SISWA MEROKOK DAN KEPSEK DINONAKTIFKAN: CERMIN TANTANGAN PENDIDIKAN SAAT INI?

Oleh Tatang Sunendar

Ramai di media sosial di mana publik dikejutkan oleh sebuah peristiwa di SMA Negeri 1  Cimaga, Kab. Lebak Provinsi Banten, ketika seorang kepala sekolah dinonaktifkan setelah menegur siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Fenomena ini memicu gelombang keprihatinan dan kemarahan dari banyak kalangan, terutama para guru yang merasa upaya mereka menjaga ketertiban justru berujung pada tekanan. Padahal, lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, bukan arena pelanggaran norma.

Lebih ironis lagi, siswa yang merokok dibela oleh teman-temannya dengan melakukan aksi mogok sekolah. Mereka menolak masuk kelas sebagai bentuk protes terhadap teguran yang diberikan kepada rekannya. Aksi solidaritas yang salah arah ini menunjukkan adanya krisis pemahaman disiplin dan tanggung jawab di kalangan siswa. Fenomena ini menjadi pukulan berat bagi para guru yang setiap hari berjuang menjaga ketertiban dan membentuk karakter generasi muda.

Di media sosial pun banyak unggahan dari guru dan kepala sekolah secara spontan bereaksi keras terhadap perilaku orang tua yang anaknya merokok di sekolah, lantas melaporkan kepala sekolah ke pihak yang berwajib. Mereka berpegang pada prinsip sederhana namun kuat “Jika anak tidak mau ditegur guru di sekolah, maka lebih baik didik sendiri di rumah dan dirikan sekolah sendiri.” Ungkapan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas semakin menyempitnya ruang gerak guru,kepala sekolah  dalam menegakkan tata tertib.

Padahal, dasar hukumnya jelas. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 telah menetapkan bahwa sekolah adalah kawasan tanpa rokok. Artinya, siapa pun termasuk siswa, guru, kepala sekolah, pegawai, maupun tamu tidak diperbolehkan merokok di lingkungan sekolah. Ketentuan ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap kesehatan warga sekolah serta pembiasaan hidup sehat bagi peserta didik.

Sayangnya, fenomena ini juga dipengaruhi oleh pemahaman yang sempit dari sebagian orang tua, yang melihat teguran guru sebagai bentuk kekerasan atau pelanggaran hak anak. Mereka kurang memahami peran guru sebagai pendidik yang tidak hanya  mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa , tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan. Hal ini diperparah oleh karakteristik Generasi Z atau “generasi stroberi”, yakni generasi yang tumbuh di era digital, kreatif dan kritis, tetapi sering kali rapuh terhadap tekanan dan tidak terbiasa dengan teguran langsung.

Kondisi ini bukan tidak mungkin terjadi pula di sekolah-sekolah lain. Ketika aturan dilanggar tetapi upaya penertiban tidak mendapat dukungan, maka wibawa sekolah akan perlahan terkikis. Guru menjadi ragu untuk menegur, sementara siswa menjadi semakin berani melanggar.

Meski demikian, penting untuk ditekankan bahwa dalam menegur atau menertibkan siswa, guru dan kepala sekolah tidak boleh menggunakan kekerasan fisik seperti menampar, mencubit, atau tindakan serupa. Penertiban harus dilakukan secara edukatif, persuasif, dan humanis  misalnya dengan konseling, pendekatan personal, melibatkan orang tua, atau memberikan sanksi yang bersifat mendidik.

Dalam konteks dunia pendidikan saat ini, fenomena serupa sangat mungkin terjadi di sekolah-sekolah lain, baik di kota besar maupun wilayah pinggiran. Tekanan dari orang tua, pemahaman HAM yang parsial, serta karakter peserta didik generasi digital yang sensitif terhadap teguran dapat dengan mudah menciptakan situasi serupa.

Ketika sekolah menegakkan aturan dengan tegas, sementara orang tua atau masyarakat tidak memahami konteksnya, maka konflik pun muncul. Kepala sekolah dan guru bisa berada dalam posisi sulit, bahkan berisiko menjadi “kambing hitam” dari dinamika yang seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan pemahaman bersama. Oleh karena itu, fenomena ini perlu diantisipasi sejak dini melalui langkah-langkah strategis.

Sebenarnya landasan hukumnya pun jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan sekolah. Guru dan kepala sekolah tetap berkewajiban menjaga hak anak, sambil memastikan kedisiplinan dan lingkungan belajar yang kondusif. Nah Bagaimana solusinya agar tidak terulang?

Agar kejadian serupa tidak terulang, sekolah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan sistematis, antara lain:

Pertama Memperkuat sosialisasi peraturan sekolah kepada seluruh warga sekolah dan orang tua, termasuk Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kawasan bebas rokok dan tata tertib sekolah.

Kedua Menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua, melalui forum komite sekolah, pertemuan rutin, maupun media digital. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman dan membangun dukungan terhadap langkah disiplin sekolah.

Ketiga Membentuk tim penegakan tata tertib yang terdiri dari guru, wali kelas, konselor, dan perwakilan komite sekolah. Tim ini berfungsi untuk memastikan penanganan pelanggaran berjalan sesuai prosedur dan transparan.

Keempat Memberikan edukasi karakter dan literasi HAM yang utuh, agar orang tua dan siswa tidak memahami HAM secara sempit. Pendidikan tentang hak dan kewajiban harus berjalan seimbang.

Kelima Memperkuat perlindungan hukum dan kebijakan bagi guru dan kepala sekolah melalui dukungan dinas pendidikan dan organisasi profesi guru, sehingga mereka tidak mudah disudutkan ketika menegakkan aturan.

Dengan langkah-langkah tersebut, sekolah dapat menjadi ruang pendidikan yang sehat, berwibawa, dan terlindungi, sekaligus mampu menghadapi tantangan generasi masa kini dengan bijak.

Kasus di SMAN 1 Cimaga bukan sekadar soal rokok, tetapi tentang wibawa pendidikan, sinergi orang tua guru, kepala sekolah dan ketegasan dalam membentuk karakter generasi penerus. Fenomena ini dapat terjadi di sekolah mana pun jika komunikasi antara sekolah dan orang tua tidak terjalin dengan baik. Oleh karena itu, semua pihak perlu berjalan seiring dalam membangun lingkungan belajar yang sehat dan berkarakter.

Fenomena ini menjadi cermin bahwa tugas mendidik generasi muda bukan hanya tanggung jawab guru dan kepala sekolah, tetapi juga orang tua, masyarakat, dan negara. Sekolah membutuhkan dukungan, bukan kecurigaan. Orang bijak berkata “Guru bukanlah musuh anak, melainkan lentera yang berusaha menerangi jalan mereka. Jika lentera itu padam karena tekanan, maka gelaplah masa depan pendidikan kita…………….semoga.