Penulis: Paser Dalem

Paser Dalem
Oleh Paser Dalem
Kang Dedi Mulyadi
(KDM) Gubernur Jawa Barat mengusulkan perubahan nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD
Welas Asih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi,
perubahan ini dilihat sebagai langkah menuju semangat pelayanan kesehatan yang
lebih inklusif dan universal. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perubahan
nama tersebut berpotensi menghapus identitas sejarah dan spiritualitas yang
telah melekat selama puluhan tahun.
Makna Historis dan
Kultural
RSUD Al Ihsan
didirikan oleh Yayasan Al Ihsan pada 15 Januari 1993 didukung enam tokoh umat: HM.
Ukman Sutaryan, H.M.A.Sampoerna H. Agus Muhyidin, K.H.R.Totoh Abdul Fatah, K.H.
Ahmad Syahid, dan H.M. Soleh, M.M., bukan sekadar nama. Ia merepresentasikan
sejarah panjang, dedikasi, dan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi
pelayanan rumah sakit tersebut. Banyak masyarakat yang merasa nyaman, percaya,
bahkan bangga berobat di sana karena nuansa religius yang menjadi ciri khasnya.
Nama ini telah menjadi bagian dari identitas kolektif sebagian besar warga
Bandung dan sekitarnya.
Welas Asih: Simbol
Kasih Universal
Nama “Welas Asih”
sendiri memiliki makna luhur: kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian.
Nilai-nilai ini sejalan dengan filosofi pelayanan kesehatan: mengobati dengan
hati, merawat dengan cinta. Penggunaan nama ini bisa diartikan sebagai upaya merangkul
lebih banyak lapisan masyarakat tanpa batas agama maupun keyakinan.
Pentingnya
Komunikasi dan Pelibatan Publik
Meski niatnya
baik, perubahan nama semestinya dilakukan melalui proses komunikasi yang
terbuka dan partisipatif. Pelibatan tokoh masyarakat, tenaga medis, pasien,
serta pemuka agama diperlukan untuk mencegah polemik dan kesalahpahaman. Dialog
yang sehat akan memperkecil jarak antara niat pemerintah dan harapan
masyarakat.
Rekomendasi:
Solusi Jalan Tengah
Agar sejarah tetap
dihormati dan nilai inklusif tetap terjaga, ada baiknya nama baru tetap
mengandung unsur lama. Misalnya: RSUD Welas Asih – Al Ihsan, atau dengan
mencantumkan asal-usul dalam narasi identitas rumah sakit. Ini bisa menjadi
jalan tengah untuk menjaga keberlangsungan nilai tanpa menimbulkan kegelisahan
sosial.
Perubahan nama
institusi publik haruslah berorientasi pada penguatan pelayanan, bukan sekadar
formalitas. Nama boleh berubah, tapi semangat, nilai, dan pengabdian kepada
masyarakat harus tetap abadi. Yang terpenting bukan hanya nama, tapi bagaimana
rumah sakit mampu menjadi tempat penuh welas asih—bagi siapa pun, dari mana
pun, dengan keyakinan apa pun.
Ide perubahan yang
digagas oleh KDM ini bukan tidak berdasar tetapi ini suatu bentuk kepedulian
selaku Gubernur Jawa Barat agar pelayanan dan sarana rumah sakit lebih baik dan
milik masyarakat Jawa Barat, karena sudah menjadi aset Pemda Jawa Barat.