SEMUA SEPAKAT SEKOLAH PERLU KOTRIBUSI BIAYA PENDIDIKAN DARI MASYARAKAT

Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bolehkah Pungutan dan Sumbangan SMA/SMK di Jawa Barat” digelar di Ruang Sidang UNINUS Jln. Sukarno  Hatta No. 530  Bandung, Kamis 7 September 2023. Hadir sebagai pembicara Utama Prof. Obsatar Sinaga Rektor Uninus, Prof. Cecep Darmawan Guru Besar UPI, Abdul Hadi Wijaya Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Iwan Hermawan Ketua FAGI Jabar, Dan Satriana, HMS Iriyanto dan para komite sekolah, sebagian Kepala SMA/SMK Negeri serta para pemerhati pendidilkan. Semuanya sepakat perlu adanya kontribusi biaya dari masyarakat yang mampu kepada sekolah jika pemerintah dan pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan baik biaya operasi maupun investasi sekolah.

FGD dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikkan (LBP2). Asep B Kurnia Ketua LBP2 dalam pengantarnya mengatakan FGD dilaksanakan sehubungan adanya polemik baik di sekolah maupun di masyarakat berkaitan dengan masalah pungutan dan sumbangan oleh sekolah. Rencannya hasil FGD akan disampakan secepatnya dalam bentuk Rekomendasi kepada PJ. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Dalam FGD tersebut Prof. Obsatar Sinaga yang penah menjadi ketua komite SMAN 3 Bandung mengatakan jika ada regulasi yang memperbolehkan pungutan dan sumbangan kepada masyarakat oleh sekolah kenapa dilarang, asal sesuai dengan aturan dan perudangan dalam penggunaannya. 

Sementara Abdul Hadi Wijaya Wakil Ketua Komisi V mengatakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah tidak akan mencukupi kebutuhan sekolah sehingga perlu adanya kontribusi dari masyarakat yang mampu. Berdasarkan data RAPBD Jabar tahun 2024 bantuan pemerintah daerah Jawa Barat masih kurang baik untuk memenuhi biaya operasi maupun investasi.

Iwan Hermawan Ketua FAGI Jabar mengungkapkan sebenarnya pungutan sekolah dari masyarakat yang mampu tidak dilarang karena dijamin oleh aturan PP 48 Tahun 2008 pasal 2 dan 51 yang menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan sumber pendanaan pendidikan  dari Pemerintah, Pemerintah dearah dan Pungutan dari orang tua/wali peserta Didik. Namun sebagaimana PP 48 Tahun 2008 pasal 55 bagi masyarakat yang mampu dapat juga memberikan sumbangan selain memenuhi pungutan, disalurkan melalui komite sekolah  sebagaimana amanat Pergub Jabar No. 97 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah.

Sementara Prof Cecep Darmawan mengatan kebijakan sekolah gratis bisa dilakukan jika pemerintah dan pemerntah daerah telah memenuhi kebutuhan sekolah baik untuk biaya operasi maupun investasi. Selama ini pemerintah dan pemerintah daerah memberikan BOS dan BOPD dirasakan belum mampu memenuhi kebutahan standar pelayanan pendidikan.  Demkian juga untuk bantuan biaya investasi belum merata. Oleh karena itu harus dihapus  istilah Sekolah Gratis, jika pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu memberikan bantuan sepenuhnya. beri kesempatan masyarakat untuk berkontribusi sesuai dengan  peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dan Satriana pemerhati pendidikan mengatakan bahwa yang wajib memenuhi biaya pendidikan adalah negara sebagaimana amanat UUD 1945, masyarakat hanya ikut bertanggung jawab. Jangan sampai dengan adanya pungutan atau sumbangan dari masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah melepaskan tanggung jawabnya.

HM Irianto dari pemerhati pendidikan mengatakan pungutan dan sumbangan dari masyarakat  harus dilakukan pengawasan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Wakil dari Komite Sekolah yang diwakili Asep Kurnaedi Ketua Komite SMAN 24 Bandung   dan Lia Nurhambali Ketua Komite  SMAN 27 Bandung sepakat dibolehkannya kontribusi masyakat baik dalam bentuk pungutan atau sumbangan. Namun harus jelas regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintrah Daerah Jawa Barat atau Dinas Pendidikan Jawa Barat sehingga Kepala sekolah dan Komite sekolah punya pegangan tidak selalu disalahkan oleh APH atau para oknum LSM yang datang ke sekolah.

Kepala Sekolah yang diwakili oleh Gunawan Kepala SMAN Maniis Purwakarta dan Eha Julaeha Kepala SMAN 16 Bandung mengakui bahwa ada pengurangan BOPD sehingga  sekolah kekurangan biaya operasional sementara biaya investasi nyaris tidak ada. Kepala SMKN 8 Bandung Agung Indaryanto mengatakan kebutuhan pembiayaan SMK lebih besar  sehingga perlu ada kontribusi dari masyarakat.

Dari FGD tersebut menghasilkan rekomendasi yang  akan segera diserahkan kepada Kepala  Dinas Pendidikan, Ketua DPRD Jawa Barat dan PJ Gubernur Jawa Barat. Yaitu:

1.     Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan biaya operasi dan investasi sekolah sebagaimana amanat peraturan dan pperundangan yang berlaku baik dalam USPN, PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Pergub Jabar No. 165 Tahun 2021 tentang BOPD.

2.     Orang tua siswa yang mampu secara ekonomi ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap kebutuhan biaya operasi dan investasi sekolah sebagaimana peraturan dan perundangan yang berlaku tersebut.

3.     Pemerintah Daerah Jawa Barat atau Dinas Pendidikan Jawa Barat secepatnya membuat Peraturan atau Surat Edaran yang mengatur tentang kontribusi atau pungutan dan sumbangan dari masyarakat kepada Sekolah sebelum dilakukan rapat antara orang tua siswa dan pihak  sekolah dan Komite Sekolah.  

4.     Agar Pungutan dan Sumbangan sesuai dengan peraturan dan perudangan maka perlu memfungsikan kembali lembaga-lembaga pengawasan dalam pengunaannya.