Sistem Penjaminan Mutu Pendidikann…

Penulis: Aulia Nursekha Salsabila/ 2249100057

(Mahasiswa Pascasarjana Prodi ManajemenPendidikan Islam, II B, UIN SGD Bandung)

Fenomena rendahnya mutu pendidikan di Indonesia menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan. Asumsi bahwa kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui mekanisme penjaminan mutu yang terstruktur mendorong perlunya implementasi sistem yang komprehensif. Masalah utama terletak pada belum optimalnya penerapan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi di berbagai jenjang pendidikan. Tulisan ini bertujuan menganalisis pentingnya sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Pertama; Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Konsep dasar sistem penjaminan mutu pendidikan dibangun atas pemahaman komprehensif tentang mutu pendidikan yang mencakup empat dimensi utama. Input bermutu meliputi sumber daya manusia berkualitas, sarana prasarana memadai, serta motivasi tinggi dari seluruh stakeholder. Proses pembelajaran dinilai bermutu ketika menerapkan pendekatan aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna (PAIKEMB). Output dievaluasi melalui prestasi akademik dan non-akademik siswa, sedangkan outcome diukur dari daya serap lulusan di dunia kerja dan kontribusinya bagi masyarakat. Hakikat sistem penjaminan mutu pendidikan adalah mekanisme sistematis dan terintegrasi yang memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, dengan fungsi utama mengendalikan penyelenggaraan pendidikan dan menumbuhkan budaya mutu berkelanjutan.

Kedua; Kebijakan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Kebijakan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan dilandasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang kuat. UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 menjadi dasar hukum yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasional dengan pendekatan sistemik dan berkelanjutan. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem. Untuk pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud No. 28 Tahun 2016 mengatur penyatuan organisasi, kebijakan, dan proses secara sistematis. Sementara pendidikan tinggi diatur melalui Permenristekdikti No. 61 dan 62 Tahun 2016 yang mencakup Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan sistem akreditasi internal serta eksternal sebagai instrumen penjaminan mutu.

Ketiga; Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada pendidikan dasar dan menengah merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mengendalikan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Implementasinya dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan mutu secara mandiri dengan lima tahapan utama: penetapan standar, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, serta monitoring dan evaluasi yang menghasilkan standar baru. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melengkapi SPMI melalui fasilitasi mutu, pengembangan standar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Pihak-pihak yang terlibat meliputi Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan yang bertanggung jawab langsung dalam menjalankan sistem mutu secara terintegrasi.

Keempat; Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, SPMI Pendidikan Tinggi merupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya adalah menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui evaluasi sistematis dan pemenuhan standar yang ditetapkan, serta mengendalikan proses penyelenggaraan sesuai visi, misi, dan kebutuhan stakeholder. Struktur dan mekanisme SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), sementara akreditasi eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) berperan sebagai sumber data nasional yang mendukung proses penjaminan mutu secara komprehensif. 

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan. Implementasi yang efektif memerlukan sinergi antara SPMI dan SPME pada setiap jenjang pendidikan, didukung kebijakan yang kuat dan komitmen seluruh stakeholder dalam menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan.

__________

*) Tulisan ini, disarikan dari bahan ajar Matakuiah Pengawasan dan Evaluasi pendidikan, Part-14 : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan oleh: Prof.Dr. H.A. Rusdiana, MM. selaku dosen matakuliah Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan. 

*) link materi bahan ajar : https://eknows.uinsgd.ac.id/course/view.php?id=20259 Diakses tanggal 12 Juni  2025