Siklus Abadi Perundungan: Dari Ruang Kelas, Algoritma Media Sosial, hingga Normalisasi Sistemik

Oleh Irvan Dedy (Konsultan Pendidikan)

Setiap kali pemberitaan media memuat kisah pilu seorang anak SD yang takut pergi ke sekolah, siswa SMP yang depresi akibat dikeroyok kawan sekelasnya, hingga mahasiswa perguruan tinggi yang mengakhiri hidupnya karena senioritas brutal, publik terhentak. Namun, reaksi publik kerap kali berhenti pada gelombang simpati sesaat, kecaman di kolom komentar, dan sanksi formalitas bagi pelaku. Usai badai berita mereda, praktik perundungan (bullying) kembali berulang dalam siklus yang sama.

Perundungan di lembaga pendidikan bukan lagi sekadar kenakalan remaja atau fase wajar pendewasaan. Fenomena ini telah menjelma sebagai krisis kemanusiaan dan krisis moral sistemik yang menggerogoti ekosistem pendidikan Indonesia dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi. Lebih mengkhawatirkan lagi, budaya kekerasan ini diam-diam mendapat asupan bahan bakar saban hari dari media massa, tayangan hiburan, dan algoritma media sosial yang mendewakan dorongan emosional.

Potret Kelam Bullying: Dari SD hingga Perguruan Tinggi

Untuk memahami besarnya skala krisis ini, kita tidak bisa lagi menutup mata dari fakta empiris. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam aduan masyarakat, dengan porsi perundungan mencapai lebih dari 37% dari total kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memetakan persebaran kekerasan sekolah yang membentang di seluruh jenjang: mulai dari SD (30%), SMP (28,3%), hingga SMA/SMK dan Pondok Pesantren.

Bentuk perundungan mengalami evolusi sesuai dengan dinamika usia perkembangan anak:

1.        Sekolah Dasar (SD) & Menengah Pertama (SMP): Perundungan umumnya mewujud dalam aksi fisik langsung (menendang, memukul, merusak barang) dan verbal (ejekan nama orang tua, pengucilan, body shaming). Pada fase usia ini, anak-anak kerap kali meniru mentah-mentah pola kekerasan yang mereka lihat di sekitar mereka tanpa memahami dampak psikologis destruktif jangka panjang bagi korbannya.

2.        Sekolah Menengah Atas (SMA): Pola perundungan bergeser menjadi lebih terstruktur melalui geng sekolah, tradisi intimidasi antarangkatan, serta konsolidasi hierarki sosial kelompok.

3.        Perguruan Tinggi (Universitas): Perundungan bertopengkan "pembentukan karakter", "kegiatan perpeloncoan", atau dominasi senioritas di program studi dan organisasi mahasiswa. Di tingkat ini, perundungan acapkali melibatkan tekanan mental hebat, pemerasan finansial, hingga kekerasan fisik berdalih tradisi kampus yang mengakar kuat.

Potret ini membuktikan bahwa tidak ada ruang steril bagi kekerasan. Sekolah dan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi laboratorium peradaban justru kerap berubah menjadi ruang asing yang menakutkan bagi peserta didik.

Media Sosial dan Tontonan: Katalisator Budaya Perundungan

Mengapa perundungan begitu subur berkembang di era modern? Salah satu jawaban utamanya terletak pada transformasi lanskap media dan teknologi digital.

1.        Normalisasi kekerasan dalam tontonan

Selama berdekade-dekade, produk budaya populer seperti sinetron, film, dan serial remaja kerap mengeksploitasi tropes kekerasan sebagai pemikat pemirsa. Karakter perundung sering digambarkan sebagai sosok populer, kaya, berkuasa, dan berkharisma. Sebaliknya, korban perundungan ditampilkan lelah, lemah, dan pasrah. Visualisasi ini secara tidak langsung menanamkan persepsi implisit pada benak anak-anak bahwa kekerasan adalah simbol dominasi dan jalan pintas meraih pengakuan sosial (social status).

2.        Cyberspace dan algoritma media sosial

Lahirnya era digital melahirkan bentuk baru, yaitu cyberbullying. Jika perundungan konvensional berhenti saat bel pulang sekolah berbunyi, cyberbullying mengejar korban hingga ke dalam kamar tidur mereka, selama 24 jam sehari.

Platform media sosial berbasis algoritma sering kali memprioritaskan konten dramatis, konflik, dan rage-bait demi meningkatkan engagement. Kolom komentar media sosial menjadi arena empuk bagi praktik doxing, online harassment, penghakiman massal, dan harassment verbal. Sifat anonimitas di internet melenyapkan rasa empati alamiah manusia (online disinhibition effect), membuat seseorang merasa bebas menghancurkan mental orang lain tanpa rasa bersalah.

