Sertifikasi Profesi Wartawan

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) menyebut ada enam tujuan SKW. Keenam poin penting ini mesti dimiliki oleh entitas wartawan Indonesia.

Mari kita bahas satu persatu. Fungsi SKW, yang *pertama*, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi bila kualitas wartawan dalam menulis berita, dalam wawancara dalam bersilaturahmi dengan narasumber bermasalah?

*Kedua*, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. Perusahaan penerbitan media tentu akan diuntungkan oleh wartawan yang kinerjanya berkualitas. Bila kinerjanya bermasalah maka perusahaan penerbitan akan gagal mendapatkan trust publik.

*Ketiga*, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. Kemerdekaan pers itu penting demi kepentingan publik, bukan kepentingan oknum atau pribadi Sang Wartawan.  Sekali lagi kemerdekaan pers bukan untuk pribadi dan kelompok tapi untuk publik/rakyat pembaca.

*Keempat*, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual. Martabat wartawan ada di tangan wartawan sendiri. Karya intelektual dalam produk informasi dan berita edukatif, inspiratif dan bahkan rekreatif, sangat dibutuhkan masyarakat. Bukan karya provokatif, modus, dan pulusan.

*Kelima*, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Bisa jadi ada oknum wartawan menjadikan profesi sebagai “modus” demi kepentingan subjektif Sang Oknum Wartawan.  Sebagai pendidik, pengurus organisasi profesi guru, banyak sekali Saya menemukan sejumlah modus aneh-aneh oknum wartawan.

*Keenam*, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. Industri pers sangat penting bagi dunia kita. Tanpa pers dunia akan sepi dan tidak bertumbuh. Jasa insan pers yang edukatif, dunia kita dan publik kita, lebih literet dan edukatif.

Keenam hal penting di atas mendorong semua wartawan bersertifikat. Bisa jadi ada sejumlah oknum mengaku-ngaku wartawan padahal bukan. Atau memang wartawan beneran, medianya ada tapi kualitasnya “tak lulus” sertifikasi wartawan.

Menyimak pernyataan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Sajekti Rubiah, ?pihaknya *tak melayani wartawan yang tidak memiliki sertifikat Uji  Kompetensi Wartawan (UKW)*. Hal itu, sesuai dengan aturan Dewan Pers yang sedang disosialisasikan ke Pemerintah Daerah ke para wartawan yang meliput di wilayah Kota Bekasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Hendrayana, mengatakan, *narasumber boleh tidak melayani wartawan saat melakukan tugas jurnalistik. Apabila wartawan tersebut belum lulus UKW*. Hal ini sangat baik bagi martabat wartawan sendiri. Jangan sampai ada ngaku-ngaku wartawan dengan identitas menggantung di dada, padahal oknum.

Perkembangan industri media di era digital yang demikian pesat dewasa ini mesti diikuti dengan pengembangan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Bila tidak maka berita dan info abal-abal yang lahir dari oknum wartawan abal-abal akan bertebaran. Oknum wartawan abal-abal akan membentuk masyarakat abal-abal, bahaya.

Wartawan adalah sebuah profesi yang sangat terhormat karena tujuan mulianya sebagai kontrol sosial, edukasi publik dan mengembangkan literasi. Namun bila ada oknum wartawan laba-laba, semuanya menjadi abal-abal.