Semua Siswa Wajib Naik Kelas pada Kurikulum Merdeka?

Oleh Alfina Nur Lutfiah

(Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung) 

Pada kurikulum merdeka di kalangan guru terjadi diskusi atau perdebatan, Benarkah bahwa siswa itu harus naik kelas pada kurikulum Merdeka? Sebagian ada yang bilang bahwa semua harus naik kelas. Pada keputusan Mendikbud nomor 262/M/2022 halaman 70 nomor 8 dikatakan bahwa pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/Mak atau bentuk lain yang sederajat, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian projek penguatan profil pelajar pancasila, portofolio peserta didik dan seterusnya. Ketika sekolah menentukan kriteria kenaikan kelas berarti ada kemungkinan anak yang tidak naik kelas itu tidak memenuhi kriteria yang telah dibuat oleh satuan pendidikan. Dijelaskan juga di pedoman pembelajaran dan asesmen Tahun 2022 di halaman 61 “Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan” artinya tidak ada jalan lain selain tidak naik kelas tetapi ketika dimungkinkan ada jalan lain maka jangan sampai anak itu tidak naik kelas, dengan demikian sebenarnya di pedoman ini menyarankan bahwa semua siswa itu harus naik kelas kalaupun nanti tidak naik kelas maka betul-betul melalui musyawarah dengan yang sangat matang tidak boleh gegabah.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat signifikan untuk peserta didik bahkan cenderung memberikan dampak buruk, hal ini menunjukkan bahwa mengulang pelajaran yang sama selama setahun tidak membuat peserta didik memiliki kemampuan akademik yang setara dengan teman-temannya melainkan tetap lebih rendah. Hal ini juga dimungkinkan karena dibutuhkannya pendekatan atau strategi belajar yang berbeda, bantuan belajar yang lebih intensif, waktu yang sedikit lebih panjang, namun bukan mengulang seluruh pelajaran selama setahun.

Dalam hal terjadi kasus besar, jika terdapat banyak mata pelajaran yang tidak tercapai oleh peserta didik atau terkait isu sikap dan karakter maka satuan, maka satuan pendidikan dapat menetapkan mekanisme untuk peserta didik yang tidak naik kelas. Namun demikian, keputusan ini sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati mengingat dampaknya terhadap kondisi psikologis peserta didik. Hasil tes PISA 2018 menunjukkan bahwa di berbagai Negara, mayoritas siswa yang pernah tidak naik kelas adalah siswa dari keluarga kelas menengah kebawah (OECD,2020). Ketika mereka tinggal dikelas, biaya untuk mengulang setahun belajar memberatkan keluarga sehingga mereka rentan putus sekolah.

Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Dimana peserta didik harus mengulang semua pembelajaran dalam jangka waktu setahun penuh, padahal mungkin bukan itu yang menjadi kebutuhan belajar mereka. Ada contoh isu yang biasanya menjadi faktor pendorong keputusan tidak naik kelas, serta alternatif solusi yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kesejahteraan peserta didik.

Contoh isu: Keterlambatan psikologis, perkembangan dan kognitif. Pertimbangan yang bisa diambil sekolah yaitu peserta didik bisa dipertimbangkan untuk naik kelas dengan catatan peserta didik perlu mendapat bimbingan dalam memahami pelajaran dan mendapat layanan konseling.

Peserta didik mempunyai masalah absen/ketidakhadiran yang banyak (Banyaknya jumlah ketidakhadiran disepakati oleh satuan pendidikan) : Dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran. Jika peserta didik tidak hadir karena kondisi keluarga (siswa yang membantu orang tua bekerja karena alasan ekonomi) atau masalah kesehatan peserta didik, maka dapat dipertimbangkan naik dengan catatan khusus. Jika alasan ketidakhadiran karena “malas”, meskipun kecil kemungkinan untuk naik kelas; peserta didik tetap dapat dipertimbangkan naik dengan catatan di rapor bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Misalnya, permasalahan ketidakhadiran harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun dengan cara konseling atau behavior treatment lain. Khusus permasalahan ketidakhadiran, wali kelas harus dapat mendeteksi permasalahan ini sedini mungkin, sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah ketidakhadiran dari peserta didik di akhir semester.

Jadi dari pertanyaan, apakah semua anak itu wajib naik kelas? Jawabannya adalah tidak karena ada kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan kapan anak bisa naik kelas, namun kebijakan tidak naik kelas harus mempertimbangkan melalui musyawarah dengan pertimbangan yang sangat matang dan mengingat dampaknya psikologis anak dan beban ekonomi keluarga.