Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Pilar Penguatan Kualitas Pendidikan Nasional

Penulis: Annisa Prawati Ningrum

(Mahasiswa kelas II B,Pascasarjana Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN SGD Bandung)

Mutu pendidikan Indonesia masih menjadi tantangan besar, meskipun berbagai standar nasional telah ditetapkan. Asumsinya, keberadaan sistem penjaminan mutu dapat menjamin pemenuhan standar pendidikan secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan konsep dasar, kebijakan, serta implementasi sistem penjaminan mutu di jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

Pertama : Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan mekanisme terpadu yang menjamin pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai standar. Mutu pendidikan dipahami sebagai kualitas input, proses, dan output, yang saling terkait dan saling mendukung. SPM berperan penting dalam mendorong budaya mutu melalui pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Mutu tidak hanya dilihat dari hasil belajar, tapi juga dari pengelolaan sumber daya, layanan pendidikan, dan tata kelola yang efektif.

Kedua : Kebijakan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Kebijakan penjaminan mutu diatur melalui berbagai regulasi, seperti Permendikbud No. 28 Tahun 2016 untuk pendidikan dasar-menengah dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 untuk pendidikan tinggi. Kebijakan ini mempertegas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin mutu pendidikan. Penjaminan mutu menjadi tanggung jawab kolektif antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat demi terciptanya layanan pendidikan bermutu dan merata.

Ketiga : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. SPM Pendidikan Dasar dan Menengah mencakup dua aspek: SPMI dan SPME. SPMI dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan melalui lima siklus utama: pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan standar mutu. SPME dilakukan oleh pihak eksternal seperti BAN-S/M dan LPMP. Tujuannya adalah menjamin pemenuhan standar secara sistemik dan mendorong tumbuhnya budaya mutu di setiap sekolah secara mandiri dan berkelanjutan.

Kempat : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi. SPMI di perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu. Sistem ini bertujuan menjaga dan meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan dukungan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), SPMI berperan sebagai dasar akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan instrumen strategis untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Melalui kebijakan nasional dan penerapan SPMI di seluruh jenjang, sekolah dan perguruan tinggi diharapkan mampu menumbuhkan budaya mutu. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pemangku kepentingan serta komitmen terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

____________________________________________________

*) Tulisan ini, disajikan dari Modul Ajar Mata kuliah Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan. Part -14. Dosen Pengampu Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM. Dapat diakses melalui

 https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/65274

CURICULUM VITAE

Annisa Prawati Ningrum Lahir di Bandung, tanggal 13 Mei 2000. Pendidikan: Sekolah Dasar di SD Plus Al-Ghifari Bandung, tahun lulus 2013. SMP dan SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 tahin lulus 2019. S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan lulus tahun 2024. Saat ini mengambil S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung program studi Manajemen Pendidikan Islam.  Motto: ??????? ???? ????????? ??????? , ????? ???? ????????? ???????