Seminar Nasional Pendidikan Demokrasi dan Keterbukaan Informasi Menuju Jawa Barat Istimewa

BANDUNG, 14 September 2026 — Pendidikan demokrasi dan keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Semangat tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Pendidikan Demokrasi dan Keterbukaan Informasi Menuju Jawa Barat Istimewa” yang diselenggarakan pada Senin, 14 September 2026, bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung.

Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara Komisi Informasi Jawa Barat, Komisi I DPRD Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, serta Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung. Seminar tersebut menjadi ruang akademik dan publik untuk memperkuat pemahaman mengenai demokrasi, hak masyarakat atas informasi, serta tanggung jawab warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Seminar nasional dibuka secara langsung oleh Rektor UNINUS Bandung, Prof. Endang Komara, yang sekaligus memberikan sambutan pembuka. Hadir pula Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, M.Si., dan Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, M.Tr.A.P. Kehadiran unsur perguruan tinggi, lembaga legislatif, dan lembaga publik tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat pendidikan demokrasi dan budaya keterbukaan informasi di Jawa Barat.

DPRD dan Komisi Informasi: Memperkuat Hak Publik atas Informasi

Rangkaian pemaparan materi diawali oleh H. M. Sidkon Djampi, S.H., M.M., anggota Komisi I DPRD Jawa Barat. Ia menguraikan peran dan fungsi DPRD dalam dinamika pendidikan demokrasi serta keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai proses pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan terlibat dalam pembangunan daerah.

Pemaparan H. M. Sidkon Djampi memperoleh respons antusias dari peserta seminar. Para peserta yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, dan pimpinan kampus UNINUS mengikuti diskusi dengan perhatian tinggi. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa isu demokrasi dan keterbukaan informasi memiliki relevansi kuat dengan kehidupan akademik, sosial, dan pemerintahan.

Selanjutnya, Yadi Supriadi, M.Phil., M.I.Kom., menyampaikan materi mengenai peran dan tugas Komisi Informasi. Pembahasan ini menegaskan pentingnya keberadaan lembaga yang mendorong pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memperkuat kesadaran badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Prof. Dr. Diding Nurdin: Pendidikan Demokrasi Harus Melahirkan Warga Negara Digital yang Berkarakter

Penyajian materi substantif dan mendasar dalam seminar nasional tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. H. Diding Nurdin, M.Pd., Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bidang keahlian Kepemimpinan Pendidikan. Dalam pemaparannya, Prof. Diding mengangkat tema “Pendidikan Demokrasi: Membangun Generasi Kritis, Terbuka, Beretika, dan Bertanggung Jawab di Era Digital.”

Dengan pendekatan yang memadukan perspektif pendidikan, kepemimpinan, dan kewargaan digital, Prof. Diding menekankan bahwa pendidikan demokrasi tidak cukup hanya mengajarkan konsep tentang pemilu, lembaga negara, atau hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan demokrasi harus membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, terbuka terhadap informasi, menjunjung etika, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Dalam konteks era digital, mahasiswa dan generasi muda menghadapi arus informasi yang sangat cepat. Media sosial dan berbagai platform digital membuka peluang besar bagi partisipasi publik, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi, dan rendahnya budaya verifikasi informasi. Karena itu, pendidikan demokrasi perlu diarahkan untuk membangun kecerdasan berpikir dan karakter kuat yang mampu menghadapi kompleksitas tersebut.

Dalam kajiannya, Prof. Diding mengangkat enam hal mendasar yang menjadi kerangka penting untuk memahami dan mengembangkan pendidikan demokrasi di era digital.

Pertama, urgensi pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara agar mampu berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh institusi politik, tetapi juga oleh kualitas warga negara yang menjunjung nilai keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kedua, pentingnya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Informasi publik yang dapat diakses masyarakat menjadi dasar untuk mengawasi kebijakan, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam perspektif pendidikan, keterbukaan informasi juga mendorong budaya akademik yang kritis, terbuka, dan berbasis bukti.

