Selamat Datang SPMB 2025: Belajar dari PPDB 2024

Oleh Ade Munajat

Juni 2025 nanti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dimulai. Pada Juni 2024 lalu, kita punya pengalaman menghadapi masalah serius yang muncul selama dan setelah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Masalah Serius Selama PPDB 2024, ialah: 1. Gangguan Teknis pada Sistem Online: Pada hari pertama PPDB Tahap 1 (3 Juni 2024), banyak pendaftar mengalami kesulitan mengunggah berkas persyaratan ke laman resmi ppdb.jabarprov.go.id karena gangguan sistem. Hal ini disebabkan oleh perubahan mekanisme PPDB dari tahun sebelumnya, di mana Tahap 1 jalur zonasi dan afirmasi KETM, meningkat jumlah pendaftarnya secara signifikan. Jalan ke luarnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat memperbaiki sistem yang mungkinkan pendaftaran daring dengan bantuan operator sekolah atau secara luring di sekolah tujuan.

2. Keterlambatan Petunjuk Teknis (Juknis). Hingga pelaksanaan PPDB Tahap 1, Petunjuk Teknis PPDB belum ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat. Padahal, Juknis ini penting sebagai standar pelayanan dan memberikan kepastian bagi pelaksana serta pendaftar. Keterlambatan ini berpotensi menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan prosedur. 3. Kurangnya Kejelasan Saluran Pengaduan. Informasi pengaduan pada laman resmi PPDB 2024 hanya mencantumkan layanan Sapawarga, yang bukan saluran khusus untuk PPDB, padahal Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebutkan pengaduan harus dilakukan secara berjenjang melalui panitia sekolah, help desk cabang dinas, hingga help desk provinsi. Hal ini menyulitkan pendaftar yang membutuhkan bantuan cepat. Ombudsman Jabar membuka posko pengaduan khusus melalui WhatsApp (08119863737) dan kantor di Bandung untuk menangani masalah ini, dengan pendekatan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO).

4. Manipulasi Data dan Kecurangan. Meskipun jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada indikasi kecurangan seperti manipulasi dokumen kependudukan (misalnya, Kartu Keluarga) untuk memenuhi syarat zonasi, siswa titipan, dan kongkalikong antara sekolah dan orang tua untuk mengakali proses seleksi. Praktik seperti jual beli piagam prestasi atau bangku sekolah juga masih terjadi, meskipun intensitasnya lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Masalah Serius Setelah PPDB 2024. 1. Siswa “Ilegal” dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Lebih dari 28.000 siswa di lebih dari 1.000 sekolah jenjang SMP dan SMA di Jawa Barat terancam berstatus “ilegal” karena tidak tercatat dalam Dapodik, meskipun sudah diterima, mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dan menjalani pembelajaran. Penyebabnya adalah penutupan pemutakhiran data siswa baru oleh pemerintah pusat, dengan batasan minimal 32 siswa per rombongan belajar (rombel) untuk SMP dan 36 untuk SMA. Siswa yang diterima melebihi kuota ini otomatis “terlempar” dari Dapodik, sehingga tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Masalah ini berpotensi mencederai hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sah, karena tanpa NISN, status mereka di sistem pendidikan tidak diakui secara legal. 2. Kuota Sekolah yang Tidak Terpenuhi. Sebanyak 10 kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki sekolah SMA/SMK yang kuotanya tidak terpenuhi pada PPDB 2024, baik karena calon peserta tidak daftar ulang atau dibatalkan.

Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran untuk mekanisme pengisian kuota kosong ini, termasuk koordinasi dengan sekolah swasta melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Namun, ketimpangan daya tarik sekolah negeri versus swasta tetap menjadi masalah, dengan hanya 36% daya tampung sekolah negeri tersedia, menyebabkan banyak siswa tidak tertampung. 3. Potensi Pungutan Liar (Pungli). Meskipun PPDB 2024 dirancang bebas dari pungutan, laporan dari berbagai daerah (termasuk Jawa Barat) menunjukkan adanya dugaan pungli atau sumbangan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru. Hal ini diperparah oleh praktik siswa titipan dari pejabat atau tokoh masyarakat.

Dinas Pendidikan Jabar mengimbau sekolah untuk tidak mengaitkan penerimaan siswa dengan urusan keuangan, dan komite sekolah diminta berunding dengan orang tua tanpa melanggar Peraturan Gubernur.

Implikasi dan Dampak Jangka Panjang

Masalah serius sebagai diinventarisir di atas memiliki implikasi dan dampak jangka panjang, apabila tidak segera mendapat penyelesaian. 1. Akses Pendidikan. Masalah siswa “ilegal” di Dapodik dapat menghambat hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan formal, seperti akses beasiswa, ujian nasional, atau kelanjutan studi. 2. Ketimpangan Pendidikan. Fokus pada sekolah negeri yang terbatas daya tampungnya menunjukkan perlunya pemerataan sarana pendidikan, seperti penambahan ruang kelas atau sekolah baru, serta perbaikan infrastruktur akses ke sekolah. 3. Kepercayaan Publik. Kecurangan, gangguan teknis, dan kurangnya saluran pengaduan yang jelas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem PPDB, meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas mulai ditegakkan.

Transisi ke SPMB 2025

Mulai 2025, PPDB diganti menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan penghapusan zonasi dan penyesuaian kuota afirmasi. Namun, tanpa penanganan serius terhadap masalah teknis dan kecurangan, SPMB berisiko menghadapi tantangan serupa.

Solusi dan Rekomendasi

Perbaikan Sistem Dapodik. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuka kembali pemutakhiran data untuk mengakomodasi siswa “ilegal” dengan dispensasi penambahan daya tampung, serta menetapkan kebijakan yang lebih fleksibel untuk rombongan belajar. Peningkatan Infrastruktur Digital. Dinas Pendidikan Jabar perlu memastikan stabilitas server dan akses internet, terutama di daerah terpencil, untuk mendukung pendaftaran daring. 3. Pengawasan Ketat. Pengawasan terhadap kecurangan (pungli, manipulasi dokumen, siswa titipan) harus diperketat, dengan sanksi tegas bagi pelaku. Ombudsman Jabar dapat memperluas peran RCO untuk menangani laporan secara cepat. Sosialisasi dan Saluran Pengaduan. Informasi saluran pengaduan harus lebih jelas dan mudah diakses, dengan memanfaatkan laman resmi PPDB dan media sosial untuk transparansi. Pemerataan Kualitas Pendidikan. Pemda perlu berinvestasi pada sekolah swasta berkualitas dan infrastruktur transportasi untuk mengurangi ketimpangan daya tarik sekolah negeri versus swasta 

Kesimpulan

PPDB Jabar 2024 menghadapi masalah serius seperti gangguan teknis, keterlambatan Juknis, kurangnya kejelasan saluran pengaduan, dan kecurangan seperti manipulasi dokumen. Pasca-PPDB, masalah siswa “ilegal” di Dapodik dan kuota yang tidak terpenuhi menjadi ancaman terhadap hak pendidikan siswa. Meskipun ada upaya perbaikan, seperti posko pengaduan Ombudsman dan koordinasi dengan sekolah swasta, tantangan ini memerlukan solusi sistemik untuk memastikan SPMB 2025 berjalan lebih baik.

Alhamdulillah. Semoga tulisan ini mencapai tujuannya.

Refrensi: Berbagai sumber online terhimpun.