Setelah Senayan Sepi: Tinjauan Kritis Unjuk Rasa 27 Agustus 2026

Oleh Ade Munajat

Unjuk rasa 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR sudah selesai sebagai peristiwa jalanan. Yang belum selesai adalah maknanya. Pagi hingga siang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyampaikan dua tuntutan utama: pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Siang hari mereka memperoleh komitmen tertulis, lalu membubarkan diri secara tertib. Sore hingga malam, massa lain bertahan, pagar digoyang, dan aparat menertibkan sisa kerumunan. Laporan media nasional menggambarkan hari itu sebagai dua babak: audiensi yang rapi, kemudian ketegangan yang menyusul (Antara, 2026a; CNN Indonesia, 2026).

Esai ini membaca apa yang berada di antara kedua babak tersebut.

Jejak Sebelum Tiba di Senayan

Gerakan yang tampil di Senayan tidak lahir di Jakarta. Ia tumbuh dari Kabupaten Pati. Titik berangkatnya adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hingga 250 persen, polemik tambang, serta ketegangan dengan Bupati Sudewo. Aksi pemakzulan di tingkat daerah tidak dikabulkan DPRD. Kemudian, pada Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sudewo sebagai tersangka. Jejak itu menjelaskan mengapa nama AMPB sudah hidup sebelum 27 Agustus (Tirto, 2026a; Kompas, 2026a).

Dalam kajian gerakan sosial, perpindahan dari tuntutan lokal ke panggung nasional disebut perluasan skala. Sidney Tarrow, dalam tradisi yang ia bangun bersama Charles Tilly, menekankan bahwa kesempatan politik sering mendorong klaim setempat naik ke lembaga yang lebih tinggi (Tarrow, 2008; Tilly & Tarrow, 2015). Pengalaman menekan bupati, bagaimanapun, tidak otomatis menjadi kemampuan mengawal pasal undang-undang. Pati menang di tingkat narasi lokal. Jakarta menuntut ketelitian naskah.

Repertoar yang Dikenal, dan yang Sengaja Dipisahkan

Charles Tilly memandang unjuk rasa sebagai bagian dari politik sengketa: klaim kolektif yang melibatkan negara dan berpotensi bertabrakan dengan kepentingan pihak lain. Cara membuat klaim itu terbatas. Ia disebut repertoar, bentuk aksi yang sudah dikenal publik dan penguasa, seperti orasi, spanduk, rombongan dari daerah, audiensi, dan surat komitmen (Tilly, 2006; Tarrow, 2008).

AMPB memakai repertoar yang paling mudah diterima dalam ukuran itu. Mereka menampilkan apa yang Tilly sebut WUNC: kelayakan lewat ketertiban dan penegasan tidak menuntut lengser presiden; kesatuan lewat dua tuntutan yang diulang; jumlah lewat rombongan antarkota; komitmen lewat posko, donasi, dan perjalanan jauh (Tilly & Tarrow, 2015). Karena itu perwakilan mereka diterima pimpinan DPR. Liputan media menggambarkan pembubaran AMPB sebagai tertib, lengkap dengan komitmen penyelesaian RUU paling lambat 15 Desember 2026 (IDN Times, 2026a; Antara, 2026a).

Sisa massa pada sore hari memakai repertoar yang lebih kasar: memanjat pagar, melempar botol, bertahan melewati batas waktu. Pemberitaan Kompas TV dan Tempo mencatat babak itu, termasuk penggunaan gas air mata dan water cannon (Kompas TV, 2026; Tempo, 2026a).

Negara merespons dengan memilah. Yang layak diberi surat. Yang tersisa diberi label penunggang. Dalam pernyataan aparat, massa AMPB disebut tertib, sementara kelompok yang bertahan dituding datang untuk merusak (Tempo, 2026b). Pemilahan ini bukan kebetulan teknis. Sejarah Indonesia mengenal pola serupa: mengakui yang sopan agar dapat menekan yang bandel, lalu mengklaim bahwa saluran demokrasi telah bekerja.

Yang Didapat Bukan Undang-Undang, Melainkan Kalender

Poin paling genting justru yang paling sunyi. AMPB membawa pulang tanggal, bukan naskah. Komitmen 15 Desember terdengar tegas. Ancaman mundur pimpinan DPR terdengar dramatis. Isi surat itu menegaskan tenggat dan kesiapan mundur jika RUU tidak disahkan (Tirto, 2026b).

Namun draf RUU tidak dibuka penuh kepada publik. Transparency International Indonesia mengkritik pembahasan yang berjalan tanpa naskah terbuka dan menilai sejumlah substansi berpotensi melemah dibanding rancangan sebelumnya, termasuk norma kekayaan tidak sah atau illicit enrichment (Transparency International Indonesia, 2026). BBC News Indonesia merangkum kekhawatiran yang sama dari koalisi masyarakat sipil (BBC News Indonesia, 2026).