Mengapa Perundungan Terus Berulang?

Menyelesaikan perundungan membutuhkan kejelasan berpikir dalam membedakan antara gejala (symptom) dan akar penyebab (root cause). Ada empat faktor utama yang menyebabkan perundungan terus terjadi secara masif:

1.        Kegagalan normalisasi emosi dan karakter di keluarga

Banyak pelaku perundungan lahir dari pola asuh yang ekstrem: antara terlalu otoriter dengan kekerasan domestik, atau terlalu permisif tanpa batas nilai emosional yang jelas. Anak yang terbiasa melihat kekerasan di rumah atau tidak pernah diajarkan regulasi emosi serta empati cenderung menyalurkan frustrasinya dengan mendominasi kawan sebayanya.

2.        Budaya sanksi pasif dan pembiaran di lembaga pendidikan

Sikap meremehkan dari pengelola sekolah dan kampus menjadi penghambat terbesar penyelesaian masalah ini. Ungkapan klasik seperti "Ah, itu cuma bercandaan anak muda" atau "Jangan dibesar-besarkan nanti mencoreng nama baik lembaga" adalah wujud penyangkalan yang membahayakan. Ketika laporan korban diabaikan atau diselesaikan sekadar dengan "deklarasi damai di atas kertas", pelaku merasa kebal hukum (impunity), sementara korban makin terpuruk dalam ketakutan.

3.        Ketimpangan relasi kuasa (Power Imbalance)

Perundungan selalu berakar pada ketimpangan relasi kuasa baik antara senior dan junior, kelompok mayoritas dan minoritas, atau siswa bertubuh besar dan yang lebih lemah. Tanpa adanya kontrol sosial dan pengawasan yang ketat dari tenaga pendidik, ketimpangan kuasa ini secara alami akan dimanfaatkan oleh pihak yang kuat untuk menindas yang lemah.

4.        Dampak penonton (Bystander Effect)

Mayoritas siswa atau mahasiswa yang menyaksikan aksi perundungan memilih diam. Mereka bertindak sebagai passive bystanders bukan selalu karena jahat, melainkan karena takut menjadi target berikutnya atau bingung harus melapor ke mana. Ketakutan kolektif inilah yang melapangkan jalan bagi pelaku untuk terus beraksi.

Strategi Sistemik Memberantas Perundungan

Melawan perundungan tidak cukup hanya dengan seruan moral, spanduk anti-bullying, atau seminar formalitas tahunan. Diperlukan intervensi nyata, terukur, dan mengikat dari seluruh pemangku kepentingan.

1.        Penguatan regulasi dan standard operating procedure (SOP) Penanganan. Setiap satuan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi wajib memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang independen serta SOP penanganan kasus yang transparan dengan perlindungan identitas korban yang dijamin penuh.

2.        Kanal pelaporan aman dan terenkripsi (Safe Reporting Mechanism). Menyediakan saluran aduan berbasis aplikasi atau kotak surat rahasia yang terenkripsi agar korban atau saksi tidak takut akan ancaman aksi pembalasan (retaliation).

3.        Integrasi pembelajaran literasi digital dan karakter. Kurikulum pendidikan harus membekali siswa dengan pemahaman etika siber (digital citizenship), pemikiran kritis terhadap tontonan, serta kurikulum berbasis kecerdasan emosional dan empati.

4.        Transformasi peran Bystander menjadi Upstander. Melalui program intervensi kawan sebaya (peer counselor), mendorong siswa dan mahasiswa untuk berani menginterupsi aksi perundungan secara aman atau segera melaporkannya ke pihak berwenang.

5.        Pendampingan psikologis berkelanjutan dan rehabilitasi pelaku. Memberikan pemulihan trauma (trauma healing) secara profesional bagi korban, sekaligus memberikan intervensi perilaku bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Perundungan adalah cermin retak dari ekosistem sosial kita. Ia mencerminkan apa yang anak-anak kita tonton di layar kaca, apa yang mereka baca di media sosial, dan apa yang mereka pelajari dari sikap orang dewasa di sekitarnya.

Menjadikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai ruang yang aman bukanlah pilihan, melainkan kewajiban konstitusional dan moral kita bersama. Kita tidak boleh menunggu jatuh korban jiwa berikutnya hanya untuk kembali bersuara.

Sudah saatnya pemerintah, pendidik, orang tua, pelaku industri media, dan masyarakat bergerak bersama: beralih dari sekadar retorika menuju tindakan nyata yang terstruktur demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa.