SEKOLAH UNGGULAN: SERAHKAN SAJA KE PIHAK SWASTA?

Oleh Tatang Sunendar

Salah satu quick win Kemendiktisaintek adalah pembangunan sekolah unggulan yang pengelolaannya beralih dari ranah Kemendikdasmen. Pembangunan sekolah unggulan akan dieksekusi oleh Kemeterian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan telah disetujui oleh DPR. Dan di tahun 2025 akan dibangun empat sekolah, dengan anggarannya empat trilun rupiah serta akan dibangun di luar Jawa khusus bagi anak-anak yang berbakat  dalam bidang akademik, olah raga, dan seni. (detikcom tanggal 20 Nopember 2024). Berita tersebut memantik pertanyaan dalam benak, mengapa harus ada sekolah unggulan, kenapa harus oleh Kemendiktisaintek)? Apakah pemerintah tidak berkaca pada program RSBI yang sudah ditutup?

Kita menyadari bahwa amanat Undang-Undang, Pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 UUD 1945. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan prinsip pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan.

Kita menyadari bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Di Indonesia, sekolah unggulan sering kali menjadi tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan. Sekolah-sekolah ini dikenal karena kualitas pendidikan yang lebih baik, fasilitas yang memadai, dan guru-guru berkompeten. Namun, di tengah tantangan pengelolaan sekolah yang terus meningkat, pengelolaan pendidikan, termasuk sekolah unggulan, harus tetap sesuai dengan amanat konstitusi ini.

Pemerintah wajib memastikan bahwa akses pendidikan bermutu tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi merata untuk seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Apalagi kalau kita kaji lebih dalam masih banyak masalah pendidikan yang belum optimal seperti gedung yang rusak, sarana yang tidak lengkap, kompetensi guru-guru yang belum sesuai harapan, nasib guru honorer yang belum meningkat kesejahteraannya. Pertanyaannya apakah gagasan membangun sekolah sebuah solusi dan tepat?

Ide membangun sekolah unggulan merupakan sebuah inovasi yang bagus, namun pemerintah  nampaknya tetap harus fokus pada pembenahan sekolah negeri karena:

Pertama masih banyak sekolah negeri di Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang tidak memadai, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memastikan semua sekolah memiliki fasilitas yang layak demi mendukung proses pembelajaran.

Kedua guru masih membutuhkan peningkatan mutu, karena guru adalah ujung tombak pendidikan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh dan berkelanjutan tidak seperti sekarang dengan pola guru penggerak, khususnya dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21. Penguasaan teknologi, kemampuan mengelola pembelajaran, dan penerapan metode inovatif menjadi hal yang sangat penting.

Ketiga perlu peningkatan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama. Gaji yang layak, tunjangan yang memadai, dan perlindungan sosial akan meningkatkan motivasi serta kinerja guru. Guru yang sejahtera akan mampu memberikan dedikasi yang lebih baik dalam mendidik siswa. Guru dengan penghasilan yang cukup akan merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas tidak terbelah konsentrasi antara tugas dan mencari nafkah. Terus bagaimana dengan ide pembentukan sekolah unggulan?

Berkaca dengan Program RSBI yang digadang-gadang sebagai sekolah unggulan saat itu,  Kementerian menghadapi banyak tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, dan kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini sering kali berdampak pada kualitas layanan pendidikan di sekolah unggulan yang idealnya harus tetap tinggi. Apalagi jumlah sekolah negeri yang cukup besar. Oleh karena itu untuk pengembangan sekolah unggulan nampaknya pemerintah serahkan saja ke pihak swasta. Mengapa ke pihak swasta?

Menyerahkan pengelolaan sekolah unggulan kepada pihak swasta dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap menjunjung amanat undang-undang, prinsip keadilan, dan pengawasan yang ketat.

Banyak pihak swasta telah terbukti sukses mengelola berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah swasta unggulan menunjukkan prestasi akademik dan non-akademik yang sangat baik, serta mampu memberikan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Seperti SMA Del di Sumatera Utara, SMA Taruna Nusantra  di Magelang, dan banyak lagi sekolah swasta dengan ciri khas masing-masing, ada yang berciri keagamaan, pendidikan berbasis karakter dan kebangsaan, maupun pengembangan IT.

Jika Pemerintah menyerahkan pengelolaan sekolah unggulan kepada pihak swasta, diharapkan sekolah tersebut dapat: 1) Mengelola sumber daya dengan efisien. Pihak swasta cenderung memiliki manajemen yang lebih fleksibel dan fokus pada hasil. Pendanaan yang diperoleh, baik dari biaya pendidikan maupun sponsor, dapat digunakan secara lebih efisien untuk peningkatan fasilitas dan kompetensi guru. 2) meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah yang dikelola swasta sering kali mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis teknologi dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan global, sehingga siswa dapat lebih kompetitif. 3) memberikan inovasi dalam pendidikan pihak swasta lebih terbuka terhadap inovasi, seperti metode pembelajaran berbasis proyek, pendidikan STEAM (Sains, Teknologi, Engineering, Seni, dan Matematika) yang tercantum pada RPJM, serta pembelajaran kolaboratif yang mempersiapkan siswa untuk dunia kerja dan kehidupan modern.

Namun jika menyerahkan pengelolaan oleh pihak swasta maka pemerintah perlu menekankan peserta didik harus bersifat inklusif dengan bisa menerima siswa dari berbagai kalangan khususnya bagi siswa yang mempunyai kepandaian namun terkendala biaya. Nah pada proses pembiayaan inilah pemerintah bisa memberikan subsidi bagi sekolah agar menerima siswa yang kurang beruntung.

Sebagai wujud kesetaraan akses Pendidikan, Pemerintah perlu memastikan bahwa siswa berprestasi dari berbagai latar belakang tetap memiliki kesempatan untuk mengakses sekolah unggulan, meskipun pengelolaannya jika diserahkan kepada swasta. Dan juga prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis. Semua siswa, terlepas dari kondisi mereka, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, serta tidak boleh mengorbankan hak siswa kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan regulasi yang ketat untuk menjaga keberlanjutan prinsip keadilan dalam sistem pendidikan.

Pembangunan sekolah unggulan oleh swasta merupakan suatu keniscayaan karena jika sekolah unggulan yang akan dibangun Kemendiktisaintek sebanyak empat sekolah dengan biaya empat triluin, sungguh luar biasa dan jika biaya tersebut digunakan untuk memperbaiki sekolah yang rusak dan sarana prsarana yang kurang akan berapa banyak sekolah yang bisa diperbaiki. Jika ingin dibangun di luar Pulau Jawa banyak sekali perusahaan tambang yang bisa digandeng  untuk mendirikan sekolah unggulan.

Maka hemat saya, pemerintah dan juga DPR tidak boleh melupakan tugas utamanya dalam memperbaiki sarana, meningkatkan mutu guru, dan menjamin kesejahteraan guru di sekolah negeri dan jika oleh Kemendikti Saintek juga berapa banyak PT yang masih membutuhkan penanganan. Dengan berbagi peran dan kebijakan yang tepat antara pemerintah dan pihak swasta, pemerintah fokus sekolah/PT negeri dan pihak swasta membangun sekolah unggulan nampaknya pendidikan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif, bermutu, dan mampu mencetak generasi penerus yang kompeten serta berkarakter…semoga…