SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN-

Oleh Icang TantanTiana: 2249100077

(Manajemen Pendidikan Islam, Kelas II – C Pascasarjana UIN SGD BDG)

Pertama Konsep Dasar Sistem Penjamin Mutu Pendidikan: Mutu dan kualitas dapat diartikan sebagai "the standard of something when it is compared to other things like it", memberikan arti bahwa kualitas adalah suatu standar atau ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan dengan hal lain yang sama. Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Hakikat Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pengendalian pendidikan selalu menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah daerah prihatin karena pendidikan anak-anak di komunitas mana pun akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan komunitas tersebut.  Adapun Fungsi dan Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga bertumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Kedua Kebijakan Pengembangan Sistem Mutu Pendidikan: Kebijakan Terdiri dari UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3), UU Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang. Sistem penjaminan mutu di Indonesia salah satunya diatur melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbud, 2016) adapun  dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah: a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti, sebagaimana diatur di dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Ketiga Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah: Dalam pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan Hakikat Penjaminna Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SPMI, Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen, Pihak-pihak yang berperan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah Pemerintah Pusat dhi. Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; b. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota); dan c. Satuan pendidikan.

Keempat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi: Hakikat sistem penjaminan mutu pendidikan SPMI, untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta Part. 14. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 246 memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Dengan ini maka Konsep dasar sistem penjaminan mutu pendidikan. Kebijakan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu internasional (SPMI) pendidikan tinggi.

*Materi di ambil dari Sumber Buku Mata Kuliah Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Part-14 Prof. Dr. H. A Rusdiana, M.M

https://digilib.uinsgd.ac.id/65274/1/BUKU%20AJAR%20PENGAWASAN%20EVALUASI%20PENDIDIKAN.pdf