Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

Lee Hsien Loong
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd.
(Praktisi
Pendidikan)
Pekan ini sedang
hangat terkait sikap pemerintah Singapura pada seorang tokoh WNI. Perlakuan pemerintah Singapura pada tokoh
penceramah WNI melahirkan sejumlah pendapat. Ada pendapat mencaci Singapura ada
pula yang memujinya.
Unik memang saat
tokoh penceramah memilih liburan ke negara sekuler. Singapura adalah negara
sekuler dan bahkan sudah lama tidak memasukkan ajaran agama di sekolah. Mari
kita sedikit dalami. Mengapa Singapura memilih menghilangkan ajaran agama dari
kurikulumnya?
Pemerintah
Singapura menganggap ajaran agama di sekolah mendatangkan masalah. PM
Singapura, Lee menegaskan bahwa 22 tahun silam, pemerintah di bawah
kepemimpinan ayahnya —Lee Kuan Yew—sudah menetapkan bahwa agama adalah urusan
pribadi dan bukan urusan sekolah. Agama jangan diajarkan di ruang kelas.
Keputusan ini
diambil karena PM Lee Kuan Yew saat itu melihat bahwa pengajaran agama yang
dilakukan di sekolah-sekolah telah menyebabkan penduduk semakin tercerai-berai
dan bukan semakin bersatu membangun negeri pulau itu. Masyarakat Singapura
dianggapnya terpecah karena agama.
Bisa jadi di
Singapura dahulu ada konflik “merasa paling benar” dari setiap penganut agama
atau merasa yang beda agama adalah kafir. Pemerintah Singapura berusaha
menggeser ajaran agama dari ruang publik formal sekolah ke ruang privat, urusan
entitas homogen masing-masing.
Pemerintah
Singapura lebih menekankan implementasi ajaran agama dalam kehidupan publik.
Agama difahami secara privat, sesuai entitas masing-masing tetapi implementasi
nilai-nilai integritas spiritualitas agama wajib diimplementasikan dalam
kehidupan publik.
Singapura adalah
negara yang sangat kecil tetapi semua negara mengenalinya. Ajaran agama di
Singapura tidak saling obral di ruang publik. PM Lee Hsien Loong mengatan,
“Kami telah menetapkan bahwa Singapura adalah sebuah negara sekuler, karena itu
maka agama merupakan suatu hal yang sebaiknya dibiarkan berada dalam kawasan
pribadi”.
Singapura mencabut
semua pelajaran agama tersebut dari kurikulum karena terbukti bahwa pelajaran
tersebut membuat para siswa semakin terpisah satu dengan lainnya. Dijelaskan
bahwa ada guru yang mengajari siswa untuk mengikuti agama tertentu sehingga
terjadi ketegangan di sekolah. Sejak saat itu, pemerintah melarang pendidikan
agama di sekolah-sekolah.
PM Lee berpendapat
bahwa melarang pelajaran agama di sekolah tidak akan menghambat penduduk
Singapura untuk menjalankan agamanya masing-masing. Artinya para penganut agama
diberi kebebasan untuk mengembangkan agama sebebas-bebasnya dalam ranah privat
dan entitasnya masing-masing. Ini unik dan menggelitik.
Di sisi lain,
sekuleritas Singapura telah melahirkan kemajuan luar biasa. Singapura
termasuk jajaran negara paling memiliki
integritas dan bersih masyarakatnya. Penegakan hukum di Singapura pun sangat
baik. Bahkan orang merokok sembarangan di ruang publik bisa diisolasi dan
didenda tinggi. Bagaimana di kita?
Sebagai negara non
sekuler, semoga kita bangsa Indonesia, terutama masyarakatnya bisa belajar pada
Singapura yang sekuler. Bisa jadi ulama dan tokoh nasional yang liburan ke
Singapura dan ditolak kehadirannya, mungkin ingin mempelajari kehidupan di
negara yang sekolahnya tidak mengajarkan agama.
Kita sebagai
pembelajar dan warga negara Indonesia sebaiknya terus belajar pada
negara-negara Arab, Barat, China, Yahudi, dan negara sekuler sekali pun. Semua
yang Allah, Tuhan yang maha Esa perlihatkan pada kita adalah “ayat-ayat-Nya”
yang harus kita pelajari, maknai dan implementasikan nilai-nilai positifnya
dalam perbuatan bukan hanya dalam mulut.