Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Proses Pendidikan Nasional

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan anggota Komunitas Cinta Indonesia/KACI)

Pasal 3 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Berkaitan dengan amanat UU Sisdiknas di atas, penulis menganggap perlu dibangunnya berbagai upaya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pendidikan yang secara garis besar bertujuan pada pembangunan karakter peserta didik (Character Building), hal ini mengandung arti pada satu sisi pendidikan membutuhkan peran masyarakat sebagai media dan sumber pembelajaran, dan pada sisi lain pendidikan juga harus mampu berperan membentuk karakter lulusan pendidikan formal maupun non formal yang mampu menyumbangkan ilmu, wawasan, keahlian dan sikap diri kepada masyarakat untuk mewujudkan dan memperkuat kemandirian yang dijiwai semangat gotong royong.

Tantangan pada konsepsi ini menurut penulis adalah bagaimana model dan strategi untuk menanamkan, menumbukan dan mengembang nilai-nilai luhur jiwa bangsa yaitu Jiwa Mandiri dan Jiwa Gotongroyong, sehingga menjadi karakter yang dapat dtemui pada setiap peserta didik lulusan satuan pendidikan. Karakter ini pada gilirannya diharapkan sebagai engine growth atau lokomotif pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dalam pada itu John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992), mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai: a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi. Pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi perserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya.

Pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.

Penulis sepakat dengan pendapat Gass (1984) di atas, setidaknya terdapat tujuh masalah pendidikan di Indonesia yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk mewujudkan Nawacita bidang pendidikan.

Pertama, kualitas peserta didik masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan belum ideal.

Kedua, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA mengalami kenaikan. Ketiga, pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya.

Keempat, masih lemahnya pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (diniyah). Model pendidikan ini berperan sejak dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, kini perannya termarginalkan karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional. Maka, tidak heran, jika belakangan ini kekerasan atas nama agama, SARA, dan benih-benih radikalisme tumbuh subur. Sebab, pendidikan agama di sekolah tidaklah cukup memadahi.

Kelima, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu. Bersekolah bagi kaum marginal masih jadi impian. Marginal di sini terutama dialami oleh warga miskin dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Angka putus sekolah didominasi oleh kedua kelompok tersebut. Program BOS, BSM, dan KIP perlu dievaluasi karena nyatanya masih banyak anak miskin yang susah masuk sekolah. Khusus untuk kelompok difabel, mereka terkendala susahnya menemukan sekolah inklusi. Akhirnya, mereka harus bersekolah dengan teman yang senasib, dan semakin menjadikannya tereksklusi dari realitas sosial.

Keenam, kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela. Potret buram pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh kasus kekerasan di sekolah dan pengaduan pungli.

Ketujuh, ketidak-sesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada lebih dari tujuh juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai. Fenomena di atas menunjukkan bahwa terdapat gap antara dunia industri dengan ketersedian tenaga terampil di Indonesia.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di atas selayaknya proses pendidikan formal sistem persekolahan diarahkan sebagai berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) dari pada mengajar (teaching), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel; 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri, dan, 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.