Sistem Pemerintahan: Pilar Utama Keamanan Nasional dan Stabilitas Politik

Penulis: Aulia Luthfiah Fajriyani dan Temy Yulianti, S.Pd., M.Pd.

Dibaca: 289 kali

Aulia Luthfiah Fajriyani dan Temy Yulianti, S.Pd., M.Pd.

Oleh

 Aulia Luthfiah Fajriyani (Siswa kelas 12 IPS 2 Man 20 Jakarta)

Temy Yulianti, S.Pd., M.Pd. (Guru Geografi Man 20 Jakarta)

 

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat. Sistem ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjamin demokrasi dan negara hukum. Setelah reformasi 1998, Indonesia menegaskan komitmennya pada sistem presidensial demokratis, dengan fokus memperkuat lembaga demokrasi dan mengatasi tantangan negara. Untuk memperluas pemahaman, kita dapat membandingkan sistem ini dengan negara lain, seperti Kenya dan Yunani, dua negara yang dipilih oleh salah satu siswa saya berikut ini. Mari kita baca bersama.

Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Melalui sistem pemerintahan, negara tersebut dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan. Sistem pemerintahan tidak langsung ditentukan begitu saja. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi sistem pemerintahan di sebuah negara. Salah satunya adalah negara Kenya dan Yunani. Kenya merupakan negara yang Pemerintahannya Kesatuan Presidensial Republik Konstitusional, Sedangkan Yunani Parlementer Republik Konstitusional. 

Sistem pemerintahan adalah hal yang mendasari negara. Dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan akan menentukan bagaimana sebuah negara berjalan. Inilah yang membuat sistem pemerintahan sangat penting. Karena jika tidak ada sistem pemerintahan maka negara akan mengalami kekacauan politik, sosial, dan ekonomi.

Sistem Pemerintahan di Kenya

Pemerintah Republik Kenya (GoK) adalah pemerintahan nasional Republik Kenya yang berlokasi di Afrika Timur . Pemerintah ini terdiri dari 47 daerah , yang masing-masing daerah memiliki pemerintahan semi-otonomnya sendiri, termasuk ibu kota nasional Nairobi , yang menjadi basis utama pemerintahan nasional. Pemerintahan nasional terdiri dari tiga cabang yang berbeda yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setiap cabang bersifat independen dan peran masing-masing ditetapkan oleh Konstitusi Kenya.

Republik Kenya adalah negara kesatuan yang terbagi menjadi 47 daerah. Negara ini dijalankan oleh Pemerintah Nasional dan 47 pemerintah daerah. Kedua tingkat pemerintahan tersebut bekerja sama secara erat dan saling bergantung serta menjalankan hubungan timbal balik mereka atas dasar konsultasi dan kerja sama.

Sejak kemerdekaannya, Kenya telah mempertahankan stabilitas yang luar biasa meskipun terjadi perubahan dalam sistem politiknya dan krisis di negara-negara tetangga. Terutama sejak munculnya kembali demokrasi multipartai, warga Kenya telah menikmati tingkat kebebasan yang lebih tinggi. Politik Kenya berlangsung dalam kerangka republik demokratis perwakilan presidensial.

Presiden Kenya adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden yang memilih anggota kabinet dari orang-orang luar Parlemen. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah, Majelis Nasional, dan Senat.

Sistem pemerintahan di Yunani

Berbeda dengan Kenya, Yunani merupakan negara republik parlementer kesatuan. Sistem pemerintahan Yunani dijalankan oleh kepala negara, presiden, dan kepala pemerintahan, perdana menteri. Kepala pemerintahan Perdana menteri memiliki kekuasaan politik paling besar, Perdana menteri memimpin pemerintah.

Sebelum adanya sistem pemerintahan ini, Yunani telah mengalami berbagai periode penting, dimulai dari peradaban Minoa dan Mikenai di zaman kuno, Yunani kuno memiliki banyak bentuk pemerintahan, karena ada banyak negara kota di Yunani kuno, dan masing-masing memiliki sistem pemerintahan tersendiri.

Sebagian besar kota di Yunani pada awalnya menerapkan monarki, kemudian berganti oligarki, kemudian tirani, kemudian demokrasi, namun pada tiap periode ada beberapa negara kota yang menggunakan sistem yang berbeda-beda pula, bahkan ada beberapa yang tidak pernah menerapkan tirani atau demokrasi.

Periode Klasik Yunani, yang dimulai sekitar abad ke-5 SM, dikenal sebagai masa kejayaan peradaban Yunani kuno, di mana seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya. Yunani pada masa ini juga melihat munculnya demokrasi pertama di dunia di Athena, yang menjadi model bagi sistem pemerintahan modern.

Yunani kemudian jatuh di bawah kekuasaan Romawi, yang diikuti oleh periode panjang sebagai bagian dari Kekaisaran Bizantium, yang melestarikan banyak aspek budaya Yunani kuno dan Kristen Ortodoks. Pada abad ke-15, Yunani jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman dan tetap di bawah pemerintahan Turki selama hampir 400 tahun hingga perang kemerdekaan Yunani pada awal abad ke-19, yang memunculkan Yunani modern sebagai negara merdeka.

Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Yunani. Perdana Menteri mengusulkan menteri dan wakil menteri kepada Presiden untuk diangkat. Perdana Menteri, para menteri, dan menteri alternatif merupakan anggota dari Dewan Menteri, yaitu badan pengambilan keputusan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Pada umumnya, menteri dan menteri alternatif dipilih dari anggota yang duduk dalam Parlemen.

Kenya dan Yunani, meski keduanya republik, memiliki perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan. Kenya menganut sistem presidensial, mirip dengan Indonesia, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Perbedaan utama dengan Yunani terletak pada pembagian kekuasaan dan akuntabilitas. Di Kenya dan Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat, memberikan legitimasi yang kuat.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Setiap negara memilih sistem yang paling sesuai dengan sejarah, budaya, dan kondisi politiknya. Yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut diterapkan dan bagaimana mekanisme checks and balances diimplementasikan untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sistem-pemerintahan/?srsltid=AfmBOorfZ1bRGUQaZ7-Uxr74YRD3IST2JNYyD77PGgjn1S5I3poFPt6H

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kenya

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://translate.google.com/translate%3Fu%3Dhttps://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/kenya/74179.htm%26hl%3Did%26sl%3Den%26tl%3Did%26client%3Drq%26prev%3Dsearch%23:~:text%3DPOLITICAL%2520CONDITIONS,an%2520increased%2520degree%2520of%2520freedom.&ved=2ahUKEwiRgd6RgMaLAxWI-DgGHfknAosQFnoECAkQBQ&usg=AOvVaw3viOh6dCOUfOoOk3MhEvN7

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yunani

http://repository.unsada.ac.id/1682/2/BAB%20I.pdf

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Yunani

https://id.m.wikibooks.org/wiki/Yunani_Kuno/Pemerintahan#:~:text=Sebagian%20besar%20kota%20di%20Yunani,tirani%20atau%20demokrasi%20sama%20sekali.

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...