Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Pilar Peningkatan Kualitas Nasional---
Penulis: Luqman Khakim
Luqman Khakim
Oleh Luqman Khakim 2249100053
(Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam)
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam
pembangunan suatu bangsa. Untuk menjamin bahwa proses pendidikan berjalan
sesuai dengan standar yang diharapkan, diperlukan suatu sistem yang mampu
mengontrol dan meningkatkan kualitasnya secara menyeluruh. Di sinilah
pentingnya sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sebagai mekanisme
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam menjamin bahwa seluruh proses
pendidikan sesuai dengan standar nasional. Dalam konteks globalisasi dan
persaingan internasional, penjaminan mutu tidak lagi menjadi pilihan, melainkan
sebuah keharusan yang harus dijalankan secara serius oleh seluruh pemangku
kepentingan pendidikan.
Pertama, Pentingnya sistem penjaminan mutu
terlihat dari berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia,
seperti rendahnya capaian kompetensi siswa, kesenjangan mutu antar wilayah, dan
ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu,
pemerintah melalui Permendikbud No. 28 Tahun 2016 menetapkan kebijakan SPMP
yang mencakup seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini bertujuan menjamin
pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) secara sistemik dan berkelanjutan.
Di samping itu, SPMP juga berperan dalam membentuk budaya mutu yang melekat
dalam setiap proses pembelajaran di satuan pendidikan, mulai dari perencanaan
hingga evaluasi.
Kedua, Implementasi SPMP dilakukan melalui dua
pendekatan utama: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan siklus
tahapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan
Peningkatan). Tahapan ini mendorong sekolah dan perguruan tinggi untuk terus
melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja dan layanannya. Sementara
itu, SPME dilakukan oleh lembaga eksternal seperti BAN-S/M dan BAN-PT melalui
proses akreditasi. Kombinasi keduanya diharapkan menciptakan sistem pengawasan
yang adil, objektif, dan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu
secara mandiri.
Ketiga, Penerapan sistem ini tentu tidak lepas
dari tantangan. Kurangnya pemahaman teknis, terbatasnya sumber daya manusia,
serta rendahnya partisipasi masyarakat seringkali menjadi hambatan dalam
pelaksanaannya. Namun, tantangan ini bukan alasan untuk berhenti. Justru,
melalui penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan,
serta pembinaan dari pemerintah pusat dan daerah, sistem penjaminan mutu dapat
dijalankan lebih efektif. Di samping itu, penting juga untuk membangun
kemitraan dengan masyarakat dan dunia industri agar mutu pendidikan relevan
dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Dengan demikian, sistem penjaminan mutu
pendidikan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan strategi utama dalam
mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah, satuan
pendidikan, dan masyarakat harus bersinergi menjalankan sistem ini agar mampu
menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi
tantangan zaman. Pendidikan bermutu adalah investasi jangka panjang bangsa, dan
sistem penjaminan mutu adalah jaminan agar investasi tersebut menghasilkan buah
yang maksimal.
*) Tulisan ini disarikan dari Bahan Ajar Mata
Kuliah Pengawasan dan Evaluasi pendidikan Part 14 yang diampu oleh
Prof.Dr.H.A.Rusdiana,Drs.MM.