Tanpa pasal yang menyasar harta tidak seimbang dengan penghasilan resmi, undang-undang bisa menjadi alat yang selektif. Mudah diarahkan kepada mereka yang sudah kalah secara politik. Sulit menyentuh lingkaran yang masih berdaya. Janji pengesahan tanpa jaminan substansi adalah kemenangan kalender. Dalam sejarah legislasi Indonesia, kalender sering menang, sementara isi pasal berubah di ruang yang tidak ramai.

Perlu ditambahkan, ancaman mundur pimpinan tidak sama dengan lembaga yang kehilangan kuasa. Orang dapat undur diri. Mesin parlemen tetap berjalan. Surat komitmen, dengan demikian, lebih tepat dibaca sebagai pertunjukan politik daripada sebagai jaminan hukum.

Hukum yang Diminta Rakyat, dan Celah yang Diwariskan Negara

Tuntutan perampasan aset lahir dari rasa keadilan yang sah. Koruptor masih dapat hidup nyaman, sementara pemulihan aset negara berjalan lambat. Namun peringatan para ahli tidak boleh diabaikan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo, dalam masukan ke Komisi III DPR, mengingatkan risiko penyalahgunaan wewenang jika pengawasan yudisial lemah. Hukum, menurutnya, tidak boleh menjadi alat represi atau alat politik (Tirto, 2026c).

Kekhawatiran serupa muncul dari frasa yang dinilai kabur, seperti “aset tidak seimbang” dan kata “diduga” (Tempo, 2026c). Praktisi hukum juga mengingatkan agar aturan ini tidak menjadi senjata politik (Katadata, 2026).

Hukuman mati bagi koruptor berada di wilayah yang lebih rawan lagi. Ancaman itu sudah ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk “keadaan tertentu”, tetapi tidak pernah diterapkan. Argumen penolakannya sudah lama: hak hidup tidak dapat dipulihkan jika peradilan keliru, dan korupsi, seberat apa pun, tidak otomatis setara dengan kejahatan yang merampas nyawa. Amnesty International Indonesia, lewat Usman Hamid, menolak dalil bahwa korupsi membenarkan pidana mati (Kompas, 2026b). Menariknya, tim advokasi AMPB sendiri mengakui bahwa usulan itu masih perlu dikaji dari sisi hak asasi dan mekanisme penerapannya (IDN Times, 2026b).

Di sinilah letak ironi 27 Agustus. Massa menuntut negara lebih keras kepada koruptor, sementara negara yang sama masih menyimpan kebiasaan menunda, menyeleksi, dan merumuskan aturan di ruang yang tidak transparan. Meminta pedang tanpa menuntut sarungnya adalah risiko yang berulang dalam sejarah pemberantasan korupsi kita.

Setelah Massa Pulang, Siapa yang Mengawal Pasal?

Tarrow (2008) mengingatkan bahwa gerakan sosial hidup dalam siklus: pembukaan kesempatan, puncak mobilisasi, lalu kelelahan atau pelembagaan. Bahaya setelah puncak bukan hanya kekerasan. Bahaya yang lebih sunyi adalah demobilisasi karena merasa sudah menang.

AMPB menyatakan siap kembali jika tenggat Desember diingkari (IDN Times, 2026a). Pertanyaan yang lebih tajam bukan semata apakah mereka akan kembali, melainkan siapakah yang akan membandingkan draf final dengan draf lama, pasal demi pasal. Siapakah yang akan menolak pengesahan versi lemah, meski tanggalnya tepat?

Unjuk rasa yang berhenti pada foto bersama pimpinan parlemen menyerahkan sisa pekerjaan kepada mereka yang jarang diundang ke gerbang Senayan: perancang hukum, jurnalis investigasi, dan warga yang sabar membaca naskah. Sejarah Reformasi mengajarkan hal yang sama. Jatuhnya satu pejabat atau tercapainya satu janji tidak otomatis menuntaskan agenda. Yang bertahan adalah lembaga, kebiasaan, dan rumusan pasal.

Penutup

27 Agustus 2026 berhasil menaikkan isu perampasan aset ke pusat perhatian. Itu bukan hal kecil. Namun tinjauan kritis tidak boleh berhenti di kesan bahwa rakyat telah didengar. Yang terjadi adalah negosiasi antara repertoar damai dan repertoar keras, antara kelompok lokal yang naik kelas dan negara yang mahir memilah, antara kalender politik dan substansi undang-undang.

Jika Desember tiba dan RUU disahkan dalam bentuk yang kehilangan gigi terhadap kekayaan tidak wajar elite, maka aksi kemarin akan tercatat sebagai kemenangan upacara. Jika naskah yang keluar justru memperkuat kontrol hakim, merinci standar pembuktian, dan menutup celah selektivitas, barulah Senayan dapat disebut membuahkan lebih dari surat.

Kerumunan sudah pulang. Pekerjaan yang tersisa lebih sunyi, dan justru karena itu lebih menentukan.

Daftar Pustaka

Antara. (2026a, 27 Agustus). Massa AMPB bubarkan diri usai terima komitmen DPR. https://www.antaranews.com/berita/5713484/massa-ampb-bubarkan-diri-usai-terima-komitmen-dprBBC News Indonesia. (2026, 27 Agustus).

RUU Perampasan Aset: Mengapa pegiat antikorupsi cemas dan poin-poin krusial apa saja yang hilang? https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2dwlgwrzrwo

CNN Indonesia. (2026, 27 Agustus). Aliansi Masyarakat Pati bubar usai audiensi dengan pimpinan DPR. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260827135209-20-1396945/aliansi-masyarakat-pati-bubar-usai-audiensi-dengan-pimpinan-dpr

IDN Times. (2026a, 27 Agustus). Tertibnya massa AMPB tinggalkan Gedung DPR RI, siap kembali Desember. https://www.idntimes.com/news/indonesia/tertibnya-massa-ampb-tinggalkan-gedung-dpr-ri-siap-kembali-desember-00-f411s-6qp117

IDN Times. (2026b, 26 Agustus). Sikap AMPB soal usul hukuman mati bagi koruptor. https://www.idntimes.com/news/indonesia/sikap-ampb-soal-usul-hukuman-mati-bagi-koruptor-00-jkxzp-rbsnj4Katadata. (2026, 3 Agustus). Praktisi hukum waspadai RUU Perampasan Aset jadi alat politik. https://katadata.co.id/berita/nasional/6a706ca829cc3/praktisi-hukum-waspadai-ruu-perampasan-aset-jadi-alat-politikKompas. (2026a, 21 Januari).

Rekam jejak Bupati Pati Sudewo, didemo warga hingga jadi tersangka korupsi. https://www.kompas.id/artikel/rekam-jejak-bupati-pati-sudewo-didemo-warga-hingga-jadi-tersangka-korupsi

Kompas. (2026b, 7 Agustus). Aktivis HAM tolak hukuman mati untuk koruptor, apa argumennya? https://nasional.kompas.com/read/2026/08/07/09394461/aktivis-ham-tolak-hukuman-mati-untuk-koruptor-apa-argumennyaKompas TV. (2026, 27 Agustus).

Demo DPR 27 Agustus: Massa GERAM masih bertahan, pagar mulai digoyang. https://www.kompas.tv/nasional/687710/demo-dpr-27-agustus-massa-geram-masih-bertahan-pagar-mulai-digoyangTarrow, S. (2008).

Charles Tilly and the practice of contentious politics. Social Movement Studies, 7(3), 225–246. https://doi.org/10.1080/14742830802485601

Tempo. (2026a, 27 Agustus). Polisi bubarkan massa aksi depan DPR dengan gas air mata. https://www.tempo.co/politik/polisi-bubarkan-massa-aksi-depan-dpr-dengan-gas-air-mata-2284174Tempo. (2026b, 27 Agustus).

Polisi: Pedemo selain AMPB hanya berniat merusak. https://www.tempo.co/hukum/polisi-pedemo-selain-ampb-hanya-berniat-merusak--2284226Tempo. (2026c, 19 Juni).

Frasa “aset tak seimbang” RUU Perampasan Aset jadi sorotan. https://www.tempo.co/politik/frasa-aset-tak-seimbang-ruu-perampasan-aset-jadi-sorotan-2270189Tilly, C. (2006).

Regimes and repertoires. University of Chicago Press.Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). Contentious politics (2nd ed.). Oxford University Press.Tirto. (2026a, 27 Agustus).

Jejak perlawanan warga Pati hingga berujung demo di Jakarta. https://tirto.id/jejak-perlawanan-warga-pati-hingga-berujung-demo-di-jakarta-hBTUTirto. (2026b, 27 Agustus).

Isi lengkap surat komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset. https://tirto.id/isi-lengkap-surat-komitmen-penyelesaian-ruu-perampasan-aset-dari-dpr-untuk-ampb-hBU5Tirto. (2026c, 20 April).

Pakar hukum UI sorot risiko abuse of power RUU Perampasan Aset. https://tirto.id/pakar-hukum-ui-sorot-risiko-abuse-of-power-ruu-perampasan-aset-huAnTransparency International Indonesia. (2026, 27 Agustus).

RUU Perampasan Aset dikebut dalam ruang gelap: Draf tertutup, substansinya berpotensi melemahkan. https://ti.or.id/ruu-perampasan-aset-dikebut-dalam-ruang-gelap-draf-tertutup-substansinya-berpotensi-melemahkan

Wallohu’alambishawab