. Juga karena mengurangi estiketika lingkungan sekolah. Apakah ada aturan ruang parkir di sekolah?

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah tidak secara ekspilisit mengatur sekolah menyediakan garasi untuk kendaran bermotor baik untuk guru maupun untuk siswa. Namun sebagai bagian dari pelayanan untuk keselamatan dan ketertiban pemilik kedaraan khusunya bagi guru tidak sedikit sekolah menyediakan sarana untuk parkir mobil maupun untuk motor.

Menanggapi anjuran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa kendaraan bermotor siswa bukanlah aset negara dan tidak seharusnya mendapat fasilitas seperti garasi khusus di lingkungan sekolah, nampaknya bagian dari upaya membangun budaya tertib, aman, dan berkelanjutan dalam ekosistem pendidikan. Apa keuntungan dan kekurangannya?

Keuntungan kebijakan meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin, Siswa diingatkan bahwa mengendarai motor sangat berbahaya khususnya yang belum punya SIM. Kebijakan ini sekaligus mendidik untuk bertanggung jawab secara hukum dan sosial. Banyak kecelakaan lalu lintas melibatkan pelajar. Mengurangi penggunaan motor pribadi dapat menurunkan risikonya serta  mendorong transportasi ramah lingkungan. Siswa akan mencari alternatif seperti berjalan kaki, bersepeda, atau transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang paling utama mengurangi kepadatan lahan sekolah, tanah sekolah bisa difokuskan untuk ruang belajar, taman, atau area literasi ketimbang parkiran motor.

Adapun kekurangan dari kebijakan ini sulit bagi siswa dari daerah jauh atau tidak terjangkau transportasi umum. Tidak semua siswa memiliki akses mudah ke angkot, biaya transportasi bertambah bagi beberapa siswa. Sebagian siswa menggunakan motor justru untuk menghemat ongkos harian. Potensi Penurunan Kehadiran atau Keterlambatan, siswa yang biasanya mengandalkan motor pribadi mungkin kesulitan menyesuaikan waktu jika harus bergantung pada kendaraan umum.

Tantangan pelaksanaan kebijakan ini minimnya transportasi umum yang aman dan terjangkau. Ketergantungan budaya pada kendaraan pribadi, bahkan sejak usia remaja. Kurangnya sosialisasi dan kesiapan infrastruktur transportasi pendukung. Perlu dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar.

Solusi dan Pendekatan Alternatif Kerja Sama dengan Dinas Perhubungan dan Dishub Sekitar: Sekolah dapat mengusulkan trayek khusus angkutan sekolah atau bus sekolah yang murah. Adanya Program Transportasi Bersama antar siswa, kemudian siswa dari daerah yang sama bisa bergiliran diantar oleh orang tua atau kendaraan legal. Sekolah dan komite bisa mengajukan program subsidi transportasi pelajar miskin. Edukasi dan Sosialisasi Kepada Orang Tua, Memberikan pemahaman bahwa larangan ini justru demi keamanan anak mereka.

Kebijakan "Sekolah Tanpa Garasi Motor Siswa" bukan semata-mata larangan, tapi bentuk komitmen membangun kedisiplinan, keselamatan, dan keadilan dalam pendidikan. Memang tidak mudah, tetapi jika dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan siswa, maka tantangan ini bisa menjadi pijakan menuju budaya transportasi pelajar yang tertib dan aman di Jawa Barat.

Kami menyadari jika direnungkan lebih dalam, anjuran ini ternyata menyimpan pesan moral yang kuat. Motor, meskipun membantu mobilitas, telah menjadi simbol keterbiasaan yang tak selalu selaras dengan nilai pendidikan. Banyak siswa belum cukup umur untuk memiliki SIM, namun tetap mengendarai motor setiap hari. Mereka melaju di jalan raya tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tak sedikit pula kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Ini tentu menjadi keprihatinan bersama.

Kami paham, perubahan bukan hal mudah. Apalagi jika yang diubah adalah kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi kami percaya, sekolah harus jadi tempat belajar yang tidak hanya soal akademik, tetapi juga tentang hidup yang lebih disiplin, aman, dan bertanggung jawab…semoga…