Ketiga, tantangan pendidikan demokrasi di era digital. Prof. Diding menyoroti berbagai persoalan yang berkembang di ruang digital, mulai dari penyebaran informasi palsu, manipulasi opini, budaya saling menyerang, hingga kecenderungan menerima informasi tanpa proses pemeriksaan yang memadai. Menurut perspektif pendidikan yang dikembangkan dalam pemaparannya, generasi muda perlu dibekali literasi digital, literasi media, kemampuan bernalar kritis, dan etika komunikasi agar tidak menjadi sekadar pengguna teknologi, tetapi mampu menjadi warga digital yang bijaksana.

Keempat, transformasi masyarakat informasi menjadi masyarakat berpengetahuan. Prof. Diding menegaskan pentingnya membedakan antara masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi dan masyarakat yang mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna. Informasi yang melimpah belum tentu menghasilkan pemahaman yang benar. Diperlukan kemampuan menyeleksi, memverifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan menerapkan informasi untuk memecahkan persoalan kehidupan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk membangun budaya ilmiah dan tradisi berpikir berbasis bukti.

Kelima, mahasiswa sebagai digital citizen. Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai konsumen informasi, melainkan sebagai warga digital yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknologi untuk belajar, menyampaikan gagasan, mengembangkan inovasi, membangun dialog publik, dan berkontribusi dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Kebebasan berekspresi di ruang digital harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap etika, hukum, privasi, dan keberagaman.

Keenam, pendidikan demokrasi sebagai fondasi kepemimpinan masa depan. Pendidikan demokrasi perlu diarahkan untuk membentuk calon pemimpin yang memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, keberanian menyampaikan kebenaran, keterbukaan terhadap kritik, serta kepedulian terhadap kepentingan publik. Kepemimpinan yang demokratis tidak dibangun melalui kekuasaan semata, tetapi melalui keteladanan, dialog, tanggung jawab, dan kemampuan menggerakkan masyarakat menuju tujuan bersama.

Lima Rekomendasi bagi Mahasiswa sebagai Aktor Demokrasi

Pada bagian akhir pemaparannya, Prof. Diding Nurdin menyampaikan lima rekomendasi penting bagi mahasiswa sebagai aktor demokrasi dan calon pemimpin masa depan. Kelima rekomendasi tersebut menekankan perlunya mengintegrasikan pengetahuan, kecakapan digital, etika, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

1. Menguatkan budaya berpikir kritis dan berbasis bukti. Mahasiswa perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, menguji kebenaran suatu klaim, membandingkan perspektif, serta menyusun pendapat berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab dalam ruang digital. Setiap unggahan, komentar, dan penyebaran informasi harus mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Kebebasan berekspresi harus diiringi sikap santun, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesadaran terhadap konsekuensi sosial maupun hukum.
3. Mengembangkan budaya dialog, toleransi, dan keterbukaan. Mahasiswa perlu menjadi pelopor komunikasi yang sehat dengan menghargai keragaman pandangan, menghindari polarisasi, dan membangun ruang diskusi yang inklusif. Perbedaan pendapat seharusnya menjadi sumber pembelajaran, bukan alasan untuk memutuskan persaudaraan.
4. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan pengawasan publik. Mahasiswa didorong untuk terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, forum kebijakan, riset, dan berbagai bentuk partisipasi publik. Keterlibatan tersebut perlu dilakukan secara konstruktif dengan memanfaatkan hak atas informasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
5. Menyiapkan diri sebagai pemimpin masa depan yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan. Mahasiswa perlu membangun kompetensi, karakter, kemandirian, dan kepedulian sosial. Kepemimpinan masa depan harus mampu menghubungkan kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan bangsa.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Jawa Barat Istimewa

Pelaksanaan seminar nasional ini memperlihatkan bahwa pendidikan demokrasi dan keterbukaan informasi bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja. Perguruan tinggi memiliki peran dalam membangun tradisi ilmiah dan kecakapan berpikir kritis. Lembaga legislatif berperan dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Komisi Informasi mendorong pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik, sementara Diskominfo memiliki peran strategis dalam penguatan ekosistem komunikasi dan informasi yang mendukung masyarakat.

Melalui seminar nasional ini, peserta diajak memahami bahwa demokrasi yang bermutu membutuhkan warga negara yang berpengetahuan, kritis, terbuka, beretika, dan bertanggung jawab. Sementara itu, keterbukaan informasi harus menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.