SEPULUH TAHUN MENGAWAL MUTU EKSTERNAL

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaisawara PPPPTK IPA/Pengurus BAP/BAN SM (2012-2017 dan 2017-2022)

Maret 2022 merupakan hal istimewa karena di bulan ini merupakan akhir dari pengabdian saya mengawal mutu eksternal setelah 10 tahun (Maret 2012- Maret2022) menjadi pengurus Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah (BAN SM) Provinsi sebelumnya Badan Akreditasi Provinsi (BAP) dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat dan dilantik di Gedung Sate merupakan suatu nilai tersendiri. Namun seiring reorganisasi selanjutnya bertanggung jawab Badan Akreditasi Nasional Pusat.

Akreditasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan sistem penjaminan mutu ekstrenal (SPME), memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama fungsi pengetahuan yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya. Kedua akuntabilitas yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Ketiga pembinaan dan pengembangan sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Dengan fungsi tersebut badan akreditasi senantiasa mengawal mutu sekolah eksternal dilakukan  secara periodik dengan durasi lima tahun sekali. Ada empat faktor untuk terciptanya akreditasi  bermutu di antaranya adalah pengelola akreditasi yang bemutu, pelaksanaan yang bermutu, asesor yang bermutu serta perangkat akreditasi atau instrumen yang digunakan dalam akreditasi.

Sejalan dengan berjalannya waktu pengelolan akreditasi mengalami perubahan yang awalnya desentraliasi menjadi sentraliasi, sebelumnya Badan Akrediatsi Provinsi (BAP) bertanggung jawab pada pemerintah daerah provinsi berubah menjadi Badan Akreditasi Nasional yang bertanggung jawab ke BAN SM pusat. Di tingkat kabupaten/kota dari UPA menjadi KPA. Jika pada saat UPA boleh dikelola oleh pejabat dinas pendidikan kab kota setelah jadi KPA wajib dijabat oleh asesor aktif, begitu juga instrumen mengalami perubahan dari yang berbasis bukti  (compliance based) yang merujuk indikator pada 8SNP menjadi berbabasis kinerja (performance based) yang mengukur aspek mutu lulusan, mutu siswa, mutu guru dan mutu menajemen sekolah.

Dari dua periode yang dialami dengan kebijakan yang berbeda sudah dipastikan terdapat kelebihan dan kekurangan yang sudah barang tentu merupakan suatu konsekuensi dari sebuah perubahan. Adapun hal-hal yang menjadi catatan di antaranya:

Pertama kurangnya koordinasi BAN SM dengan dinas pendidikan kab/kota. Salah satu penyebabnya adalah KPA dijabat oleh asesor aktif yang notabene seorang pengawas yang langsung berkoordinasi dengan sekolah. Padahal data sekolah ada di dinas pendidikan, ini membuat proses verifikasi sekolah yang akan diakreditasi, sekolah baru atau sekolah yang sudah bubar tidak cepat diketahui sehingga sering terkendala untuk mengumpulkan informasi dengan waktu yang tepat.

Kedua fungsi akreditasi sebagai pembinaan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah relatif berkurang bahkan tidak ada, apalagi dengan layanan akreditasi menggunakan aplikasi mengakibatkan kurang fokusnya sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Akreditasi dipandang sebagai pemeriksaan dokumen-dokumen yang merujuk pada indikator 8 SNP. Pun demikian dengan adanya perubahan instrumen, sekolah hanya tahu saat sekolah tersebut mau diakreditasi melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan akreditasi, padahal menilai kinerja membutuhkan rekam jejak dari aktivitas sekolah. Untuk hal ini maka BAN SM selanjutnya harus menjalin koordinasi dengan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu untuk menginformsikan kebijakan terkait akreditasi maupun perangkat yang digunakan bagi sekolah secara keseluruhan.

Ketiga adanya dua kepentingan yang berbeda antarsekolah dengan BAN SM saat pelaksanaan akreditasi. Sekolah saat divisitasi ingin menunjukkan kreasi siswa hasil binaannya sehingga saat datang asesor di sekolah dilakukan gelar seni upacara adat yang dilakukan oleh siswa siswa, adapun BAN beharap pelaksanaan visitiasi dilakukan sebagai kegiatan rutin layaknya menerima tamu biasa. Juga sekolah memandang dengan divisitasi seolah-olah sekolah dinilai terkait pemenuhan administrasi sehingga sekolah berupaya untuk memenuhinya walaupun dilaksanakan sesaat mau divisitasi. Di sisi lain BAN menilai kinerja sekolah terkait mutu lulusan, mutu siswa, dan mutu guru yang membutuhkan proses panjang tidak mungkin dipenuhi dalam waktu yang singkat.

Keempat penegakan norma dan etika asesor. Setiap ada momen kegiatan seperti pembekalan asesor, penguatan asesor, materi norma dan etika merupakan suatu topik yang wajib disampaikan pada asesor disertai sanksi yang mengiringinya jika dilanggar. Hal ini menarik karena berbenturan dengan budaya dan nilai kearifan lokal. Sekolah menganggap asesor sebagai seorang tamu yang harus dihormati, wajar jika ada sekolah menyiapkanya jamuan, yang tidak boleh jika sudah terjadi kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang kurang elok, saya berkeyakinan semua asesor akan mendukung hal ini, andai ada satu dua yang melanggar wajar, yang paling penting sejauh mana BAN SM mampu menjadikan asesor tenang dalam melaksanakan tugasnya.

Keempat catatan tersebut merupakan intisari pengalaman dari beberapa catatan yang dialami  selama sepuluh tahun mengawal penjaminan mutu eksternal BAP/BAN Provinsi Jawa Barat. Sebuah keniscayaan BAN sebagai lembaga eksternal mempunyai daya lenting dalam  melaksanakan tugasnya, sehingga kolaborasi vertikal, horizontal maupun diagonal dilakukan dengan penuh  keharmonisan. Fungsi akreditasi sebagai pengetahuan, akuntabilitas serta pembinaan dapat dilakukan secara sistematis, masif dan berkesinambungan. Karena dengan fungsi ini sekolah dan stakeholder lainnya akan 1) memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang akreditasi, 2) meningkatkan kolaborasi, 3) meningkatkan pengalaman pengembangan learning by doing, 4) meningkatakan jaringan kerja (networking), 5) meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja asesor dan sekolah  secara umum, 6) memahami peran orang lain sehingga lebih menghargai peran masing-masing untuk meningkatkan mutu sekolah.

Dengan fungsi akreditasi terkait peningkatan kinerja diasumsikan akan melahirkan sekolah sekolah yang berbudaya mutu sehingga menjadi sekolah unggul dari berbagai aspek. Maka slogan akreditasi yang bermutu menuju sekolah yang bermutu akan tergapai, di saat tantangan dunia pendidikan semakin kompleks dibutuhkan sinergisitas dari semua komponen termasuk BAN SM di dalamnya. Semoga kegiatan akreditasi bukan semata kegiatan rutin tahunan namun menjadi daya ungkit peningkatan mutu sekolah….Ssemoga.