Seruan SBY: Politik Berkeadaban sebagai Panggilan Sejarah yang Belum Selesai

Oleh Ade Munajat. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Ketika Politik Terasa Liar

Beberapa hari terakhir, banyak orang merasa resah. Bukan karena harga kebutuhan naik atau cuaca buruk, melainkan karena kabar dari dunia politik. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan pejabat tinggi membuat banyak orang bertanya-tanya: “Kok bisa begini?”

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons dengan nada yang tenang tapi dalam. Melalui akun media sosialnya, beliau menulis bahwa politik kita seolah semakin liar. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan, cara apa pun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk, bermoral atau tidak. Beliau khawatir, rakyat akhirnya merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri. Lalu beliau memohon kepada Presiden Prabowo agar menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Menurutnya, itu adalah panggilan sejarah dan amanah rakyat (Yudhoyono, 2026).

Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Mengapa tokoh sekelas SBY sampai “bermohon”? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik berkeadaban?

Apa Itu Politik Berkeadaban?

Politik berkeadaban adalah politik yang masih ingat pada adab. Adab di sini bukan sekadar sopan santun di permukaan, melainkan cara kita memperlakukan kekuasaan, lawan politik, dan rakyat dengan jujur serta bertanggung jawab.

Menurut penjelasan SBY sendiri dalam pidato tahun 2018, politik yang beradab berarti kekuasaan yang amanah dan tidak disalahgunakan. Rakyat tetap bebas berbicara, demokrasi berjalan tertib dan taat hukum, pers merdeka tapi bertanggung jawab, serta pergantian kepemimpinan dihormati secara konstitusional. Tidak ada upaya menjatuhkan pemimpin secara inkonstitusional, dan kekuasaan tidak menindas rakyat (Yudhoyono, 2018).

Singkatnya, politik berkeadaban adalah politik yang menolak prinsip “tujuan menghalalkan segala cara”. Ia tetap kompetitif, tapi tidak sampai merusak rasa aman masyarakat.

Kasus Penyadapan: Motif Politik dan Peran Lembaga Penegak Hukum

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi pemicu langsung seruan SBY. Berdasarkan keterangan penyidik, penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang sah, menyasar Presiden beserta sejumlah pejabat, tokoh politik, media, LSM, dan pengusaha, lalu ada upaya menghapus jejak data. Hingga kini, motif resmi masih didalami. Namun, berbagai pengamat menduga kuat bahwa tindakan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau penegakan hukum, melainkan bermotif politik, kemungkinan terkait “utang budi politik” atau kepentingan pihak tertentu. Istana bahkan mengkategorikan perbuatan tersebut berpotensi mengarah ke makar karena membahayakan kepentingan negara dan pimpinan negara.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah peran lembaga penegak hukum. Para tersangka merupakan perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri. Ketika institusi yang seharusnya menjaga hukum justru diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan politik, kepercayaan publik mudah goyah. Inilah contoh nyata politik yang “liar” yang dimaksud SBY: cara ilegal digunakan demi memperoleh atau mempertahankan pengaruh. Akibatnya, rakyat bisa merasa tidak aman bahkan di negara sendiri.

Mengapa Disebut Panggilan Sejarah?

SBY bukan orang yang baru kemarin sore bicara soal ini. Sejak masih aktif di politik, beliau sudah menekankan pentingnya politik yang beradab. Ketika beliau sekarang menuliskan “ini panggilan sejarah”, artinya beliau melihat kondisi terkini sebagai ujian bagi bangsa.

Panggilan sejarah bukan berarti kembali ke masa lalu yang romantis. Melainkan mengingat bahwa para pendiri bangsa dulu membangun negara ini bukan untuk saling menyadap atau saling menjatuhkan dengan cara kotor. Mereka membangunnya agar rakyat bisa hidup lebih baik dan lebih tenang. Ketika politik kembali “liar”, seolah kita sedang mengkhianati amanah itu.

Permintaan kepada Prabowo juga masuk akal. Sebagai presiden yang sedang berkuasa, beliau memiliki posisi paling kuat untuk memberi contoh dan menata ulang etika politik. Bukan tugas satu orang, tapi dimulai dari puncak.

Landasan yang Sudah Kita Miliki

Kita sebenarnya tidak kekurangan landasan. Pancasila, terutama sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, sudah sejak awal mengamanatkan kehidupan yang beradab. UUD 1945 juga menyediakan aturan main yang jelas: negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak warga.

Selain itu, nilai-nilai yang hidup di Masyarakat, seperti musyawarah, tepa selira, dan rasa hormat, sebenarnya mendukung politik berkeadaban. Masalahnya, nilai-nilai itu sering kalah oleh godaan kekuasaan dan persaingan yang semakin keras.

Para pemikir juga sudah lama membahas ini. Dalam tradisi Islam, politik yang baik selalu dikaitkan dengan keadilan dan kemaslahatan. Di Barat, ada gagasan tentang budaya kewargaan dan demokrasi yang deliberatif, yakni politik yang mengutamakan diskusi yang sehat, bukan saling menghancurkan. Semua itu sejalan dengan apa yang disebut politik berkeadaban.

Bagaimana Mewujudkannya dalam Praktik?

Mewujudkan politik berkeadaban tidak cukup dengan pidato. Perlu langkah konkret:

• Penegakan hukum yang adil dan konsisten, termasuk terhadap kasus-kasus yang melibatkan elite dan lembaga penegak hukum sendiri.
• Elite politik dan penegak hukum yang berani menahan diri, tidak memakai cara-cara ilegal atau fitnah.
• Pemilu yang sportif: yang menang tidak sombong, yang kalah menerima hasil dengan lapang dada.
• Pers dan media sosial yang tetap bebas, tapi tidak menyebarkan kebencian tanpa batas.
• Pendidikan kewargaan yang menanamkan adab politik sejak dini.

Semua itu tidak akan sempurna dalam semalam. Tapi setiap langkah kecil tetap berarti.

Penutup: Masih Ada Harapan

Pernyataan SBY bukan sekadar kritik. Ia adalah pengingat yang sopan namun tegas bahwa bangsa ini masih punya standar yang lebih tinggi. Politik memang selalu penuh persaingan, tapi tidak harus sampai membuat rakyat takut.

Panggilan sejarah itu belum selesai. Ia menunggu jawaban, bukan hanya dari Presiden Prabowo, tapi juga dari partai, elite, lembaga penegak hukum, media, dan kita semua sebagai warga. Kalau kita masih percaya bahwa Indonesia bisa lebih baik, maka politik yang berkeadaban bukan mimpi. Ia adalah pilihan yang harus terus kita perjuangkan bersama.

Referensi

Yudhoyono, S. B. (2018, 17 September). Utamakan rakyat dan bangun politik yang beradab [Pidato]. Peringatan HUT ke-17 Partai Demokrat, Jakarta.

Yudhoyono, S. B. (2026, 4 November). Kok jadi begini negara kita [Postingan di X]. https://x.com/SBYudhoyono/status/2117814316439425074

Azra, A. (2021). Membangun keadaban politik. Kompas.

Magnis-Suseno, F. (2015). Etika politik. Gramedia Pustaka Utama.