Penulis: Aulia Luthfiah Fajriyani dan Temy Yulianti, S.Pd., M.Pd.

Aulia Luthfiah Fajriyani dan Temy Yulianti, S.Pd., M.Pd.
Oleh
Aulia
Luthfiah Fajriyani (Siswa kelas 12 IPS 2 Man 20 Jakarta)
Temy
Yulianti, S.Pd., M.Pd. (Guru Geografi Man 20 Jakarta)
Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden adalah kepala
negara dan pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat. Sistem ini berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, yang menjamin demokrasi dan negara hukum. Setelah
reformasi 1998, Indonesia menegaskan komitmennya pada sistem presidensial
demokratis, dengan fokus memperkuat lembaga demokrasi dan mengatasi tantangan
negara. Untuk memperluas pemahaman, kita
dapat membandingkan sistem ini dengan negara lain, seperti Kenya dan Yunani, dua negara yang dipilih oleh salah satu siswa saya berikut
ini. Mari kita baca bersama.
Setiap
negara tentu memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Melalui sistem
pemerintahan, negara tersebut dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan.
Sistem pemerintahan tidak langsung ditentukan begitu saja. Adapun faktor-faktor
yang memengaruhi sistem pemerintahan di sebuah negara. Salah satunya adalah
negara Kenya dan Yunani. Kenya merupakan negara yang Pemerintahannya Kesatuan
Presidensial Republik Konstitusional, Sedangkan Yunani Parlementer Republik
Konstitusional.
Sistem
pemerintahan adalah hal yang mendasari negara. Dapat dikatakan bahwa sistem
pemerintahan akan menentukan bagaimana sebuah negara berjalan. Inilah yang
membuat sistem pemerintahan sangat penting. Karena jika tidak ada sistem pemerintahan maka negara akan
mengalami kekacauan politik, sosial, dan ekonomi.
Sistem Pemerintahan di Kenya
Pemerintah
Republik Kenya (GoK) adalah pemerintahan nasional Republik Kenya yang berlokasi
di Afrika Timur . Pemerintah ini terdiri dari 47 daerah , yang masing-masing
daerah memiliki pemerintahan semi-otonomnya sendiri, termasuk ibu kota nasional
Nairobi , yang menjadi basis utama pemerintahan nasional. Pemerintahan nasional
terdiri dari tiga cabang yang berbeda yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setiap cabang bersifat independen dan peran
masing-masing ditetapkan oleh Konstitusi Kenya.
Republik
Kenya adalah negara kesatuan yang terbagi menjadi 47 daerah. Negara ini
dijalankan oleh Pemerintah Nasional dan 47 pemerintah daerah. Kedua tingkat
pemerintahan tersebut bekerja sama secara erat dan saling bergantung serta menjalankan hubungan
timbal balik mereka atas dasar konsultasi dan kerja sama.
Sejak
kemerdekaannya, Kenya telah mempertahankan stabilitas yang luar biasa meskipun
terjadi perubahan dalam sistem politiknya dan krisis di negara-negara tetangga.
Terutama sejak munculnya kembali demokrasi multipartai, warga Kenya telah
menikmati tingkat kebebasan yang lebih tinggi. Politik Kenya berlangsung dalam
kerangka republik demokratis perwakilan presidensial.
Presiden
Kenya adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan sistem
multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh
Presiden yang memilih anggota kabinet dari orang-orang luar Parlemen. Kekuasaan
legislatif dipegang oleh pemerintah, Majelis Nasional, dan Senat.
Sistem
pemerintahan di Yunani
Berbeda
dengan Kenya, Yunani merupakan negara republik parlementer kesatuan. Sistem
pemerintahan Yunani dijalankan oleh kepala negara, presiden, dan kepala
pemerintahan, perdana menteri. Kepala pemerintahan Perdana menteri memiliki
kekuasaan politik paling besar, Perdana menteri memimpin pemerintah.
Sebelum
adanya sistem pemerintahan ini, Yunani telah mengalami berbagai periode
penting, dimulai dari peradaban Minoa dan Mikenai di zaman kuno, Yunani kuno
memiliki banyak bentuk pemerintahan, karena ada banyak negara kota di Yunani
kuno, dan masing-masing memiliki sistem pemerintahan tersendiri.
Sebagian
besar kota di Yunani pada awalnya menerapkan monarki, kemudian berganti
oligarki, kemudian tirani, kemudian demokrasi, namun pada tiap periode ada
beberapa negara kota yang menggunakan sistem yang berbeda-beda pula, bahkan ada
beberapa yang tidak pernah menerapkan tirani atau demokrasi.
Periode
Klasik Yunani, yang dimulai sekitar abad ke-5 SM, dikenal sebagai masa kejayaan
peradaban Yunani kuno, di mana seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan mencapai
puncaknya. Yunani pada masa ini juga melihat munculnya demokrasi pertama di
dunia di Athena, yang menjadi model bagi sistem pemerintahan modern.
Yunani
kemudian jatuh di bawah kekuasaan Romawi, yang diikuti oleh periode panjang
sebagai bagian dari Kekaisaran Bizantium, yang melestarikan banyak aspek budaya
Yunani kuno dan Kristen Ortodoks. Pada abad ke-15, Yunani jatuh ke tangan
Kekaisaran Ottoman dan tetap di bawah pemerintahan Turki selama hampir 400
tahun hingga perang kemerdekaan Yunani pada awal abad ke-19, yang memunculkan
Yunani modern sebagai negara merdeka.
Kepala
pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Yunani. Perdana Menteri mengusulkan
menteri dan wakil menteri kepada Presiden untuk diangkat. Perdana Menteri, para
menteri, dan menteri alternatif merupakan anggota dari Dewan Menteri, yaitu
badan pengambilan keputusan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Pada
umumnya, menteri dan menteri alternatif dipilih dari anggota yang duduk dalam
Parlemen.
Kenya dan
Yunani, meski keduanya republik, memiliki perbedaan mendasar dalam sistem
pemerintahan. Kenya menganut sistem presidensial, mirip dengan Indonesia, di
mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Perbedaan
utama dengan Yunani terletak pada pembagian kekuasaan
dan akuntabilitas. Di Kenya dan Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat,
memberikan legitimasi yang kuat.
Secara
keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem pemerintahan
yang sempurna. Setiap negara memilih sistem yang paling sesuai dengan sejarah,
budaya, dan kondisi politiknya. Yang terpenting adalah bagaimana sistem
tersebut diterapkan dan bagaimana mekanisme checks and balances
diimplementasikan untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat.
Daftar
Pustaka
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://repository.unsada.ac.id/1682/2/BAB%20I.pdf
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Yunani